oleh

Perlu Perda Untuk Lindungi Masyarakat Adat di Maluku

-Daerah-430 views

Kabartoday, Ambon – Miris sekali sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) di Maluku yang mengatur terkait masyarakat adat. Padahal sebagai Maluku yang dikenal sebagai negeri adat, sepatutnya ada peraturan daerah yang ditetapkan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Dosen Sosiologi Universitas Pattimura (Unpatti) Dr. Piter Pelupessy, mengungkapkan hal ini dalam diskusi publik tentang Merawat Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Daerah Kepulauan, di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpatti, Kamis (21/3).

Sebagai salah satu narasumber dalam diskusi tersebut, Pelupessy katakan dalam UUD 1945 sudah menyebutkan, mengakui eksistensi dari pada Masyarakat Adat. Namun sayangnya sampai saat ini belum diimplementasikan ditingkat daerah, yang ditetapkan dalam Perda.

BACA JUGA:  KJS Ragunan Bugar Ajak Emak - emak Milenial Senam Kebugaran

“Bagaimana kita mau pakai sebuah mekanisme untuk merawat masyarakat adat padahal aturan main kebawah ini belum diatur, itu persoalan yang kita hadapi di negara kita ya seperti itu. Jadi kita membutuhkan UU perlindungan masyarakat adat dan kita butuh peraturan-peratutan daerah yang menjamin perlindungan terhadap masyarakat adat,” ucapnya.

Dijelaskan, hidup manusia termasuk masyarakat adat, dan harus dibentengi, sehingga jangan sampai perubahan yang masuk dari luar dengan berbagai macam cara yang dilakukan pada saat ini, bisa merombak tatanan kehidupan masyarakat adat.

BACA JUGA:  Lima Pelaku Begal di Palmerah Diterjang Timah Panas, Satu Tewas

“Sebagai pendukung adat harus saling mengingatkan, mengoreksi sehingga apa yang bisa dilindungi sebagai identitas orang adat itu yang harus kita pakai. Namun kalau terbawa saja oleh arus perubahan jelas semua akan berubah, dan berubahnya itu tidak ada punya arah. Namun sebagai pendukung adat, pendukung kebudayaan, pendukung masyarakat adat, kita peduli tentang kondisi perubahan yang terjadi maka kita bisa waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang nanti mendatangkan perubahan yang sampai merubah tatanan masyarakat adat,” ucapnya.

BACA JUGA:  TMMD Desa Citalahab Tasikmalaya Memasuki Tahap 16 

Untuk itu, dirinya berharap pemerintah dan legislatif (DPR) agar bisa bekerjasama melahirkan tentang peraturan daerah mengenai perenungan masyarakat adat.

“Kalau tidak ada regulasi yang mengatur itu semua orang raci kuah (berbuat seenaknya-red) saja. Tapi kalau ada aturan main pasti semuanya berjalan sesuai hukumnya,” tandasnya. (CyS)

Komentar