oleh

P-MAK: Tangkap Dan Penjarakan Bupati Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Hendrata Thes

Kabartoday.maluku utara – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan mahasiswa anti korupsi (P-MAK) melakukan aksi unjuk rasa yang ke 2 kali pada Rabu (30/10) siang. P-MAK meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera memproses kasus korupsi yang melibatkan bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes.

Aksi yang dikordinatori oleh Ivan ini pasca dari KPK selanjutnya menyambangi DPP Demokrat guna mendesak DPP segera copot ketua DPD Demokrat Kabupaten Sula Hendrata Thes selaku koruptor.

P-MAK menyatakan beberapa kasus Korupsi yang terjadi di Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, adalah Kejahatan yang harus dituntaskan secara hukum Sesuai cita-cita bangsa.

BACA JUGA:  Sulawesi Selatan Tuan Rumah Penyelenggaraan Satu Dekade FAN

“Kami mendesak agar Komisi Pembaratan Korupsi segera mengusut tuntas kasus korupsi terkait dana Proyek Irigasi di Desa Trans Modapuhi Kecamatan Mangoli Utara, yang melibatkan Hendtara Thes, yang kini menjabat sebagai bupati”. Tegas Ivan.

“Kasus tersebut, disinyalir merugikan negara sebanyak triliunan rupiah. Oleh karenanya kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera memanggil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Hendrata Thes” Sambung Ivan.

Adapun beberapa fakta terkait temuan BPK diduga merugikan Negara yang menjadi alasan P-MAK turun ke jalan sebagai berikut:

BACA JUGA:  Dugaan Pungli Rp. 500 Ribu - Rp. 3 Juta, Warnai Perekruitan KPM Rehab Rumah Di Nias Utara

Terjadi kekurangan volume pekerjaan jalan waitinagoi-wailoba senilai Rp 1.066.694.558,08 dari total anggaran senilai RP11.560.236.590,00, yang saat ini sudah di proses oleh Penyidik Tipikor Polres Kepulauan Sula.

Kelebihan pembayaran pada pekerjaan bendungan dan jaringan irigasi di Desa Auponhia senilai Rp1.092.771.613,35 dan denda yang belum dikenakan senilai Rp Rp60.008.686,99, dari total anggaran senilai Rp 11.292.633.516,73.

Bendungan dan jaringan irigasi di desa kaporo yang belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp489.680.456,70.

BACA JUGA:  Mr Kan Sebut Hanya di Jaman Jokowi Rangkap Jabatan dan Bagi-Bagi Kekuasaan Merajalela

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan volume senilai Rp 1.548.549.356.,85 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp178.815.363,54.

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perhubungan senilai Rp 197.991.835,97 dan kekurangan volume
Pada PUPR Rp1.350.557.520,61 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp 178.815.363,54.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan dan keterlambatan kekurangan volume senilai Rp 855.017.478,94.[] Red

Komentar