oleh

Oknum Polisi dan Tentara di Ambon Diduga Pasok Logistik Tempur Untuk KKB Papua

Kabartoday, AMBON – Dua oknum Polisi dan satu oknum TNI di Ambon ditangkap aparat berwenang karena diduga terlibat jaringan pemasok senjata api (senpi) serta amunisi gelap untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua.

Dua anggota polisi yang ditangkap yaitu Bripka SP dan Bripka MRA. Keduanya berdinas di Satuan Sabhara Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Sementara satu anggota TNI yang ikut ditangkap yaitu Praka MS, anggota Kodam XVI/Pattimura yang bertugas di Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 733/Masariku.

Dua anggota Polri Bripka SP dan Bripka MRA saat ini ditahan di ruang tahanan Mako Brimob Polda Maluku di kawasan Tantui, Kota Ambon. Sedangkan Praka MS, ditahan di ruang tahanan POM Kodam XVI/Pattimura di kawasan Batu Gajah, Kota Ambon.

Selain anggota Polri dan TNI, ikut diamankan empat warga sipil yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Mereka saat ini ditahan di ruang tahanan Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease kawasan Perigi Lima, Kota Ambon.

BACA JUGA:  Polres Bekasi Kota Gelar Operasi Ketupat Jaya di Terminal Induk Kota

Anggota polisi dan TNI serta empat warga sipil ini diduga terkait dengan salah satu warga sipil JT alias J yang sebelumnya ditangkap Polres Bintuni, Polda Papua Barat karena hendak menjual senpi serta amunisi kepada KKB di wilayah Papua.

Dari jaringan ini, terungkap ada satu pucuk senpi laras pendek jenis revolver standar Polri, satu pucuk senpi laras panjang rakitan mirip senapan serbu SS-1 serta 607 amunisi yang terdiri dari tujuh butir amunisi pistol revolver serta 600 butir amunisi kaliber 5,56.

Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Komisaris Besar Polisi Leo Surya Nugraha Simatupang mengakui adanya dugaan keterlibatan dua anak buahnya dalam perdagangan senjata api gelap ini.

“Iya. Saat ini kami sudah mengamankan dan menahan dua oknum anggota polri yang bertugas di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Kami juga mengamankan empat warga sipil di Ambon yang diduga terlibat dalam jaringan ini,” ungkap Simatupang saat merilis kasus ini di ruang aula Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Selasa (23/2/2021).

BACA JUGA:  Lecehkan Wartawan, Advokad FWJ Akan Gugat PJA dan Oknum Panit Polsek Pademangan

Dalam rilis kasus tersebut, hadir pula Komandan Pomdam XVI/Pattimura Kolonel CPM Johny Y Pelupessy, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat, Dirreskrimum Polda Maluku Kombes Pol Sih Harno, Kabid Propam Polda Maluku M Syarifudin dan Letda Inf Kukuh dari Pendam XVI/Pattimura.

Simatupang katakan, terungkapnya kasus jual beli senjata api gelap ini berawal dari tertangkapnya JT alias J, seorang warga Ambon di Bintuni oleh Polres Bintuni beberapa hari lalu. Polres Bintuni kemudian menginformasikan senpi dan amunisi yang diamankan dari tangan JT alias J ini ternyata berasal dari Kota Ambon.

Kemudian Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease melakukan penyelidikan yang di back up oleh Polda Maluku.

“Dibentuklah tim gabungan bersama teman-teman dari Kodam dalam hal ini dengan Pomdam Pattimura untuk melakukan pengembangan terkait kasus ini. Dalam penyelidikan juga di back up Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror),” beber mantan Kapolres Pulau Buru ini.

BACA JUGA:  Bupati Kampar Lantik Direktur RSUD Bangkinang

Alumni Akabri Kepolisian tahun 1997 ini katakan, dari hasil penyelidikan tim gabungan itu, tujuh orang diamankan. Dua anggota Polri, satu anggota TNI serta empat warga sipil. Untuk anggota Polri serta empat warga sipil, proses hukumnya ditangani Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Sementara proses hukum anggota TNI ditangani Pomdam XVI/Pattimura.

Terkait peran dua anggota Polri dalam jaringan ini, Kapolresta katakan mereka tidak terlibat atau berkomunikasi langsung dengan KKB Papua.

“Hasil pemeriksaan sementara terhadap para tersangka, mereka ini bukan menjual kepada pihak KKB. Tetapi karena ada perantara-perantara dan si pembeli ini (JT alias J yang ditangkap Polres Bintuni) yang berkomunikasi dengan KKB. Jadi bukan dari oknum anggota langsung ke KKB,” tandasnya.

Simatupang tegaskan, kepada dua anggota polisi serta empat warga sipil ini dalam proses hukumnya dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 pada Pasal 1.

“Kita akan berusaha secepatnya berkas perkara ini sampai ke Jaksa Penuntut Umum,” janji Simatupang. (Manuel)

Komentar