oleh

Pemkot Bekasi Pecat 13 PNS Tersandung Korupsi

Kabartoday, Bekasi – Pemerintah kota (Pemkot) Bekasi memecat belasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lantaran terjerat kasus korupsi dan telah terbukti melanggar hukum. Bahkan, mereka sudah tidak bekerja dan tidak lagi menikmati fasilitas maupun gaji negara mulai 1 Maret 2019.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto pada wartawan, Selasa (26/3/2019).

“Yang kami berhentikan secara tidak terhormat sebanyak 13 pegawai, karena tersangkut korupsi,” kata Karto.

Pemecatan belasan PNS itu mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Kanwil DJP Selamatkan Uang Negara Rp. 7,1 Miliar dari Pengemplang Pajak
Canangkan Wilayah Bebas Korupsi, Ketua PN Jakbar Siapkan Sanksi Tegas.

Kemudian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Nomor surat 182/6597/SJ, dan sesuai ketentuan Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018, dimana aturan itu menyebutkan tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan digulirkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah.

BACA JUGA:  Pemberlakuan PSBB, FWJ Aprisiasi Top Metro dan Singgung 3 Unsur DKI Soal Bantuan

“Untuk pegawai yang diberhentikan di posisi struktural, sementara digantikan dulu oleh pelaksana tugas (Plt) agar roda pemerintahan tetap berjalan, “Ucapnya.

Belasan ASN itu antara lain, Camat Bantargebang Nurtani, Kepala Bagian Tata Usaha Heri Suparjan, Sekretaris Lurah Jatirasa Timur Malaka, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Heri Ismiraldi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Roro Yoewati, Staf pada bagian Setda Kota Bekasi, Masna BA,Staf Setda Kota Bekasi, Rusdi.
Kemudian Anggota Satpol PP Mita Susilawati; Anggota Satpol PP Toni Hermanto; Tenaga Pengajar Sekolah Dasar Herman, Staf di Bagian Setda Kota Bekasi Agus Sofyan (Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Staf Disnaker Iin dan Pegawai Pelaksana di Kelurahan Jati Rasa (Linan).

BACA JUGA:  Sekda: Demi Kemajuan, Kita Harus Militan Membangun Negeri

Karto menjelaskan 13 ASN yang diberhentikan itu terdiri staf biasa, guru, kepala bagian, sekretaris dinas, sekretaris lurah dan camat.

Kata Karto, pemberhentian pegawai seperti ini tidak hanya berlaku untuk Kota Bekasi, namun juga di daerah lain. “Kota Bekasi daerah yang terakhir memberhentikan pegawai karena terjerat korupsi,” Ujarnya.

Tidak hanya itu, penegakkan hukum ini juga diperkuat dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN). Pada Pasal 87 ayat 4 tersbeut dijelaskan, bahwa PNS diberhentikan secara tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah. Misalnya, tindak pidana korupsi.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pemberhentian belasan ASN itu, karena adanya keputusan bersama terkait sanksi tegas bagi PNS yang terjerat kasus korupsi.Pasalnya,ada hak-hak PNS yang harus hilang akibat pemecatan tersebut. Salah satunya hak pensiun. Namun karena keputusan diambil karena kesepakatan bersama itu, maka Kota Bekasi ikut mendukung.

BACA JUGA:  Presidium Penyelamat Partai Berkarya Desak DPP Percepat Munas

“Kami mengikuti aturan saja. Daerah lain sudah lebih dulu menerapkannya,” jelas Rahmat.

Meski demikian, Rahmat memberikan sanksi “Pecat”, itu untuk meneggakan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, semua pegawai diminta untuk jujur dan amanah dalam menjalan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Bekasi.

Penegakkan hukum ini juga diperkuat dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN). Pada Pasal 87 ayat 4 tersbeut dijelaskan, bahwa PNS diberhentikan secara tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah. Misalnya, tindak pidana korupsi.(Tom)

Komentar