oleh

Proyek Obor China Yang Ditolak, Salut Untuk Gubernur Edy Rahmayadi

Oleh:Darby Jusbar Salim – NKS Consult

Kabartoday, Jakarta – Ditengah-tengah hiruk pikuk proses penghitungan suara yang terasa aneh dilakukan oleh KPU, pemerintah Jokowi melakukan dua hal yang sangat strategis, pertama, penandatanganan kerjasama RI-China menyangkut pembangunan yang bernilai sekitar Rp. 1.200 Triliun menyangkut 23 proyek, dan Keputusan kedua untuk memindahkan ibukota RI ke wilayah Indonesia Timur.

Kedua hal ini merupakan akibat dari lemahnya UU Pemilu dan PKPU yang tidak mewajibkan Capres Petahana untuk Cuti di luar tanggungan.

Seharusnya selama proses pemilu belum selesai, Capres Petahana tidak dibenarkan untuk membuat Keputusan yang strategis, karena bila dia ternyata kalah, keputusan ini ibarat memasang bom waktu bagi presiden baru.

Mengenai Kerjasama RI-China, ini memang agaknya mengarah kepada menjadikan negeri ini sebagai “plasmanya” China di dalam rencana besar China yang berkaitan dengan membangun “Jalur Sutra Baru” atau yang dikenal dengan Proyek OBOR.

Kalau dikatakan sebagai “negara plasma” artinya membuat negara ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap China, di bidang ekonomi yang akan menimbulkan implikasi terhadap ketergantungan di bidang politik. Atau menjadikan Indonesia sebagai “negara onderbouw” China.

Arti lebih jauh, secara langsung menginjak-injak prinsip hubungan luar negeri “bebas dan aktif” sebagaimana yang tercantum pada UUD 1945, hubungan kemitraan yang mutualistis, setara dan sejajar.

Mengenai proyek ini sendiri, berdasarkan penjelasan dari Jusuf Kalla mau pun LBP, bukan merupakan proyek G to G akan tetapi B to B. Boleh saja bila hal itu memang demikian, tapi masyarakat tidak tahu isi perjanjian secara detail. Tapi dari posisi seperti sekarang ini, kelihatan posisi tawar pemerintah jauh lebih lemah dibandingkan dengan posisi China.

BACA JUGA:  In Memoriam Ani Yudhoyono: The Journey of Spiritual Being

Kelihatan pihak pemerintah seperti “mengemis” kepada China akibat ketidak berdayaannya dan ketidak mampuannya untuk mengakumulasikan dana sendiri sebagai hasil dari pembangunan yang stagnan.

Anggarannya defisit terus menerus,. Pertumbuhan ekonomi tidak pernah beringsut dari angka 5%. Bahkan selama 30 tahun terakhir, baru saat ini neraca perdagangan mengalami defisit.

Lalu bangun bisnis seperti apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dengan pola B to B. Menyerahkan kerjasama ini kepada sektor bisnis? Boleh saja, tapi sampai sejauh mana mereka siap?

Investasi dari luar negeri pada dasarnya selain manfaat keberadaan proyek itu sendiri bagi masa depan perekonomian negeri ini, juga minimal ada tiga sasaran yang harus dicapai;

Pertama, membuka kesempatan kerja bagi TK lokal, Kedua, mendorong pertumbuhan usaha-usaha lokal, dan Ketiga, adanya transfer teknologi.

Berdasarkan pengalaman sejak pemerintahan Jokowi, kerjasama dengan China justru mengabaikan hal tersebut, sehingga manfaat kehadiran investasi dari China tidak dirasakan oleh masyarakat secara luas dan tidak berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, yang terjadi malah capital fligh.

Proyek yang dikerjasamakan ini pada umumnya menggunakan TKA dari China, hampir seluruh material konstruksi didatangkan dari China. Bila seluruh pekerja dari China sudah pasti tidak akan terjadi proses alih keahlian dan transfer teknologi.

BACA JUGA:  Promosikan Kawasan KBN Gelar Wedding Expo 2019

Bila hal seperti ini yang terulang, maka proyek besar tersebut tidak ada manfaatnya bagi negeri ini.

Kesiapan sektor usaha pun dipertanyakan. Bila B to B, tentu bentuknya adalah perusahaan joint, seberapa besar porsi perusahaan lokal dalam perusahaan joint tersebut? Bila hanya 10-20% saja, tetap semua dikendalikan oleh perusahaan China, semua keputusan strategis tetap saja mereka yang menentukan. Perusahaan lokal tidak lebih tidak kurang hanya sebagai pembatas atau pelengkap penyerta.

Kita tahu bahwa aturan pemerintah mengijinkan perusahaan asing memiliki saham sampai 100% – perbankan saja bisa sampai 99% sementara kita begitu sulit untuk mendirikan perusahaan atau bank di luar negeri. Atau bisa saja dengan model “topengan” seolah-olah sebahagian saham dimiliki oleh pengusaha lokal, padahal hanya pinjam nama saja.

Dan yang celakanya bila pola terjadi pada Lion Air berulang kembali. Perusahaan joint tersebut membangun dengan menggunakan dana pinjaman dari bank, katakan lah pinjaman dari CDB, lalu pinjaman ini oleh perusahaa minta dijamin oleh pemerintah dengan alasan untuk pembangunan sesuai dengan program pemerintah dan kepentingan pemerintah. Artinya resiko tetap saja harus ditanggung pemerintah.

Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi, bila melihat berdasarkan pengalaman yang terus terulang selama pemerintahan Jokowi.

BACA JUGA:  Antisipasi Musim Penghujan, Polresta Sidoarjo Adakan Rakor BPBD

Pertanyaan yang paling mendasar adalah, sampai sejauh mana urgensi 23 proyek tersebut? Apakah memang urgent dan mendesak untuk dilaksanakan?

Dan apa pula manfaatnya bagi masyarakat dan bangsa ini?

Yang jelas pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Kab. Batubara sebagai proyek yang pertama, sudah ditolak oleh Gubernur Sumatera Utara, bila tidak disertai dengan kajian yang mendalam dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.

Apa artinya? Pemerintah Daerah tidak merasa bahwa proyek ini akan ada manfaatnya bagi masyarakat dan propinsi itu sendiri. Hal ini harus dikaji secara menyeluruh termasuk manfaatnya bagi masyarakat. Bila tidak ada manfaatnya bagi propinsi, artinya tidak ada manfaatnya bagi bangsa dan negara.

Arti lebih luas lagi, keberadaan 23 proyek ini harus dilakukan melalui pengkajian yang dalam, melalui Feasibility Study yang benar.

Bukan FS abal-abal, asal proyek ini bisa jalan. Bila hal seperti ini yang dilakukan, pada akhirnya akan terbebani adalah bangsa dan negara.

Apalagi hal ini dapat berpengaruh thd kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik sebagai bagian dari tegaknya kedaulatan bangsa.

Tolak proyek ini bila memang tidak mendesak kebutuhannya. Tolak proyek ini bila tidak akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara. Salut untuk Gubernur Edy Rahmayadi.(DJS/S.Sunda/30042019)

Editor: Op

Komentar