oleh

Proses Pemekaran Desa Batukarang  Sedang Penyusunan Peta Dan Perbub Karo

Kabartoday, KARO – Rencana Pemekaran Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo, ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo.

Pemekaran Desa kelahiran Pahlawan Nasional Kiras Bangun itu dinilai sangat efektif untuk memutus kesenjangan ekonomi, karena pelayanan akan lebih optimal dan pembangunan juga akan lebih cepat dan merata. Terlebih Desa Batukarang memang layak dan wajar untuk dimekarkan, mengingat begitu luasnya wilayah dan padatnya jumlah penduduk, yang hanya diurus satu Kepala Desa.

“Pemekaran Desa Batukarang, sedang dalam tahap pembuatan Peta yang nantinya akan dilampirkan dalam Peraturan Bupati (Perbub) Karo. Proses Pemekaran tersebut sedang berjalan dalam Pembuatan Peta sesuai amanah UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 3 Butir f menyatakan, bahwa batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota”.

Hal itu diungkapkan Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH melalui Kabag Pemdes/Kelurahan Sekretariat Daerah, Eva Angela S SS MM, Senin (8/7/2019) menjawab pertanyaan Wartawan terkait Progres Pemekaran Desa Batukarang di Kantor Bupati Karo.

Dikatakan Eva Angela, dengan dimilikinya Peta Desa maka Aparat Desa nantinya dapat mengetahui batas wilayah Desa, mengidentifikasi dan Inventarisasi Potensi atau Aset Desa sebagai langkah awal untuk perencanaan pemberdayaan potensi yang dimiliki Desa.

BACA JUGA:  Kapolres Gresik Hadiri Upacara HUT Provinsi Jatim Ke-74 di Halaman Kantor Pemkab

Artinya, sebut Eva, proses Pemekaran Desa Batukarang yang dikenal juga sebagai kantong produksi Pertanian jenis Cabai, Tembakau dan Padi Sawah itu secara prinsip sudah memenuhi persyaratan yang diamanahkan Undang-undang.

“Dan ‘bola’ pemekaran ini, lanjutnya, sekarang memang berada di Pemkab Karo, karena banyak kesibukan, proses pembuatan Peta ini sedikit agak terganggu, tapi akan segera dirampungkan pembuatan Peta dan Perbub Karo.

Dengan Peta Desa, ucapnya, dapat diketahui pula hal – hal yang dapat menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan Potensi tersebut, sehingga dapat dilakukan langkah penyelesaiannya. Desa seringkali tidak mengetahui secara pasti Batas Wilayahnya. Padahal, Batas Wilayah antar Desa bersebelahan merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi dan Inventarisasi Aset yang dimiliki.

Terkait Pembuatan Peta Desa Batukarang sebagian sudah selesai dilapangan, baik Batas Wilayah dengan Desa Payung, Rimokayu, Jandimeriah. Perbaji, Tanjung Merawa, tinggal sedikit lagi masalah Batas Wilayah dengan Desa Tiganderket.

BACA JUGA:  Iki cs Pengeroyok Seorang Anggota TNI AD di Tangkap Intel AD

“Selanjutnya, Perbub dan Peta Desa akan disampaikan ke Kantor Gubsu di Medan. Di kantor Gubsu, diperkirakan hanya 2 Minggu”, ujar Eva.

Selanjutnya, sambung Eva, Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, Asal Usul, Adat Istiadat, kondisi Sosial Budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan Potensi Desa.

DPRD Karo Setuju

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (5) s/d Ayat (8), Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang merupakan bagian dari wilayah Desa Induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (Satu) sampai 3 (Tiga) Tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan Hasil Evaluasi.

“Perlu disampaikan, bahwa selama proses Evaluasi ini, pihak Kementerian akan turun ke lapangan, jadi disini masyarakat Desa Batukarang harus serius dan betul – betul mendukung Pemekaran ini. Artinya, saat tim Kementerian nanti turun jangan pula ada masyarakat pro kontra, gara – gara itu nanti bisa batal atau Pengusulan Lemekaran itu gugur”, ucapnya.

BACA JUGA:  Sandiaga Bicara Peluang Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia

Terpisah, anggota DPRD Karo Frans Dante Ginting didampingi Robert Tarigan SH Tokoh Masyarakat Desa Batukarang di Kabanjahe, mengaku pada prinsipnya Pemekaran Desa dibenarkan oleh Undang – Jndang, seperti UU Nomor 6/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017.

Selama alur Pemekaran dilakukan, lanjutnya, sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan UU Desa, maka tidak ada masalah. Dan yang perlu digaris bawahi adalah, tujuan Pemekaran Desa haruslah berdasarkan urgensi semangat untuk membangun Desa, guna meningkatkan kualitas dari Desa itu sendiri. Dengan alasan agar dapat menyediakan Pelayanan Publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang lebih terukur.

“Memang benar, Desa Batukarang sangat layak dimekarkan, mengingat Desa kelahiran Pahlawan Nasional Kiras Bangun (Garamata) itu, terbesar dan terpadat penduduknya di luar Kota Kabanjahe dan Berastagi, bahkan bila acuannya Jndang – Undang lama (sebelum direfisi), Desa ini layak dimekarkan jadi 3 – 4 Desa, tapi dengan adanya aturan baru, hanya layak dimekarkan jadi Dua (2) Desa”, ungkapnya. (Gogo)

Komentar