oleh

Prof Syahidin Tolak Rencana Penghapusan Pelajaran Agama

Kabartoday, Bandung – Menurut guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof. Syahidin, kemungkinan kelak akan ada larangan sebagaimana yang sudah menjadi isu konflik di masyarakat terkait persoalan mata pelajaran agama di sekolah.

Secara konstitusional dijelaskan Syahidin bahwa pendidikan agama adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Ideologi Pancasila, dan pada PP 55 tahun 2007 tentang agama diberikan kepada peserta didik.

“Sekarang yang menjadi persoalan perkuliahan agama itu bisa dilakukan online, jadi seakan tidak perlu Dosen lagi. “Kata Prof. Syahidin, Rabu (3/7/2019) pasca pengukuhan dirinya sebagai guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam.

BACA JUGA:  Tagar #2019PrabowoPresidenRI Ramai di Medsos

Menurutnya, jangankan pendidikan agama Islam via online, yang bertatapan muka saja bisa terjadi miskomunikasi, apalagi hanya transfer informasi via online, “Hal itu yang mendasari saya menolak penghapusan pelajaran Agama, karena itu emang harus dipertahankan ya. “Ungkap Syahidin.

Dirinya mengaku akan menempuh langkah-langkah konstitusional, salah satunya dengan melihat konstitusi negara yang akan dilakukan secara akademis.

“Selama ini kan guru agama, dosen agama itu tidak tahu dan tidak pernah diberitahu rencana-rencana yang kaya gituh. Dan bukan hanya Pendidikan Agama, sekarang sudah ada Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dulu, ya itu harus di online kan lagi oleh perguruan tinggi. “Bebernya.

BACA JUGA:  Ratusan Ribu Massa Hadiri Munajat 212 di MonasĀ 

Adanya perencanaan akan dihapusnya pendidikan agama adalah salah satu cara untuk ‘memancing’ publik. “Seperti biasa itu, kalau masyakarat diam saja, kebijakan terus jalan. Tetapi kalau ada reaksi dari masyarakat, maka baru-lah kebijakan itu ditinjau dan tidak dilanjutlan. Salah satu contohnya lembaga yang mengurus mata kuliah wajib umum ada Pancasila dan kewarganegaraan, itu kan sudah jelas ya. “Ucap Syahidin.

Antara pendidikan bahasa Indonesia yang ber-nasionalis menjadi perbandingan khusus dengan pendidikan agama. Syahidin menyebut itu wajib dipertahankan, UPI sendiri akan terus bertarung untuk mempertahankan komitmen konstitusi.

BACA JUGA:  Keraton Yogyakarta Tolak Jokowi-Mega, Aura Negatif Tak Goyahkan HB-X

Rencana penghapusan pendidikan agama, Syahidin menyinggung adanya interpensi salah satu partai yang diduga mengambil peran dibalik kebijakan pemerintah, tentunya hal tersebut menjadi dasar munculnya reaksi publik yang akhirnya rakyat terbelenggu.

“Saya kira itu bukan rahasia umum lagi, kita sama-sama tau lah, bahkan kita juga sadar Indonesia khususnya generasi kita akan mau dibawa kemana 10 tahun hingga 50 tahun kedepan nanti. “Tegas Syahidin.(Hsw/tim)

Komentar