oleh

Perempuan Maluku Utara Bangkit Menuju Pileg 2019

Kabartoday, Jakarta – Hak-hak perempuan menjadi diskursus dalam dunia politik. Pengimbangan konseptual emansipasi perempuan dalam membangun karakter bangsa terus difokuskan, pemerintah telah mengatur dalam Undang Undang bahwa perempuan harus hadir dalam menentukan kemajuan Negara.

Tumbuh dan berkembangnya politik di Indonesia, perempuan harus mampu menentukan hak-hak nya, tidak hanya di Legislatif DPR RI, pada Pemilu 2014 keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota masih dibawah 30%. Hal itu dikatakan Kepala Dinas PPPA Prov. Maluku Utara, Masni, dalam acara media talk yang di gelar di ruang media center Kementerian PPPA RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, Jum’at (1/3/2019).

“Perempuan harus mampu dan harus mensuarakan hak-haknya di segala lini. Untuk itu porsi parlemen baik di tingkat Nasional maupun di daerah harus memenuhi kuota yang ada. “Kata Masni.

BACA JUGA:  Mafia Politik di Gedung DKI " Bergentayangan" Pasalnya Kursi Wagub Setahun Kosong

Lebih lanjut Masni memaparkan rendahnya keterwakilan politik perempuan di daerah berdampak pada rendahnya kapasitas representasi perempuan pada Pembangunan Nasional.

“Anggota legislatif perempuan di daerah merupakan penyambung lidah aspirasi masyarakat untuk menghasilkan produk regulasi yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak, utamanya Peraturan Daerah (Perda). “Ulas Masni.

Masni juga memaparkan beberapa hambatan yang dihadapi partisipasi perempuan dalam berpolitik diantaranya, hambatan ideologi dan psikologi, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Demokrasi yang sehat tidak akan terwujud tanpa ada keadilan relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki. “Ujar Masni.

BACA JUGA:  Natalius Pigai Singgung Tim Hukum Jokowi Hina 9 Hakim MK

Sementara Caleg incumben DPRD Kota Tidore dari Partai Golongan Karya (Golkar), Elvri Konoras mengatakan kendala perempuan di politik khususnya di Tidore belum terpenuhinya regulasi dan sosialisasi.

“Banyaknya permasalahan yang muncul terhadap perempuan menjadi persoalan kita semua, dengan adanya kaum perempuan duduk di parlemen dan masuk ke dunia politik, diharapkan mampu memberikan solusi penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan perempuan. “Beber Elvri.

Hal senada juga dikatakan Bapemperda DPRD Kota Ternate dari Perwakilan fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Nurlaela Syarif.

Menurutnya perempuan harus tampil maksimal dalam konteks politik 2019. Wanita yang juga pernah menggeluti dunia jurnalis ini terpanggil untuk memenuhi kebutuhan perempuan khususnya di kota Ternate.

“Suhu politik Indonesia tumbuh semakin pesat, revolosi politik dikalangan perempuan harus terus dikembangkan. “ucap Nurlaela.

BACA JUGA:  Yayasan Hipperpala dan KPCLA Peringatan Hari Pencegahan Eksploitasi Lingkungan Hidup Sedunia 2019

Isu pemberdayaan perempuan menjadi track presentasi untuk lebih mengangkat peranserta perempuan dalam berbagai hal.

“Di Ternate sendiri sudah banyak perubahan untuk mendorong emansipasi perempuan, meng-optimalkan pemikiran, kreativitas dan program-program harus terus mengangkat SDM perempuan yang berdaya guna. “Ungkap Nurlaela.

Dijelaskan Nurlaela, meski keterwakilan perempuan di legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara hanya ada 8,69% atau sebanyak 4 anggota legislatif perempuan dari 46 anggota. Itu artinya masih sangat kurang.

“Tahun 2019 ini kita yakin di wilayah Indonesia Timur kaum perempuan akan mampu mengembangkan sikap politiknya untuk mengisi kuota perempuan di parlemen nanti. “Tutup Nurlaela.(Op/An)

Komentar