oleh

PSDKP Ambon dan Bakamla Sharing Wilayah Rawan Pelanggaran Perikanan

-Daerah-49 views

Kabartoday, AMBON – Stasiun  Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Maritim Timur berkoordinasi terkait wilayah rawan pelanggaran perikanan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Koordinasi dilakukan saat Kepala Stasiun PSDKP Ambon Abdul Quddus berkunjung ke kapal patroli Bakamla KN Tanjung Datu 301, Senin (22/3/2021). Saat itu, KN Tanjung Datu sedang sandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon di kawasan Tantui.

Saat berkunjung ke KN Tanjung Datu, Abdul Quddus didampingi Pelaksana Koordinasi Kelompok TU Stasiun PSDKP Ambon Mulyadi Marto. Mereka diterima Komandan KN Tanjung Datu 301, Kolonel Bakamla Arief Rahman.

Kapal patroli Bakamla RI KN Tanjung Datu 301 saat sandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon kawasan Tantui.

Kepada media ini, Senin (22/3/2021) di ruang kerjanya, Abdul Quddus sampaikan maksud kunjungannya ke KN Tanjung Datu 301 antara lain berkoordinasi mengenai kegiatan operasi pengawasan di laut, update informasi peraturan kemaritiman, serta silatuhrahmi dalam rangka memperkuat sinergitas, antar sesama instansi terkait.

BACA JUGA:  Polres Malra dan Brimob Bagikan Beras Untuk Warga Kurang Mampu di Kota Tual

“Kunjungan ke kapal Tanjung datu yang pertama untuk koordinasi, mengingat Bakamla juga merupakan salah satu dari aparat penegak hukum di laut. Juga sharing informasi terkait kegiatan pengawasan, serta informasi atau perkembangan terbaru terkait dengan aturan-aturan pengawasan yang ada,” jelas Abdul.

Saat itu, kepada Komandan KN Tanjung Datu 301, Abdul juga menyampaikan soal potensi pelanggaran tindak pidana perikanan di wilayah perairan Maluku dan Maluku Utara.

Ia juga menjelaskan kepada komandan kapal jika ada temuan pelanggaran pengawasan di laut, agar bisa juga diinformasikan ke PSDKP.

BACA JUGA:  Sudah Salah Nabrak Orang, Amanda Sunindar Merasa Kebal Hukum

“Kami sudah sharing dengan komandan kapal bahwa jika ada yang ditemukan di lapangan, bisa sharing ke kami. Mungkin ada informasi di sini terkait pelanggaran, apakah layak untuk diproses,” ujar Abdul.

Abdul Quddus,S.St.Pi – Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon.

Hal ini ia jelaskan karena hingga saat ini, Bakamla belum memiliki penyidik di bidang perikanan. Selama ini, jika ada temuan pelanggaran oleh Bakamla, maka diserahkan ke Polisi, TNI Angkatan Laut atau ke penyidik dinas perikanan.

“Kami juga punya penyidik. Karena jika berbicara soal penyidik perikanan, maka penyidik perikanan itu sampai saat ini dibawah naungan PSDKP,” tandas Abdul.

Ia jelaskan, penyidik perikanan adalah penyidik yang diangkat dari pengawas perikanan. Dan pengawas perikanan itu yang dibawah naungan Ditjen PSDKP.

BACA JUGA:  FWJ Jembatani Warga Rangkasbitung Dengan Polres Kabupaten Serang

Menyangkut soal banyaknya instansi pengawasan di laut, Abdul tidak mengkhawatirkan kemungkinan tumpang tindih.

“Prinsipnya kalau tumpang tindih, sekarang sudah hampir tidak pernah ada. Karena prinsipnya untuk lebih ke sinergitas. Untuk koordinasi, baik dengan Bakamla dan TNI dengan Polri Air, sudah berjalan baik,” tukasnya.

Ia paparkan, terkadang dalam operasi pengawasan laut, sering dilakukan operasi bersama. Apalagi ada armada patroli PSDKP yang kecil sekelas speed boat dan tidak memiliki senjata.

“Untuk kami di wilayah Maluku, untuk PSDKP Stasiun Ambon, untuk kapal yang sekelas speed boat yang tidak dilengkapi dengan senjata, kami slalu berkoordinasi dan patroli bersama dengan instansi lain,” ungkapnya.

Seperti yang pernah dilakukan pengawasan di kawasan taman wisata atau taman konservasi perairan di Banda. PSDKP melibatkan unsur TNI AL serta polisi perairan.

“Jadi kita (PSDKP-red) bersama instansi lain, lebih ke sinergitas. Karena tujuan kita sama yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan perundang-undangan di wilayah perairan,” pungkas Abdul. (Manuel)

Komentar