oleh

Pemerintah Harus Sensitif, Hancurnya Bumi Kurangnya Peran Perempuan

kabartoday, Jakarta – Setiap tahunnya, 22 April, diperingati sebagai hari bumi. Peringatan ini dilakukan sejak tahun 1970 dengan mengandung semangat untuk kepedulian terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan planet bumi. Pada 2019, memperingati hari bumi menjadi relevan dengan melihat kerusakan bumi yang semakin parah.

Laporan PBB pada Oktober 2018 menyatakan bahwa jika tidak ada tindakan yang luar biasa, maka bencana akan tiba pada tahun 2040. Namun di Indonesia, bencana sudah terjadi. Tidak hanya berupa kerusakan ekologis, bencana juga berdampak pada manusia dan sumber-sumber kehidupannya.

Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewi bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat selama tahun 2018, hingga bulan Oktober terdapat 1999 bencana, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi.

“Bencana alam yang terjadi hari ini, tidak terlepas dari pola pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara eksploitatif, “Kata Puspa di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Lebih lanjut kata ia, berbagai program atas nama pembangunan, maupun investasi untuk industri esktraktif seperti pertambangan, pembangkit listrik skala besar, dan perkebunan skala besar, merupakan pola pengrusakan bumi yang terjadi secara global, dan berdampak bagi manusia, dan ekosistem di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia.

Tak hanya itu, pola pembangunan yang menghancurkan bumi juga sejalan dengan masifnya konflik agraria dan perampasan sumber-sumber kehidupan masyarakat.

BACA JUGA:  Anniversary Perhimpunan Indonesia Tionghoa Ke 20

Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, sepanjang tahun 2018 tercatat sedikitnya 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia.

“Penghancuran bumi adalah penghancuran kehidupan perempuan. Pola pembangunan patriarki, telah menghilangkan sistem dan pola pengelolaan alam oleh perempuan yang selama ini menjaga keberlanjutan bumi, serta merusak sistem dan nilai-nilai sosial termasuk kearifan lokal perempuan. “Papar Puspa.

Selain itu, penghancuran bumi serta konflik agraria telah berdampak pada lapisan beban, penindasan, dan ketidakadilan terhadap perempuan. Misalnya di desa Barati Pamona Tenggara, Kabupaten Poso.

Kehadiran PT. Sawit Jaya Abadi 2 (SJA 2) telah merusak hutan serta menyebabkan erosi, dan banjir yang mengenangi areal perkebunan warga, termasuk penggunaan pupuk kimia yang mencemari tanah. Akibatnya, perempuan hidup dalam situasi tidak aman dan terancam keberlangsungan hidup, termasuk sumber-sumber kehidupannya.

“Konflik yang terjadi juga mengakibatkan hilangnya nilai sosial budaya di masyarakat, di mana perempuan memiliki peran signifikan. “Ujarnya.

Penghancuran bumi juga terjadi akibat masifnya pertambangan, salah satunya pertambangan semen. Rencana pemerintah membangun pabrik semen di beberapa wilayah di Indonesia semakin memperparah penghancuran bumi. Penghancuran kawasan karst untuk tambang semen juga menghancurkan sumber air sebagai sumber kehidupan perempuan.

BACA JUGA:  Koheri: Selamat Atas Kemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin

“Perempuan yang tinggal dan hidup di sekitar pabrik PT Semen Indonesia di Kecamatan Lhok Nga, Aceh telah mengalami gangguan pernafasan, hancurnya pertanian cengkeh dan buah buahan, serta krisis air yang menjadikan beban perempuan semakin berlapis. “Ungkap Puspa.

Kata ia, banyak hak hancurnya bumi oleh ulah manusianya sendiri. Seperti juga yang terlihat dengan aktivitas perkebunan skala besar yang eksploitatif perkebunan tebu PTPN VII Cinta Manis – Ogan Ilir di Sumatra Selatan, dan perkebunan tebu PTPN XIV di Takalar Sulawesi Selatan yang berdampak pada hilangnya kedaulatan perempuan atas tanah dan akses atas air, serta alih fungsi lahan produktif.

“Aktivitas ini telah menggusur dan merampas ruang hidup perempuan untuk keberlanjutan kehidupannya. Ini terlihat pada pengalaman perempuan di Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang berkonflik dengan PTPN XIV Unit Takalar, di mana perempuan petani terpaksa beralih profesi menjadi buruh cuci, buruh tani, bahkan buruh migran akibat kehadiran PTPN XIV Unit Takalar. “Bebernya.

Hal serupa juga dialami perempuan di Desa Seribandung – Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

“Sayangnya, pengalaman perempuan tidak menjadi pertimbangan negara. Sebaliknya, Negara justru melakukan upaya menghalang-halangi keinginan perempuan menjaga alam dan buminya dari kehancuran yang lebih parah. Terlihat dengan pola-pola pembungkaman, intimidatif dan kriminalisasi, serta dengan pendekatan militeristik terhadap perempuan yang berjuang untuk keberlangsungan bumi dan kesejahteraan kehidupannya. “ulasnya lagi.

BACA JUGA:  Tindakan Refresif Polisi Terhadap 2 Wartawan, KWRI Sebut Kapolri Galau

Pemimpin Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota Legislatif yang terpilih, harus secara sungguh-sungguh menjadikan agenda penyelamatan bumi sebagai agenda politik Negara untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia ke depan.

Puspa menegaskan saatnya Pemimpin terpilih bertindak tegas atas berbagai upaya penghancuran bumi dan pelanggaran hak asasi perempuan dengan melibatkan perempuan dalam setiap tahap proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi memberikan dampak terhadap perempuan. “urainya.

Lebih rinci ia juga meminta untik menjaga harmonisasi kebijakan terkait pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam agar berperspektif keadilan gender.

Selain itu, penyelesaian konflik agraria yang adil serta inklusif, sensitif dan responsif gender, dan menghentikan pola-pola kekerasan dan kriminalisasi, serta keterlibatan militer dan kepolisian dalam konflik agrarian.

“Kita harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin usaha skala besar, dan menghentikan keluarnya izin-izin baru bagi perusahaan yang memiliki rekam jejak atau diduga melakukan pelanggaran HAM dan merusak lingkungan. “Tutup Puspa.(Bbg)

Komentar