oleh

Prona Dibandrol 500 Ribu, Warga Taman Timur Akan LP kan Perangkat Desa Gondang

Kabartoday, Pemalang Jateng – Warga Taman Timur Pemalang Jawa Tengah berbondong-bondong datangi kantor Balai Desa Gondang pada Senin (4/11/2019) kemarin. Kedatangan mereka terkait protes keras dan meminta dikembalikannya biaya sertifikat Prona tahun 2017 yang dianggap telah melanggar ketentuan.

Permintaan warga untuk dikembalikannya dana Prona tersebut melalui jalur audience dengan Kades Gondang beserta perangkat desa Gondang, namun tidak menemukan titik terang. Pasalnya, warga kecewa, program Pemerintah yang menggratiskan pembuatan sertifikat Prona 2017, akan tetapi dibandrol Rp 500 ribu per bidang.

Pertemuan yang diharapkan mendapatkan solusi pengembalian dana warga tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Hal itu disampaikan Aliansi Masyarakat Taman Timur (AMTT) Karmudi Cs, dan ketua Karang Taruna Desa Gondang, Warsito. Dibalai desa Gondang, Senin (4/11/2019).

BACA JUGA:  Galian C Resahkan Masyarakat, Bupati Kampar Bentuk Tim Yustisi

“Kita dan puluhan warga lainnya sepakat untuk membuat laporan kepolisian (LP-kan) kasus tersebut ke Polres Pemalang, “kata ketua AMTT, Karmudi.

Video Terkait

Aliansi Masyarakat Taman Timur bersama Karang Taruna sebagai pendamping Warga dikatakan Karmudi merasa kecewa atas penjelasan Kades dan Sekdes yang bertele-tele tanpa kejelasan.

Warga meminta kades dan perangkat desa Gondamg harus bertanggungjawab, terutama panitia Prona, yakni Sekdes Nasihin juga perangkat lainnya seperti Kadus Toyo, KUR Keuangan Arif Priyanto, Lebe Syahroni, dan RT Sardiono, juga RT Parno.

BACA JUGA:  Ada Kesepahaman Persepsi Prioritas dan Substansi KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2019

“Nama-nama tersebut diatas telah dianggap warga sebagai panitia Prona, dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya jika tidak mengembalikan uang warga Taman Timur. “Tegas Karmudi.

Meski diakui warga Taman Timur bahwa dalam pemberian uang pembuatan sertifikat prona tahun 2017 banyak yang tidak menggunakan kwitansi, mereka beranggapan percaya terhadap perangkat desa, terkhusus panitia Prona.

BACA JUGA:  Demo Aktivis dan Mahasiswa Banyuwangi Tolak RUU Bermasalah dan Pelemahan KPK

“Kami kan orang-orang tak paham soal hukum, kami percaya saja dengan perangkat desa yang menjadi panitia Prona, namun akhirnya semua terbongkar. Sebagian warga banyak yang belum mendapatkan sertifikat Prona tersebut. “Ungkap TR, warga asal Rt 18/04 Desa Gondang.

Dikabarkan sebelumnya, warga pemohon sertifikat Prona terlanjur kecewa atas proses 2017 lalu. Warga menyayangkan tidak adanya transparansi dari panitia Prona, baik dari besaran biaya yang tak pernah dirapatkan dengan warga maupun pembayaran yang berbeda-beda. Bahkan hampir semua pembayaran tersebut tanpa adanya kwitansi.[]Rae

Komentar