oleh

Pengacara Sebut Penangguhan Kivlan Zen Masih Terkatung-Katung

Kabartoday, Jakarta – Advokat Rakyat Semesta (ARS) yang menjadi Kuasa Hukum Kivlan Zen pertanggal 31 Mei 2019 telah mengajukan 4 surat ke Polda Metro Jakarta (PMJ).

Empat surat tersebut dikirimkan ke Direktur Reskrimum PMJ, namun sampai hari ini dijelaskan Tonin Tachta Singarimbun, SH., melalui pesan singkatnya, Senin (10/6/2019) belum membuahkan hasil sebagaimana dari hasil kunjungan ke Polda oleh Julianta Sembiring Gurukinayan SH.

Julianta Sembiring Gurukinayan, SH adalah 1 dari 13 Kuasa Hukum Kivlan Zen. Julianta hanya dapat mengelus dada selepas menghadap ke penyidik Polda Metro Jaya, menurutnya yang turun berupa disposisi “minta saran” sehingga masih harus menunggu beberapa hari kedepan.

BACA JUGA:  FWJ Inisiasi Gerakan 1000 Masker Dukung Pemerintah Lawan Covid 19

Dengan niat mulai membela kepentingan klien dan menjalankan amanah konstitusi UUD 1945 yang terukur berdasarkan UU,  Advokat ternyata masih harus mengkomunikasikan lagi dari jabatan terendah di unit 2 subdit jatanras yang akan memberikan saran.

Beredar di sosial media bahwa publik tak percaya atas tuduhan Polri terhadap Kivlan Zen, menurut mereka penggembosan dalam framing opini publik yang dilakukan kepolisian terhadap Kivlan Zen merupakan konteks yang tidak relevan.

Tonin juga menyebut secara patut diketahui Kivlan Zen yang berseteru dengan Jenderal TNI AD (Purn) Wiranto dalam media sosial / youtube berkaitan dengan peristiwa 98 dll., demikian juga aroma pilpres 2019 dihubungkan adanya skenario akan ada pembunuhan terhadap Wiranto, Luhut Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan pengusaha quick count yang diduga bernama Yunarto Wijaya.

BACA JUGA:  Kivlan Sebut Jaksa Paksa Dirinya Jangan Gunakan Pengacara Tonin

“Tentunya hal itu tidak melepas kaitannya demi sebuah kepentingan, dan bukan pidana pembunuhannya, karena konferensi pers Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Irjen Moh Iqbal telah bermetamorfosa dari pembunuhan ke kepemilikan senjata api sebagaiamana pasal 1 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951. “Ulas Tonin ketika menjelaskan ucapan Advokat Ananta Rangkugo Singarimbun SH dalam pemberitaan TV swasta.

BACA JUGA:  Massa PDIP Sleman Lempari Batu Rombongan Laskar GBK

Dalam konferensi pers Polri tersebut, disebut Iwan menerima Rp. 150 juta pada Oktober 2018 untuk rencana pembunuhan 4 Jenderal tersebut diatas.

Faktanya kata Tonin, bahwa Iwan menerima Rp. 150 juta pada Maret 2019 untuk orasi menggerakkan 1000 orang, begitu juga mengenai kiriman Rp. 5 juta atau Rp. 50 juta telah dimanipulasi pihak kepolisian untuk rencana pembunuhan yang alih-alih menjadi UU Darurat senjata api ilegal.

“Semoga dengan turunnya disposisi dari Direskrimum PMJ, maka secepatnya penangguhan dapat direalisasikan. “ucap Tonin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Paska Mesima.(Op/red)

Komentar