oleh

Polres Kepulauan Aru Gelar Rakor Lintas Sektoral Pengamanan Pilkada 2020

-Daerah-50 views

Kabartoday, DOBO – Polres Kepulauan Aru bertekad maksimal dalam mengamankan jalannya kontestasi politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kepulauan Aru yang akan digelar Rabu, 9 Desember mendatang.

Untuk itu, Polres Kepulauan Aru menggelar rapat lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan ajang pesta demokrasi tersebut.

Rapat lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada serentak ini digelar Senin (20/9/2020) di Graha Bhayangkari Polres Kepulauan Aru.

Rapat ini dipimpin Wakapolres Kepulauan Aru Kompol Petrus Passauw. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Aru Mustafa Darakay, Ketua Bawaslu Amran Bugis, Danlanal Dobo Letkol laut (P) Rama Remiar Putra, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim Persiapan Mayor (Arm) H. La Musa, Kasipidum Kejaksaan Negri Dobo Henly Lakborlawar, Danrami 1503-03/Dobo Kapten (Arm) Dody Masawoy, Kasat Pol PP Kabupaten Kepulauan Aru Arnold Sedubun, Kabag Ops Polres Kepulauan Aru AKP Florensius Teddy dan Pejabat Utama Polres Kepulauan Aru serta 20 personel Polres Kepulauan Aru.

Dalam rapat tersebut dibahas semua aspek untuk pengamanan rangkaian jalannya Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru dimana agenda terdekat adalah pada pertahanan penentuan nomor urut untuk pasangan calon kepala daerah (Calkada) pada Kamis (24/9/2020) mendatang.

“Kegiatan rapat ini diselenggarakan untuk kesiapan jalannya Pilkada. Kehadiran bapak/ibu dari seluruh instansi terkait sangat kami harapkan untuk mendapat masukan serta saran untuk kami dapat menentukan pola pengamanan serta cara bertindak dalam pengamanan berbagai pentahapan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Aru ini,” jelas Wakapolres Kepulauan Aru Kompol Petrus Passauw.

BACA JUGA:  Dinsos DKI Apresiasi ke Para Orangtua Asuh

Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Aru Mustafa Darakay mengatakan terkait pelaksanaan tahapan tahapan Pilkada, sudah terlaksana dengan baik.

“Sampai saat ini pengamanan berbagai pentahapan Pilkada yang dilakukan Polres Kepulauan Aru dan diback-up TNI sudah cukup bagus dimana berbagai pentahapan yang sudah dilewati hingga kini dapat berjalan dengan aman dan damai,”  ujarnya.

Suasana rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru.

Ia ungkapkan dalam bulan September ini, KPUD telah melaksanakan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) karena daftar pemilih adalah jantungnya Pilkada.

KPU bersama PPS telah mengumumkan DPS secara langsung, tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Sesuai dengan jadwal, KPU telah melakukan pembukaan pendaftaran, penelitian syarat calon dan syarat pencalonan dan pada tanggal 23 September 2020, akan dilakukan penetapan Pasangan Calon. Rapat pleno penetapan akan dilakukan terbuka untuk internal KPU.

Kemudian akan dilakukan pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan, Kamis (24/9/2020) dengan menghadirkan Paslon, Partai Politik pengusung, serta pihak lain.

“Dalam moment ini kita memperketat penerapan protokol kesehatan. Dalam kesempatan dimaksud, KPU akan menghimbau Paslon untuk tidak melibatkan massa pendukung,” terang Darakay.

BACA JUGA:  Pria Mencurigakan Ini Kena Razia Lantas dan Kedapatan Bawa Ganja

Persiapan kampanye akan didahului dengan proses pembahasan jadwal kampanye yang melibatkan tim gugus tugas, Paslon, TNI dan Polri, yang terpenting dalam Kampanye adalah Paslon selalu taat dalam jadwal dan wajib mentaati protokol kesehatan.

Kemudian pada Jumat (25/9/2020) Paslon wajib menyerahkan dana kampanye ke KPU. Tanggal 26 September 2020 akan dilaksanakan deklarasi kampanye damai oleh KPU dengan melibatkan Paslon, partai pendukung, Tim Pemenangan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Ormas dan OKP di Kabupaten berjuluk bumi Jargaria.

Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan Pakta Integritas kepada Paslon untuk mentaati protokol kesehatan dalam semua tahapan Pilkada.

Arahan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Amran Bugis mengatakan pada prinsipnya Bawaslu selalu melaksanakan pengawasan setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU.

“Di Bawaslu ada Gakkumdu. Dan dalam beberapa kali rakoor, selalu ditekankan untuk kita melaksanakan pencegahan Covid. Prinsipnya bahwa setiap tahapan sesuai PKPU nomor 10 tahun 2020 Pasal 58 dan 59 yang membatasi kehadiran setiap tahapan,” tukas Bugis.
Ia katakan sesuai jadwal bahwa pada tanggal 23 September dan 24 September 2029 akan dilakukan penetapan dan pengundian nomor urut.

“Hal ini perlu diantisipasi karena berpotensi dihadiri oleh simpatisan. Bawaslu sendiri telah menyurati Bapaslon untuk mentaati Protokol kesehatan dalam setiap giat tahapan,” tandasnya.

BACA JUGA:  Kasus KONI Blitar, Banyak Oknum Yang Belum Tersentuh Hukum

Secara umum Bawaslu memiliki tanggung jawab dari sisi tindakan administrasi dan tindakan pidana. Untuk administrasi, Bawaslu berkoordinasi dengan KPU, sedangkan untuk penindakan Pidana, Bawaslu akan meneruskan hal ini ke pihak Kepolisian.

“Intinya bahwa Bawaslu tetap Profesional, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak,” pungkas Darakay.

Arahan Danlanal Aru Letkol Laut (P) Rama Remiar Putra mengatakan prinsipnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 bahwa TNI diperbantukan pada Polri dan instansi pemerintahan lainnya. Sesuai arahan Panglima TNI bahwa TNI tetap bersinergi dengan Polri dan Pemerintah dalam penanganan covid-19 terutama kaitannya dengan tahapan Pilkada saat ini,” ujar Rama.

Dalam situasi pandemi Covid-19 semakin meningkat maka semua pihak harus lebih meningkatkan kedisiplinan masyarakat serta pemahaman kepada Paslon untuk tidak melanggar protkol kesehatan.

-Saran kepada KPU dan Bawaslu agar dapat mempresur Paslon untuk dapat mengikuti protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada.

“Paslon seolah lupa kondisi pandemi covid-19 dan tetap menunjukan eksistensi dengan melibatkan massa dalam jumlah banyak. Karena itu, KPU dan Bawaslu kami sarankan agar mempresur Paslon memperhatikan protokol kesehatan ini,” pintanya.

Diakhir arahannya, Rama tegaskan TNI Polri tetap solid dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

Arahan Kasipidum Kejari Dobo Henly Lakborlawar menegaskan pihaknya akan tetap melaksanakan koordinasi dengan Polri dan untuk pengamanan sudah ada kewenangan Polri dan TNI. (Manuel)

Komentar