oleh

Peran Masyarakat Adat Dalam Membangun Indonesia

Kabartoday, Jakarta – Forum Group Diskusi (FGD) menjaga Kedaulatan, mempertahankan dan melindungi masyarakat adat digelar di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

FGD ini diselenggarakan oleh Aksi Bela Negara (ABN) yang dipimpin Rudiwan Bahar dan Global Future Institute (GFI), dengan mengundang tokoh masyarakat adat dari Papua, Aceh, Jawa Barat dan berbagai kalangan pemerhati adat serta aktivis sosial kemasyarakatan lainnya.

Mengusung tema ‘Masyarakat Adat, Peran dan Masa Depannya’ dihadiri juga Letkol Firdaus dari Subditorat Kemenhan, Drs. Aferi S. Fudail Msi dari Kementerian Dalam Negeri, DR. Rahman Ali dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hans Setiabudi dari budayawan.

Direktur GFI Hendrajit yang menjadi moderator acara diskusi menjelaskan, ancaman global masih menjadi diskusi penting, bahwa ketidaktahuan kita apa yang harus dilakukan untuk membangun kontra skema, sehingga tidak memiliki inspirasi untuk melakukannya.

BACA JUGA:  Polri: Mari Bersinergi Melawan monster Corona saat Lebaran!

Sebagai rekomendasi moderator FGD Hendrajit mengusulkan perlunya dibentuk semacam Task Force, gugus tugas, atau Pokja dalam menyusun multi dimensi keberadaan masyarakat adat dalam segala aspek kehidupan.

“Perlu mendesak para pengambil keputusan yang diharapkan mampu melindungi masyarakat adat sesuai kondisi sosial politik yang ada saat ini. “Ucap Hendrajit.

Forum berkesimpulan saat ini tidak ada upaya mengambil kontra skema dalam menghadapi ancaman global yang berlangsung saat ini.

Masyarakat adat sebagai aset dengan sendirinya mendorong untuk melindungi kedaulatannya, baik harkat martabat dan hak-haknya.

BACA JUGA:  Kapolres Kepulauan Aru Salurkan Ribuan Paket Bansos Kapolri Untuk Warga Terdampak Covid-19

Keberadaan masyarakat adat di era modernisasi dan derasnya arus globalisasi justru terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun terkait pembangunan ekonomi, masyarakat adat cenderung ditempatkan sebagai objek pembangunan ekonomi. Berbagai kasus di sektor pertanian dan pertanahan menjadi krusial di tengah arus globalisasi sebagaimana yang disampaikan perwakilan masyarakat adat.

Masyarakat adat adalah aset yang harus di dorong untuk mempertahankan dan melindungi kedaulatannya. Keberadaan mereka terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait pembangunan ekonomi, sebagai objek vital pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi menjadi prioritas utama, namun terkendala, karena cenderung menjadi korban dari pembangunan itu sendiri.

BACA JUGA:  Viu dan BEKRAF Kolaborasi Filmpreneur Untuk Perkembangan Film Indonesia

Di sektor pertanahan dan agraria menjadi hal yang krusial, bukan sosial ekonomi itu sendiri karena menjadi objek. Tapi dalam sosial budaya pun mengalami erosi, berpotensi keruntuhan dan memudar.

Apa rekomendasi yang layaknya ditawarkan? Urgensi dan pentingnya membangun kemitraan strategis di antara pemangku kepentingan menjadi langkah baik untuk menetukan kebijakan publik di dalam masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kita berharap adanya perundangan yang dihasilkan di DPR. Selanjutnya, dengan menciptakan advokasi dan pendampingan yang dibutuhkan oleh masyarakat adat. “Ucap Firdaus di akhir FGD.(Hsw)

Komentar