oleh

Pemeriksaan Kalapas Polewali Wajibkan Hafal Al Quran Jangan Dipolitisir

Kabartoday, Jakarta – Pemeriksaan Kalapas Polewali, Haryoto S. Sos., yang dicopot gegara mewajibkan para narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) hafal Al-Quran berlangsung di Gedung Imigrasi Lt. 15 hari ini, Minggu (7/7/2019) mulai pukul 10 pagi hingga selesai tadi malam.

Materi pemeriksaan estafet meliputi kerusuhan dan kebijakan syarat Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) yang terjadi di Lapas Kelas II B Polewali, Mandar, Sulawesi Barat.

“Kebijakan yang akan diberikan kepada Kalapas kami yakini tidak akan berupa hukuman dinas. Karena prinsipnya tidak ada aturan yang dilanggar dan bukan sebuah kesalahan fatal. Apabila sanksi atau hukuman dinas terlalu berat, dikhawatirkan akan memicu isu SARA. “Kata Wakil Sekjen Advokat Bangsa Indonesia Suta Widhya SH di gedung Imigrasi Jakarta, Minggu (7/7/2019).

BACA JUGA:  Sebelum Meninggal, Anak Ini Panggil-Panggil Anies Baswedan

Menurut Suta syarat menghapal surat pendek dalam Juz 30 sebagai syarat mendapatkan pembebasan harus didukung, karena mampu merangsang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk belajar agama Islam.

Ia pun membantah bila syarat itu menimbulkan ketidak nyamanan dan keonaran di tengah kalangan WBP terkhusus untuk penghuni muslim dan muslimah.

Wasekjen ABI tersebut merasa penerapan syarat baca Al Quran bukan sebagai kewajiban WBP melainkan sebagai langkah maju agar WBP mau belajar Al- Quran (stimulus).

BACA JUGA:  Aparat Kepolisian Hujani Gas Airmata Ditengah Para Aksi Demo di Flyover Slipi

“Kami harap pembinaan pada Kalapas bukan berupa sanksi yang memberatkan atau merugikan. Kami rasa teguran saja sudah cukup. “Tutup Suta.(Bbg/Hsw)

Komentar