oleh

PBB Tolak Rekapitulasi Pleno DPRD DKI Jakarta 2019

Kabartoday, Jakarta – Rekapitulasi hasil pileg DPRD DKI di 10 Dapil pada Pemilu 2019 yang digelar KPU Provinsi DKI Jakarta selesai dilaksanakan. Hasilnya, PDIP unggul disusul Gerindra & PKS.

Hasil perhitungan suara pileg DPRD seluruh wilayah DKI Jakarta itu dibacakan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 Provinsi DKI Jakarta, yang dipimpin Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada hari Jumat (17/5/2019).

Hasil rekapitulasi DPRD Jakarta
Kemudian diprotes oleh beberapa saksi partai diantaranya PBB, PPP, Gerindra, PKS, Golkar, Berkarya, Hanura, dan Perindo.

BACA JUGA:  Jalih Pitoeng: Rekonsiliasi Prabowo - Jokowi Wacana Bagi-Bagi Kursi Menteri

Sementara itu PBB melalui salah seorang saksinya Burhan Saidi secara tegas menolak hasil pleno rekapitulasi DPRD di 10 dapil provinsi DKI. Dan tidak bersedia menandatangani form DC DPRD DKI Jakarta.

Menurut Burhan ada beberapa catatan yang menjadi alasan penolakan tersebut. Diantaranya, terjadi penggelembungan suara di beberapa dapil. Adanya laporan bahwa banyak suara PBB sudah hilang sejak di tingkat TPS.

Namun Hal ini sulit dibuktikan dikarenakan PBB tidak mempunyai saksi di seluruh di TPS, kecuali hanya dibeberapa TPS saja.

BACA JUGA:  7 Bulan Terlantar, Poskesdes Esiwa Ibarat Sarang Hantu

“Sayangnya Petugas KPPS dan Panwas TPS kurang bisa bekerja profesional, independen dan jujur. Sehingga hasil perhitungan sulit diharapkan benar-benar real dan tidak merugikan partai manapun khususnya PBB. “Ujar Burhan.

Alasan lainnya kata Burhan adanya perhitungan yang berlarut-larut dan penetapan sepihak oleh PPK tanpa didampingi saksi partai.

“Karena itu, sesuai dengan apa yang disampaikan pimpinan kami, pileg DPRD DKI tidak bisa kami tanda tangani,” ucapnya.

Burhan juga menyampaikan bahwa Partainya akan membawa persoalan ini ke Bawaslu RI, DKPP dan MK.

BACA JUGA:  Rektorat UIN Suska Bungkam Terkait 9 Tuntutan Aliansi Mahasiswa

PBB tidak koar-koar, tetapi akan mengikuti mekanisme yang dituangkan di dalam PKPU dan segera melakukan upaya hukum agar partainya tidak terus menerus dirugikan. Tentu dengan bukti bukti yang lengkap.

Hal ini terlihat di DPP PBB sejak beberapa hari ini dipenuhi oleh Para Pengacara dan Kader guna melengkapi bukti-bukti pelanggaran. Sekaligus sambil menunggu pernyataan resmi dari Ketua Umum Prof DR. Yusril Ihza Mahendra,SH. MSi terkait pelaksanaan pemilu 2019 secara keseluruhan.(Op/red)

Catatan: redaksi telah mengganti foto utama atas permintaan narasumber

Komentar