oleh

Penjabat Kades Lumahpelu Kabupaten Seram Bagian Barat Pecat Staf Karena Beda Pilihan Politik

-Daerah-641 views

Kabartoday, Piru – Diduga, hanya karena beda pilihan politik pada Pemilu Legislatif beberapa waktu lalu Penjabat Kepala Desa Lumahpelu Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat, Fridoms Vries Elake dengan arogannya memecat salah satu perangkat desa.

Elake memberhentikan Glemen Silaya dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 140/01/04/2019 yang ditandatangani tanggal 24 April 2019. Dalam SK itu, Elake mengangkat Marpi Silaya sebagai Kepala Seksi Pelayanan yang baru.

Pemecatan Glemen Silaya diduga kuat karena tidak mengikuti “kiblat” politik Penjabat untuk mendukung calon legislatif dari partai politik tertentu.

Glemen Silaya sendiri terkejut saat menerima SK pemecatan dirinya karena merasa selama ini cukup baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kasi Pelayanan.

“Saya kaget juga saat menerima surat pemecatan ini. Padahal saya merasa selama ini tidak ada buat kesalahan. Saya juga mengikuti semua perintah atau instruksi dari bapak Penjabat. Makanya saya tidak percaya saat mendapat SK ini,” jelas Glemen Silaya kepada media ini melalui telepon seluler Minggu (28/4).

Silaya juga mengaku beberapa waktu lalu sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif pernah dipanggil Penjabat Kades Fridoms Vries Elake di rumahnya. Saat itu hanya mereka berdua bertemu dan pembicaraannya mengarah ke persoalan politik. Arah utama pembicaraan itu Elake menginstruksikan agar Silaya menggalang keluarganya untuk memberikan pilihan politik ke caleg asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk DPRD Kabupaten SBB kepada caleg nomor urut 4 yaitu Lusya Setitit dan untuk DPRD Provinsi Maluku kepada caleg nomor urut 2 M Iqbal Payapo.

BACA JUGA:  Hebat, Banyuwangi Bakal Jadi Pilot Project Daerah Bersih dari Narkoba

“Saya dipanggil bapak pejabat ke rumahnya. Saat itu hanya kita berdua dan dalam pembicaraan empat mata itu saya diarahkan ke Lusya Setitit dan Iqbal Payapo untuk saya dan keluarga saya,” ujarnya.

Terhadap “perintah” Penjabat Kades Lumahpelu ini, Silaya mengaku telah melaksanakan dengan baik dan menggalang keluarga mengikuti arahan politik ini. Namun setelah melaksanakan tugas ini, ia terkejut saat mendapat “hadiah” dari Penjabat Kades berupa SK pemecatan dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan.

Terhadap SK pemecatan ini, Camat Taniwel Timur Ny. M Matitale mengaku tidak tahu karena Penjabat Kades Lumahpelu Fridoms Vries Elake tidak pernah mengkonsultasikan rencana pemberhentian stafnya ini. Padahal sesuai dengan pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Elake wajib mengkonsultasikan rencananya kepada camat. Tetapi konsultasi tidak dilakukannya, dan langsung menerbitkan SK pemecatan kepada staf desanya.

BACA JUGA:  Dinsos DKI Apresiasi ke Para Orangtua Asuh
Ny. M. Matitale, Camat Taniwel Timur

“Soal pergantian itu saya tidak tahu. Saya baru tahu dari postingan Alon di FB itu. Masalah ini dia (Penjabat Kades Lumahpelu-red) tidak pernah konsultasi dengan saya,” jelas Matitale via telepon seluler Minggu (28/4).

Dengan tidak melalui prosedur ini maka keabsahan SK ini bisa diragukan. Pasalnya, suatu keputusan pejabat pemerintahan bisa dianggap sah jika memenuhi tiga syarat utama yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang diatur sesuai dengan objek keputusan.

Selain itu, terhadap SK nomor 140/01/04/2019 ini jika diteliti lebih seksama maka kelihatan banyak kelemahan terutama pada rujukan regulasi yang tertera pada diktum Mengingat pada point (c), point (d), point (f) dan point (g).

Bunyi point (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Padahal sebenarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 mengatur tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

Kemudian pada point (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, padahal Undang-Undang ini sudah tidak relevan dipakai lagi. Sudah ada regulasi terbaru yang mengatur soal Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

BACA JUGA:  Suasana Pesta Kebun Jadi Pilihan Tunangan Syanne dan Adrianto

Kelemahan senada juga terlihat pada point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa. Sebenarnya PP Nomor 20 Tahun 2018 itu mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonStruktural. Sementara regulasi yang mengatur soal keuangan desa itu ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kelemahan serupa dalam SK ini juga telihat pada point (g) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa. Sebenarnya regulasi yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa itu ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sementara PP Nomor 84 Tahun 2015 mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. (MAL)

Komentar