oleh

PSDKP Ambon Himbau Pengusaha Kapal Ikan Patuhi Aturan Saat Beroperasi di Laut Maluku-Malut

-Daerah-41 views

Kabartoday, AMBON – Para pelaku usaha perikanan, terutama di bidang penangkapan ikan diminta untuk mematuhi aturan main yang berlaku. Para pemilik kapal tangkap ikan diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan sebelum mengoperasikan kapalnya untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Maluku dan Maluku Utara.

Hal ini ditegaskan Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Ambon Quddus kepada wartawan, Kamis (4/3/2021) di ruang kerjanya.

“Himbauan kami kepada para nelayan maupun pelaku usaha perikanan, silahkan melaut, tetapi harap memperhatikan aturan yang berlaku, tentunya pada Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sudah tertera soal daerah tangkapan,” ujarnya.

BACA JUGA:  Hari Kedua Operasi Zebra Kalimaya 2019, Pengendara Kena Tilang Meningkat

Kelengkapan persyaratan dokumen kapal sangat diperlukan untuk menghindarinya adanya permasalah dengan petugas pengawasan SDKP maupun petugas instansi lainnya di lapangan.

Ia tegaskan, jika dokumen tidak lengkap, pasti akan merugikan para pelaku usaha atau pemilik kapal karena akan rugi dari sisi waktu kerja. Apalagi jika berhadapan dengan proses hukum akibat pelanggaran yang dilakukan karena tidak lengkapnya dokumen.

Jika akan beroperasi atau melakukan penangkapan di daerah lain, ataupun penambahan wilayah kerja penangkapan, ia menyarankan agar para pelaku usaha atau pemilik kapal untuk bisa berkoordinasi dengan pihak terkait.

BACA JUGA:  Polwan Subdit Gasum Ditsamapta Polda Banten Patroli Himbau Masyarakat Dengan Physical Distancing

“Silahkan berkoordinasi dengan pihak terkait, jika berniat untuk melakukan penambahan lokasi untuk izin berusaha,” saran Quddus.

Ia mencontohkan saat PSDKP Ambon menangkap tiga kapal ikan asal Sulawesi Utara yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Halmahera Tengah akhir Februari lalu. Tiga kapal ini diduga melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan.

“Tiga kapal ini diamankan karena tidak memiliki ijin penangkapan di wilayah perairan Halmahera. Kalau demikian, pasti dokumennya tidak lengkap. Pastinya kan para pelaku usaha atau pemilik kapal bakal berurusan dengan hukum. Pastinya waktu kerja atau operasi kapal akan terganggu,” tandasnya.

BACA JUGA:  Jadi Ketua PP Banyuwangi, Zamroni Akan Jalankan Amanah AD & ART

Ia katakan, jika ada pelaku usaha atau pemilik kapal yang masih kurang jelas soal kelengkapan dokumen agar kapalnya layak operasi, pihaknya bersedia membantu untuk memberi penjelasan.

“Jika ada yang kurang jelas, para pelaku usaha atau pemilik kapal ikan boleh datang ke kantor kami (PSDKP-red). Kami bersedia membantu menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dan di instansi mana untuk mengurus dokumen tersebut,” jelasnya.

Ia katakan, edukasi juga penting dilakukan PSDKP kepada para pelaku usaha atau pemilik kapal agar bersama-sama bisa taat rule atau aturan main yang berlaku. (Manuel)

Komentar