oleh

Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Ambon Dievaluasi Kemenpan RB

-Daerah-3 views

Kabartoday, AMBON – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Ambon.

Evaluasi yang dilakukan Rabu (20/11) adalah untuk melihat sejauh mana pembangunan zona integritas menuju zona wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah bersih bebas melayani (WBBM) di PN Ambon.

Demikian dikatakan Arif Tri Hariyanto, selalu evaluator dari Kementrian PAN RB. “Tujuan kami datang ke sini adalah untuk melihat kualitas pelayanan yang diberikan kepada pencari keadilan dan melihat kualitas integritas dari sisi organisasinya,” jelas Arif kepada awak media Rabu (20/11) usai berkeliling PN Ambon.

Menurutnya, pelayanan berbasis online yang telah diterapkan PN Ambon merupakan salah satu sisi positif yang ditemuinya saat melakukan evaluasi.

“Apabila para pihak ingin menanyakan kasus perkaranya, bisa melalui layanan whatsapp dan itu dibalas secara online. Tidak perlu menunggu dibalas lama tetapi langsung terjawab. Ini satu sisi positif yang kami temui di Pengadilan Negeri Ambon,” ujarnya.

Evaluator Kementrian PAN RB Arif Tri Hariyanto (kemeja biru) sedang mencoba efesiensi alur pelayanan publik terhadap pengajuan perkara perdata di PN Ambon.

Arif yang sehari-harinya bertugas sebagai Kepala Sub Bidang Analisis Perumusan Kebijakan Pengawasan Kementrian PAN dan RB ini dalam evaluasinya, memberikan beberapa catatan kecil kepada Ketua PN Ambon Pasti Tarigan untuk dilakukan pembenahan.

BACA JUGA:  Aliansi Jakarta Utara Menggugat Pemkot Soal Kemacetan Akibat Container

“Beberapa hal yang menjadi catatan kami bahwa perlu adanya steril area. Dimana para pihak yang berkepentingan terkait perkara tidak boleh leluasa masuk ke tempat kita bekerja. Dan tadi pak Ketua (Ketua PN-red) dan wakil sudah komit nanti akan diperbaiki, steril areanya,” terangnya.

Catatan lain yang diberikan adalah soal alur pelayanan terhadap warga pencari keadilan yang mau mengajukan perkara perdata. Ia menilai ada alur yang menurutnya terlalu lama memakan waktu yang seharusnya bisa ditekan atau dilakukan efisiensi.

“Contohnya, pembayaran pembiayaan masih diluar komplek Pengadilan. Tetapi tadi juga pak Ketua sudah komit nanti akan ajak pihak bank masuk di dalam, supaya nanti para pihak dalam rangka pembayaran biaya perkaranya, tidak lagi keluar dari gedung Pengadilan. Cukup di dalam gedung Pengadilan bisa bayar. Sekarang masih belum. Nanti pak Ketua PN Ambon akan melaksanakan ituitu,” ungkapnya.

Namun dibalik catatan perbaikan yang diberikan, ia menilai sudah cukup banyak aspek-aspek positif di PN Ambon. Ia mencontohkan terhadap keberadaan ruang sidang yang sudah ada jalur khusus untuk hakim masuk ke ruang sidang.

BACA JUGA:  Aksi Simpatik Berikan Bunga dan Stiker Kepada Pengendara

“Jadi hakim masuk ke ruangan itu tidak melewati para pengunjung atau para pihak yang berperkara. Sehingga untuk menjaga integritas para hakim sudah cukup baik,” tandasnya.

Demikian pula untuk ruangan-ruangan kerja unit yang lain yang menurutnya sudah cukup memadai untuk menuju pembangunan zona integritas dalam pelayanan publik.

“Kesimpulan dari evaluasi kami hari ini sudah ada perbaikan yang dilakukan oleh PN Ambon. Walaupun memang ada beberapa catatan, kami tunggu tindak lanjutnya. Apalagi dari pihak PN Ambon komit untuk melakukan perubahan,” kata Arif.

Terhadap hasil survey hari ini beber Arif, akan ia presentasikan pada rapat panel pusat nanti di Kementrian PAN RB.

“Tugas kami hari ini mencatat, merekam dan melaporkan kepada tim panel. Nanti tim panel yang akan menentukan,” pungkas dia.

 

Kantor Pengadilan Negeri Klas IA Ambon di jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Ditempat yang sama, Ketua PN Ambon Pasti Tarigan mengungkapkan apresiasi terhadap kehadiran evaluator dari Kementrian PAN RB yang melakukan evaluasi terhadap pembagunan zona integritas di PN Ambon.

“Kita sangat berterima kasih kepada Kementrian PAN RB yang sudah melakukan evaluasi. Kita pimpinan di PN Ambon berkomitmen selalu berniat baik bagaimana untuk membuat pelayanan itu simpel, mudah kepada masyarakat,” jelasnya.

BACA JUGA:  116 CPNS MENDAPAT SK PNS

Terhadap catatan pihak evaluator yang menyoroti alur pelayanan pengajuan perkara perdata, Tarigan mengaku sudah menduga akan ada sorotan.

“Kita memang sudah mengetahui pasti akan ada catatan tentang pendaftaran perkara perdata itu terutama soal pembayaran biaya perkara yang masih harus dilakukan diluar kompleks Kantor Pengadilan,” jelasnya.

Ia katakan, beberapa waktu lalu telah berkomunikasi dan mengajak pihak bank masuk membuka outlet di Kantor PN Ambon, namun masih minimnya jumlah perkara perdata di PN Ambon yang menjadi salah satu pertimbangan pihak bank belum masuk.

Tarigan memberikan comparatif atau perbandingan jumlah perkara perdata PN Ambon dengan PN Medan di Sumatera Utara yang jumlah perkara perdata berkisar antara 3.000 hingga 5.000 pertahun.

“Bila kita bandingkan dengan PN Medan, disana sirkulasi pembayaran uang cukup tinggi. Di PN Medan perkara perdatanya bisa mencapai 3.000 hingga 5.000. Sedangkan kita di PN Ambon perkara perdatanya hanya berkisar 300 setahun. Jadi kalau kita hitung rataanya perhari hanya satu perkara untuk membayar itu,” ungkap Tarigan.

Masih minimnya perkara perdata di PN Ambon ini yang menurutnya membuat pihak bank berpikir panjang jika mau membuat outlet di PN Ambon karena akan berkonsekwensi pada biaya operasionalnya.

Walaupun masih ada kendala dalam pelayanan, Tarigan tegaskan pihaknya akan terus berbenah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai catatan pihak evaluator untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Ambon. (Imanuel)

Komentar