oleh

Pro Kontra Kucuran APBD DKI Dikelola Ormas, Ini Penjelas Anies

Kabartoday, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pastikan kebijakan memberikan langsung APBD kepada warga sesuai dengan aturan.

Kebijakan tersebut dikatakan Anies sesuai dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Pemprov DKI mengikuti itu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, jadi itu akan kita coba, karena ini barang baru di DKI. “kata Anies saat ditemui wartawan di Matraman Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019).

Sejumlah fraksi partai ikut ambil suara terkait rencana Anies jalankan Pepres Nomor 16 Tahun 2018. Dukungan Fraksi partai Gerindra DPRD DKI menyambut baik rencana Gubernur DKI Jakarta tentang kucuran APBD dikelola mandiri oleh ormas.

“Kami mendukung penuh rencana pak Anies, karena Gerindra menilai Gubernur justru mewujudkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Sebut Syarif anggota Fraksi Gerindra DKI, Sabtu (16/2/2019).

Syarif juga memperinci yang dimaksud itu bukan ormas organisasi masyarakat, tetapi organisasi kemasyarakatan. Di Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) disebut organisasi ke-masyarakatan itu ada di RT, RW, LMK.

BACA JUGA:  Rencana Penerapan New Normal Banyuwangi Didukung Ormas Islam

“Kami rasa kebijakan Gubernur dalam rencana mengubah sistem belanjaannya melalui swakelola itu tidak semua, mungkin hanya berapa persen untuk kelompok organisasi kemasyarakatan itu, kan baru rencana, kita lihat nanti ajah. “Ujar Syarif.

Lebih lanjut Syarif menjelaskan, dirinya menilai Anies akan menyerahkan dana ke ormas sebagai maksud untuk mempercepat penyerapan anggaran dan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. “Dengan begitukan warga juga dapat mengawasi penggunaan APBD secara langsung. “singkatnya.

Rencana pengalokasian APBD DKI di jelaskan Syarif hanya melaksanakan regulasi. “Sistem pengadaan barang dan jasa seperti itu memang sudah ditunggu lama, dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran, karena yang tahu kebutuhannya apa, kan masyarakat itu sendiri, masyarakat langsung megawasi, itu yang disebut dengan co-working. “paparnya.

Sementara Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta Judistira Hermawan saat diwawancarai wartawan, Jum’at (15/2/2019) mengatakan, rencana Gubernur DKI Jakarta merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang diterjemahkan oleh Pak Anies, partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun Jakarta.

Judistira akui, rencana Anies itu akan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Ia menilai yang menjadi sorotan adalah terkait kemampuan setiap ormas dalam mengelola dana yang diberikan pemprov.

BACA JUGA:  Penyerangan Anggota Polisi di Mandalawangi Ternyata Nggak Waras 

“Sebenarnya kan tinggal bagaimana aturan maennya, kita mengkaji dan mematangkan peraturan gubernur atau apa itu namanya, dan kemudian para ormas diberikan tanggungjawab, diberikan pekerjaan, sehingga ormas-ormas mampu melakukan pengelolaan anggaran dan memiliki integritas. “ulasnya.

Lontaran kontra datang dari Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Nasdem mengkritik rencana kebijakan Anies memberikan APBD ke masyarakat secara langsung. “NasDem khawatir kebijakan tersebut tidak tepat sasaran. “kritik Bestari.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus ini juga menyatakan rencana Gubernur DKI itu prematur. Menurutnya, masyarakat bukan pengguna anggaran dan yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik.

Sebelumnya Anies berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi peluang kepada warga berpartisipasi dalam pembangunan. Dia menjamin kebijakannya nanti akan mengikuti aturan itu.

“Keluarnya Pepres baru Nomor 16 Tahun 2018 memungkinkan adanya partisipasi masyarakat, itu kita sambut baik…. “Ucap Anies.

BACA JUGA:  Kapolda Maluku Roadshow Kunjungi Toga dan Forkopimda

Perlu diluruskan dan diklarifikasi terkait pemberitaan mengenai bahasa organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pengelolaan dana tersebut. Anies menjelaskan dana dikelola oleh pengurus RT hingga Karang Taruna.

“Itu kan di berita organisasi massa. Kalau ini organisasi kemasyarakatan. Ada RT, RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK, itu organisasi kemasyarakatan. Kalau tanya peraturan ini, jangan sama Gubernur DKI, tanya sama pemerintah pusat. “Jawab Anies.

Anies mengulas, pemberian dana langsung kepada masyarakat merupakan salah satu cara dalam mengelola APBD. Dia menyebut ada empat (4) tipe pengelolaan APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan ke masyarakat.

Diperinci Anies tentang swakelola, ada tipe 3, dan 4, terutama tipe 4, bisa diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha. Alhamdulillah Peraturan Pemerintah (PP) nya keluar.

“Ke depannya kolaborasi tersebut kita pakai istilah masyarakat sebagai co-creator. “Tutup Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).(Op/red)

Komentar