oleh

Petisi Keadilan Korban Pemerkosaan Joni dan Jeni Tembus 140.492

140.492 telah menandatangani. Mari kita ke 150.000.

Kabartoday, Jakarta – LBH APIK Jakarta telah memulai petisi ini kepada Komisi Yudisial RI dan9 penerima lainnya.

Dari 20 tahun lebih LBH APIK bantu korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan, “baru kali ini rasanya kami frustasi banget. “Tulis Pengurus LBH APIK di dalam Petisinya.

Ia juga menyebut lagi dampingi dan kawal kasus kekerasan seksual yang menimpa dua kakak beradik Joni (disabilitas intelektual usia 14 tahun) & Jeni (7 tahun), Nb. bukan nama sebenarnya.

“Mereka jadi korban kekerasan seksual berulang oleh tetangga mereka HI (41 tahun), selama tiga tahun. “Rilis nya.

Yang bikin kami kehilangan kata-kata, urainya, pelaku HI divonis bebas oleh hakim PN Cibinong meskipun saat diperiksa terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Apalagi ada hasil visum Joni dan Jeni yang membuktikan adanya luka robek akibat kekerasan seksual itu.

BACA JUGA:  Di Hari Buruh, Prabowo Sebut Banyak Elit Bangsa Kaya Hasil Mencuri Dari Rakyat

Isi Petisi di link ini: http://chng.it/VNMBKFV2

Alasan hakimnya: NGGAK ADA SAKSI YANG LIHAT MEREKA DIPERKOSA. Ya iyalah, kalau ada orang saat kejadian pasti kekerasan seksual itu nggak akan terjadi.

Yang janggal di persidangan nggak cuman itu. Selama persidangan, Hakim yang memeriksa hanya satu orang. Standarnya harus ada 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota yang periksa.

Terus pada proses pemeriksaan, Hakim melarang siapapun untuk mendampingi Joni dan Jeni meskipun mereka di bawah umur dan dalam kondisi trauma akibat tindak kekerasan seksual. Padahal dalam pemeriksaan ibu Joni dan Jeni sebagai saksi, ia dapat didampingi bapak mertua dan suaminya.

Parahnya, di persidangan Joni dan Jeni dipertemukan dengan pelaku tanpa didampingi oleh orangtuanya. Bayangin gimana perasaan mereka!

BACA JUGA:  14 Tahun Lalu Dipecat, Gajinya Masih Berjalan, Alimin Kaget

Waktu terdakwa sudah mengakui perbuatannya, kami kira jerat hukumannya udah pasti dapat. Jaksa menuntut 14 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah berdasar UU Perlindungan Anak. Tapi nyatanya pelaku bisa melenggang gitu aja.

Keluarga Joni dan Jeni yang sebelumnya tidak pernah diinformasikan tentang perkembangan proses persidangan juga nggak percaya hakim bisa memutuskan seperti itu.

Putusan hakim PN Cibinong yang membebaskan terdakwa ini bisa jadi contoh buruk bagi peradilan di Indonesia, khususnya dalam memberi keadilan bagi korban kekerasan seksual. Sebagai korban, Joni dan Jeni malah jadi bahan olok-olokan di lingkungan rumahnya, dan dibully di sekolahnya.

Jaksa langsung ajukan kasasi saat putusan hakim PN Cibinong keluar, agar Joni dan Jeni tak jadi tumbal peradilan yang bebal. Kami minta bantuan teman-teman agar proses peradilan ditingkat kasasi nanti lebih adil dan dapat menghukum pelaku dengan setimpal. Dukung petisi ini dan suarakan di media sosial #UntukJoniDanJeni agar lebih banyak orang mengawasi kasusnya.

BACA JUGA:  Camat Kelapa Dua hadiri Acara Lomba Sekolah Sehat SMKN 7

Dukunganmu akan kami kirim kepada Komisi Yudisial agar mereka bisa mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada hakim yang mengadili kasus Joni dan Jeni.

Kami juga akan kirim dukungan ini ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Ombudsman, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, LPSK, Komnas Perempuan, KSP dan Komisi III dan VIII DPR RI.

Kalau kita diam aja, kita tak ada bedanya dengan orang-orang yang melanggengkan ketidakadilan itu. Kita punya pilihan, untuk bersuara melawan peradilan yang nggak memihak korban.(Op/red)

Komentar