oleh

Prof.Dr. Andi Hamzah Lontarkan UU ITE Bukan Untuk Mempidana Orang

Prof.Dr.Andi Hamzah. Pakar Hukum Pidana Sempat Lontarkan UU ITE  – ILC 5/2-2019 kurang lebih menyatakan UU ITE adalah hukum administrasi tidak digunakan untuk mempidana orang


Kabartoday, Jakarta – Dalam debat program ILC, pakar hukum pidana Prof.Dr. Andi Hamzah menyebutkan ada tiga (3) hal terkait UU ITE, yakni;

1). UU ITE adalah hukum administrasi tidak digunakan untuk mempidana orang , bila ada kesalahan administrasi yang ada adalah membayar denda atau wajib kerja sosial. Sanksi ini dimaksudkan agar setiap orang menaati UU tersebut.

BACA JUGA:  DPO Propokator Tawuran di Johar Baru Diamankan Team Patroli

2). Ujaran kebencian di berbagai dunia terlebih di negara demokrasi dimana kebebasan berekspresi adalah HAM. Hal tersebut bukanlah delik pidana.

Pemberlakuan ujaran kebencian di Indonesia (sejarahnya) sebagai delik pidana itu adalah hukum kolonial untuk mempertahankan kekuasaan yang di negeri Belanda sendiri tidak ditemui pasal tersebut.

Bila saat ini ujaran kebencian sebagai delik pidana pada UU ITE, itu berlebihan dan meneruskan semangat kolonial. Substansi ujaran kebencian sebetulnya sudah diatur KUHP pada pasal “Penghinaan”.

BACA JUGA:  Tak Ada Pimpinan Bawaslu, YPBTN Urungkan Penambahan Alat Bukti

3). Perlu direnungkan agar bangsa ini tidak terjebak saling dendam berkelanjutan (antara yang sedang berkuasa dan oposisi). Perlu diatur kembali penataan hukum di Indonesia.

Khusus UU ITE jangan lagi dijadikan sebagai alat “melanjutkan SPIRIT KOLONIALISME” yaitu mempertahankan kekuasaan.

Cukuplah UU ITE sebagai hukum administrasi. Bila saat ini dirasakan KETIDAK ADILAN dalam penegakkan hukum pada UU ITE tersebut seperti dikeluhkan. Kenapa aduan si A diproses sedangkan laporan si B diabaikan.

BACA JUGA:  Satresnarkoba Polres Serang Ringkus Pengguna Sabu

Sebaiknya keduanya tidak usah diproses. (Anna)

Komentar