oleh

Pitra Cs Laporkan Kebohongan Capres 01, Ditolak Bareskrim

Kuasa Hukum Koalisi Aktivitas Masyarakat Anti Hoax (KAMAH) sebut Bawaslu RI Plin-Plan dalam mengambil sikap pelanggaran capres 01, bahkan Bareskrim Mabes Polri juga menolak laporan Pitra Romadoni Cs atas dugaan unsur pidana kebohongan publik Capres 01 Joko Widodo (Jokowi)

 

Kabartoday, Jakarta – Kuasa hukum Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoax (KAMAH) Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., di dampingi sejumlah ketua lembaga ormas yang tergabung di KAMAH datangi Bareskrim Mabes Polri terkait Plin-plan nya Bawaslu RI dalam menentukan sikap konstitusinya terhadap laporan KAMAH atas kebohongan publik Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) di acara debat Capres kedua 17 Februari 2019 lalu.

Pitra menilai, Jokowi dengan sengaja dan tanpa data melontarkan ucapan kebohongan soal tidak adanya kebakaran hutan sejak ia menjabat Presiden RI, impor pangan yang mengada-ngada, tidak adanya konflik warga dalam pembebasan lahan yang digunakan untuk infrastruktur, dan lainnya.

BACA JUGA:  Kades Warureja Sebut 'Wartawan Bodrek... Wartawan TAI, Harus Di Pidanakan

Atas dasar itu, KAMAH menunjuk Pitra Romadoni beserta Eggi Sudjana sebagai kuasa hukumnya untuk melaporkan dugaan kebohohongan Jokowi ke Bawaslu RI pada tanggal 19 Februari 2019.

Pitra menyayangkan lembaga konstitusi selevel Bawaslu RI menjawab laporan resmi Pitra Cs melalui WhatsApp tertanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 19.15 Wib.

Dalam jawaban itu, disebut ‘Laporan KAMAH tidak memiliki unsur’, karenanya, Jum’at (8/3/2019) pagi, Pitra yang ditemani sejumlah pentolan KAMAH datangi Bareskrim Mabes Polri guna membuat laporan atas dimentahkannya laporan pelanggaran Jokowi oleh Bawaslu.

“Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Calon Presiden yaa… Kami melaporkan dia karena dalam debat capres kedua 17 Februari lalu, Jokowi telah diyakini ucapannya dan menyebarkan kebohongan publik. “Kata Pitra di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Pusat, Jum’at (8/3/2019).

BACA JUGA:  Tim Hukum Prabowo Kirim 4 Truk Bukti Valid Sengketa Pilpers Ke MK

Video terkait

Lebih lanjut dijelaskan Pitra, bahwa Jokowi bukan saja terkena pelanggaran pemilu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Jokowi juga telah memiliki unsur pidana atas kebohongan publik yang dengan sengaja ducapkannya.

“Penegak hukum harusnya netral dan tidak menutup mata atas capres 01 itu sebagai ujaran kebohongan publik dan terjerat Pidana. Kita liat kasus bu Ratna Sarumpaet, itu tidak jauh beda, dan kenapa Jokowi tidak langsung dipanggil, diperiksa dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Beranikah Kepolisian RI untuk lakukan itu? “Beber Pitra.

Sayangnya, ungkap Pitra… Oknun Kanit Bareskrim Mabes Polri telah arogan dan terkesan ada sesuatu untuk menjegal laporan KAMAH tadi. “Di Bareskrim tadi pagi sekitar pukul 10 an pagi, kami mendapatkan perlakuan kasar dari seorang oknum polisi berpangkat AKP. Kehadiran kami untuk membuat laporan terkait Capres 01 atas kebohongan publiknya, namun laporan kami di tolaknya dengan nada kasar. “Urai Pitra.

BACA JUGA:  Kapolresta Tangerang Tegaskan Agar Humanis saat Laksanakan Pam Pilkades.

Pitra juga membeberkan atas peristitwa itu, ia sangat kecewa dengan sikap pelayanan kepolisian RI, dan kasus ini akan dilaporkan ke Propam Mabes Polri.

“Kami hanya menginginkan Negara ini benar-benar menegakan hukum seadil-adilnya, tanpa pilih kasih dan pandang bulu. Karena hukum adalah panglima tertinggi, untuk itu jika nantinya Propam Mabes Polri juga menolaknya, kami sepakat kasus ini akan dibawa ke Mahkamah Internasional. “Tutup Pitra.(Op/Red)

Komentar