oleh

Polda Maluku Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Pemotongan ADD Kabupaten SBB 2017

-Daerah, Hukum-56 views

Kabartoday, AMBON – Polda Maluku melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) akhirnya menghentikan penyelidikan perkara dugaan korupsi Bupati Seram Bagian Barat (SBB) yang dituding memotong anggaran alokasi dana desa (ADD) terhadap 92 desa di Kabupaten SBB sebesar 1,5 persen.

Tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus tersebut sehingga Ditreskrimsus menghentikan penyelidikan perkara ini.

Dirreskrimsus Polda Maluku Kombes Pol Eko Santoso mengungkapkan tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum sehingga penyidik berkesimpulan untuk menghentikan penyelidikan.

“Dari hasil pemeriksaan, dan juga sudah dilakukan pemeriksaan di Jakarta, pada intinya bahwa ADD 2016 lebih besar dari ADD 2017. Penyebabnya adalah karena pembagian dana perimbangan daerah untuk tahun 2017 turun. Sehingga ADD juga ikut berkurang. Bukan karena dipotong oleh Pemda Kabupaten SBB. Karena tidak ditemukan ada perbuatan melawan hukum maka kami berkesimpulan untuk menghentikan penyelidikan kasus ini,” ungkap Santoso saat konfrensi pers Jumat (27/3/2020) di ruangan pertemuan Ditreskrimsus Polda Maluku kawasan Mangga Dua Kota Ambon.

Dihentikannya penyelidikan ini setelah dilakukannya gelar perkara yang dipimpin Wadir Reskrimsus Polda Maluku AKBP Harold Wilson Huwae pada Kamis (26/3/2020) siang.

Lebih jauh tentang penanganan perkara ini, Kanit I Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku Kompol Gerald Wattimena ungkapkan setelah menginterogasi sepuluh saksi dan menelaah tujuh dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, penyidik mengambil tiga kesimpulan pertama, bahwa, pelaksanaan Pesparawi 2017 yang berlangsung di Kota Piru Kabupaten SBB, panitia menggunakan dana hibah Pemda SBB tahun 2017. “Ada dokumennya dan ada keterangan dari Ketua Panitia Pesparawi dalam hal ini Wakil Bupati SBB,” jelas Wattimena.

BACA JUGA:  Danrem 151/Binaiya Lantik Letkol Cecep Jabat Dandim 1504/Ambon

Kesimpulan kedua, bahwa tidak ada pemotongan anggaran ADD pada 92 Desa di SBB untuk kepentingan Pesparawi oleh Pemda SBB, namun anggaran ADD mengalami penurunan akibat menurunnya PAGU DAU 2017 secara nasional yang berimbas pada terjadinya penurunan dana transfer dari Kementrian Keuangan ke Pemda SBB.

“Kesimpulan ketiga, kami tidak menemukan adanya tindak pidana atau perbuatan melawan hukum sehingga akan dihentikan penyelidikannya,” tandasnya.

Ia ungkapkan sepuluh saksi yang telah diminta keterangannya oleh tim penyelidik antara lain Bupati SBB M Yasin Payapo, wakil bupati SBB Timotius Amerika yang juga sebagai Ketua Panitia Pesparawi Maluku tahun 2017. Berikutnya Sekretaris Daerah Kabupaten SBB Mansur Tuharea, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten SBB Ridwan Mansur. Saksi lainnya Jemmy Musila selaku Kepala Seksi Pengendalian Anggaran Pemda SBB.

Berikutnya Kepala Bidang Pada Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten SBB Hardiyanto Djumati, Kabag Hukum Setda Kabupaten SBB Daniel Soukotta, Bendahara Umum Daerah Kabupaten SBB Regina Puttileihalat serta Reynaldo Silooy, mantan Kepala Badan Pemberdayaan Desa Kabupaten SBB.

BACA JUGA:  Polisi Berhasil Bekuk pelaku Curat Barang Elektronik

Pihak terakhir yang dimintai keterangan adalah dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Di Kementrian keuangan, tim penyelidik menginterogasi Ricky Y Prasetya selaku Kepala Seksi Bantuan Teknis Dana Desa Subdit Dana Desa, Direktorat Transfer Umum Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

“Kami ke Jakarta untuk meminta keterangan dari pihak Kementrian Keuangan karena dana ini adalah dana transferan yang masuk ke barang tubuh APBD dan disitu ada pos anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD),” beber salah satu penyidik andalan di Ditreskrimsus Polda Maluku ini.

Ia ungkapkan selain meminta keterangan dari sepuluh saksi, tim juga mengumpulkan sejumlah dokumen yang berkaitan erat dengan perkara ini. Karena keterangan yang para saksi berikan juga didasarkan sesuai dokumen sehingga tim penyelidik mengumpulkan dokumen-dokumen itu.

Dokumen yang dikumpulkan tim untuk ditelaah antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2016 tentang rincian APBN 2017. Kemudian SK Bupati SBB Nomor 412.2-79 tahun 2017 tentang penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2017.

Berikutnya Perpres Nomor 86 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2016 tentang rincian APBN 2017 yang ditetapkan tanggal 30 Agustus 2017.

BACA JUGA:  Brimob Maluku Gelar patroli sambang masyarakat di Pasar Langgur

Dokumen lainnya yaitu SK Bupati SBB Nomor 412.2-437 tahun 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati SBB Nomor 412.2-79 tahun 2017 tentang penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2017. Dalam SK ini sesuai Perpres Nomor 86 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun 2017 yang berdampak pada Anggaran ADD. Pada SK ini terlihat anggaran perimbangan daerah menurun sehingga berdampak pada ADD juga menurun.

Dengan dihentikannya penyelidikan kasus ini, Bupati SBB M Yasin Payapo dapat menarik napas lega karena hampir dua tahun dihantui proses perkara ini yang dimulai sejak bulan Mei 2018 lalu oleh Polres SBB. Namun, ini bukan berarti Payapo dapat berleha-leha karena kepolisian masih memonitor sejumlah kasus yang diduga ada keterlibatan orang nomor satu di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa ini. Satu diantaranya kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Kabupaten SBB untuk memuluskan LPJ Keuangan daerah tahun 2018. Dugaan suap ini dibuka oleh Hendrik Seriholo, anggota DPRD Kabupaten SBB periode 2014-2019 dari fraksi Golkar saat rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi terhadap LPJ APBD 2018 pada Jumat (2/8/2019). (Imanuel)

Komentar