oleh

Pitra Romadoni: Bawaslu Diminta Tegas, Kebohongan Capres 01 Langgar UU Pemilu

Kabartoday, Jakarta – Bergulirnya laporan Koalisi Masyarakat Anti Hoax (KMAH) ke Bawaslu RI atas dugaan penyampaian kebohongan dimuka publik oleh Capres 01 saat Debat Pilpres kedua, Minggu 17 Februari 2019 lalu, dikatakan Pitra Romadoni Nasution selaku Kuasa Hukum KMAH saat dimintai keterangannya oleh Bawaslu, Senin (25/2/2019) dengan tegas ia meminta Bawaslu bersikap netral dan tegakan hukum sesuai UU Pemilu.

Kedatangan Pitra Cs ke Bawaslu untuk merespons laporan mereka terhadap calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko widodo (Jokowi).

“Kami bukan mendatangi Bawaslu tanpa alasan, karena Bawaslu telah resmi mengirimkan surat kepada kami pada hari Senin ini, tanggal 25 Februari 2019 pukul 10.00 WIB, terkait laporan kami tiga hari lalu telah resmi diterima Bawaslu. Kami melaporkan saudara Jokowi, capres nomor urut 01 dan yang kami laporkan posisinya bukan seorang Presiden yaaa. “Jelas Pitra saat ditemui di restoran siap saji Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019) pukul 17.10 Wib.

BACA JUGA:  Biddokes Polda Banten Gelar Bakti Sosial Kesehatan di Beberapa Tempat Pusat Keramaian

Lebih lanjut Pitra menyampaikan, pemanggilannya itu untuk dimintai keterangan oleh Bawaslu, dan ada 10 pertanyaan yang dilontarkan bawaslu kepadanya. “Ada 10 pertanyaan Bawaslu yang dilontarkan ke saya tadi, diantaranya soal ucapan Capres 01 tentang tidak adanya kebakaran hutan 3 tahun kebelakang, nyatanya banyak terjadi kebakaran hutan. Bahkan Jokowi pernah dinyatakan bersalah tahun 2018 lalu di salah satu Pengadilan Negeri soal kebakaran hutan. “ungkap Pitra.

Video terkait

Kedua, lanjut Pitra soal impor Jagung dan beras. “Capres 01 itu bicara asal, dan tak sesuai data. Boleh lah manuver dan lakukan pembenaran untuk bicara di depan publik, tetapi jangan membohongi rakyat Indonesia. “Tegas Pitra.

Lebih rinci Pitra menjelaskan, Capres 01 itu telah dilaporkan ke Bawaslu dengan tuduhan berlapis yaitu Pasal 280 Juncto Pasal 251 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 280 Huruf B, sang petahana disebut telah menyebarkan berita bohong.

BACA JUGA:  Surat Terbuka

Kasus Capres 01 ini menurutnya masuk ke pidana dan perdata. “Kami tunggu sikap netral dan keputusan tepat Bawaslu untuk menegakan UU Pemilu dalam 14 hari kedepan sejak laporan kami tertangal 19 Februari 2019 kemaren. Jika Bawaslu tak mengindahkannya, maka kami akan laporkan kasus ini ke Mabes Polri. “Jelas Pitra.

Hal yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran lainnya, Jokowi telah melakukan manuver politik dengan menyerang lawannya atas tuduhan ngasal.

“Jokowi dengan terang-terangan dan dengan kesadarannya telah menghasut atau menghina capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, pada debat capres kedua yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari lalu. “ujar Pitra.

Penghinaan terhadap lawan debatnya kata Pitra sudah sangat kehilangan akal sehat dari seorang capres 01. Sesuai dengan poin hurup B dan C dalam Pasal 280, “kami merasa bahwa saudara Prabowo telah dihina dengan dikatakannya oleh Capres 01, lahan milik Prabowo itu seluas ribuan hektar, akan tetapi kenyataan itu adalah HGU, dan tanpa disadari bahwa Prabowo telah menyelamatkan ribuan hektar tanah Indonesia dari tangan Asing dan Aseng. semua orang bisa menguasai HGU untuk kepentingan negara, bukan pribadi. “Bebernya lagi.

BACA JUGA:  Gowes Bersama Stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke 73

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Anti Hoax (KMAH) pada tanggal 19 Februari 2019 telah melaporkan capres 01 Jokowi ke Bawaslu terkait beberapa pernyataannya di debat capres kedua.

Eggi Sudjana selaku kuasa hukum, telah membawa sejumlah alat bukti ke Bawaslu terkait capres 01 telah menyebarkan berita bohong di masyarakat. “pencapaian pemerintahannya soal Energi, Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur, adalah kebohongan publik. “Ulas eggi saat itu.(An/Op)

Komentar