oleh

PP PMKRI Resmi Ajukan Gugatan Judicial Review UU No 3/2020 Ke MK

Kabartoday, Jakarta Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2020-2022 resmi mendaftarkan gugatan Judicial Review UU Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi siang ini di gedung Makamah Konstitusi, dengan tanda terima No. 2025/PAN.MK/IX/2020, Selasa (20 September 2020).

Gugatan ini diajukan oleh Tim dari PP PMKRI yang terdiri dari Benidiktus Papa Selaku ketua Presidium, Karlianus Poasa Ketua Lembaga Advokasi HAM, Oktavianus A. Aha Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA, Alboin Samosir Ketua Lembaga Kajian Agraria dan Kemaritiman, Felix Purba Anggota Lembaga Advokasi dan HAM dan  Servasius Jemorang Ketua Lembaga Pengermbangan SDM, “ujar Benekditus Papa selaku ketua Presidium PP PMKRI kepada wartawan.

Masih sambung Benekditus, Tim ini mulai menggodok rancangan JR sejak beberapa  bulan yang lalu.

Adapun pasal yang  digugat yakni, Pasal 169A ayat (1a), Pasal 169A ayat (1b), dan Pasal 35 UU No 3 tahun 2020 Perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dimana PP PMKRI beranggapan pasal ini menciderai amanat konstitusi terutama tentang penguasaan negara atas sumber daya alam dan hilangnya spirit otonomi daerah, “ujarnya.

BACA JUGA:  Triliunan Rupiah Dana Covid-19 Hilang, Ozzy Menyebut KPK Cuci Tangan

“PP PMKRI beranggapan, selain bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 dimana, “Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal ini juga bertengan dengan prinsip pengelolaan dan Manajemen Batubara di indonesia. Dimana ketika Kontrak Karya atau PKP2B akan segera berakhir, negara tidak boleh begitu saja memberikan perpanjangan karena negara harus mengutamakan Badan usaha Milik negara (BUMN) ataupun Badan usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Undang Minerba yang lama, UU No 4 tahun 2009. Pun Pasal 33 Undang-Undang ini dianggap menciderai spirit desentralisasi yang termaktub di amanat konstitusi dan Undang-Undang Otonomi Daerah.

BACA JUGA:  Ratusan Korban Pendemo Berjatuhan, Anak Usia 14 Tahun Kena Sasaran, Polisi Maksa Masuk Pemukiman Warga

Disahkannya Undang-undang ini akan semakin memperpanjang dominasi penguasaan asing atau swasta atas sumber daya alam Indonesia. Dimana sejauh ini swasta belum memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat Indonesia, bahkan telah mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Benidiktus Papa, Ketua Presidium PP PMKRI menyampaikan,

“Hari ini kita resmi ajukan Judicial Review UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi atas UU NO 3 tahun 2020 sebagai langkah konstitusional yang ditempuh oleh PP PMKRI untuk terus memperjuangkan keberlangsungan lingkungan hidup, kepentingan rakyat,”ujar Benekditus di gedung Makamah Konstitusi.

“Dalam gugatannya PP PMKRI ingin memastikan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 untuk memberikan kesejahteraan rakyat bukan hanya kepentingan segelintir orang apalagi korporasi.

”Karlianus Poasa selaku Ketua Tim perumus gugatan Judicial Review UU No 3 tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, mengatakan,

BACA JUGA:  Advokat Aprillia: Pemimpin Ibarat Orangtua Bukan Monster

“Dengan adanya undang-undang ini akan menimbulkan kekhawatiran tentang penyalagunaan kekuasaan (abuse of power) oleh Pemerintah, terutama Pasal yang saat  ini kami uji yakni, Pasal 169A ayat (1a), Pasal 169A ayat (1b), dan Pasal 35 ayat (1). Hal ini dikarenakan Pasal-pasal tersebut terindikasi menguntungkan pihak swasta dan asing  dalam pengelolaan sumber daya alam dan hilangnya spirit otonomi daerah,”beber Karlianus Poasa selaku Ketua perumus gugatan Judicial Review.

Oktavianus Alfianus Aha, selaku Ketua Lembaga Energi dan Sumber Daya Alam PP PMKRI sekaligus salah satu dari Tim perumus gugatan mengatakan, “:Judicial Review ini merupakan momentum untuk mengembalikan mandat rakyat yang selama ini disalahgunakan oleh pemerintah agar pengelolaan sumber daya alam dapat secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

”Besar harapan PP PMKRI dengan diterimanya gugatan ini, kedepannya proses persidangan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tutup Oktavianus Alfianus Aha. (tom)

Komentar

News Feed