oleh

PT KAI Lebih Profesional Dibanding KPU dan Bawaslu

kabartoday, Jakarta – Begitu atap kaca tembus pandang di Stasiun Keretapi Bogor pada Kamis (20/6/2019) siang pukul 13.22 WIB ambrol, segera satuan pengamanan dalam (Pamdal) Stasiun Bogor menutup areal jalan keluar yang biasa dilewati penumpang kereta. Penumpang dilarang melewati jalan yang kejauhan atap kaca tembus pandang.

Perisitiwa ambruknya kaca atap stasiun bogor yang terjadi pada hari Kamis lalu terdengar jelas atap kaca ambrol ke lantai.

Dalam peristiwa itu ada yang nyaris celaka berat dan atau ringan tertimpa atap kaca tembus pandang di Stasiun Keretapi Bogor, Atap kaca di sebelah Selatan Stasiun ambrol di jalur keluar para penumpang kereta.

Atap kaca yang ambrol

Atap kaca setinggi 3,33 meter tersebut pecah berantakan mengagetkan orang sekitar. Segera awak media dari Kabartoday.co.id mengambil foto-foto tempat kejadian dan melaporkan ke Kepala Stasiun Bogor.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak atas terganggu nya perjalanan di tempat kami Stasiun Bogor. Kami ucapkan terimakasih atas perhatian dan kepedulian Bapak, “ucap Kepala Stasiun Bogor Arkansyah.

BACA JUGA:  Prabowo Minta Jokowi Cabut Statemen Dirinya Menang

Arkansyah yang baru pindah dinas dari Stasiun Yogyakarta dan menjabat 10 bulan terakhir di Stasiun Keretapi Bogor berjanji akan melaporkan pada pimpinan atas kejadian Kamis siang itu.

Peristiwa di atas mencerminkan bahwa pembangunan di Stasiun Keretapi Bogor tidak dengan rencana dan analisa yang teliti. Bayangkan saja, suhu panas kota Bogor tentu tidak lebih dari Jakarta tapi mengapa atap kaca bisa pecah?

Pecahan kaca yang berserakan dilantai stasiun KRL Bogor

Hal lainnya, atap kaca yang terkena langsung dengan matahari seakan tidak memakai standar ISO? itu terkesan sikap managemen Kereta api seakan-akan tidak memperhatikan keselamatan para penumpang dengan memantau keamanan dan kenyamanan penumpang dengan cara memakai atau sejenis Zeng sebagaimana yang biasa dipakai selama ini.

Atas kejadian tersebut, pihak manajemen hendaknya segera mengajukan penggantian atap kaca yang ada. Jangan sampai terjadi kejadian serupa, sehingga jauh korban.

Catatan penting Hans Suta, bila tidak diganti atap kaca itu segera, menandakan managemen Kereta api kurang menghargai keselamatan orang lain. Atau menunggu jatuh korban?

BACA JUGA:  Jika Tarif Ojol Naik Drastis Permintaan Konsumen Turun Hingga 71,12%

Hingga Minggu (23/6/2019) seorang petugas jasa KRL Jabodetabek mengatakan kepada Hans Suta bahwa atap kaca di sebelah Selatan Stasiun yang ambrol di jalur keluar para penumpang kereta dicopot semuanya Kamis malam itu juga.

“Sudah dicopot semuanya Pak,” Jawab A. R, salah seorang petugas kepada Hans Suta, Minggu (23/6/2019).

Apa yang dilakukan oleh Kepala Stasiun Bogor sudah tepat dan cepat tanggap. Laporan pengguna jasa KRL pada saat kejadian Kamis (20/62019) siang langsung ditanggapi, dan gak pake lama.

Hans yang juga anggota Front Pribumi melihat ada dua tindakan yang dilakukan KS Arkansyah; pertama, membongkar atap kaca di seluruh hamparan yang ada agar tidak terulang kembali kejadian serupa, dak Kedua, membuat Police Line dan pagar pembatas agar penumpang tidak melewati areal (bisa) berbahaya itu.

Selain dua tindakan KS Bogor Arkansyah, pihak humas PT KAI melalui media massa juga memberikan tanggapan atas kejadian yang hampir memakan korban luka-luka. Pihak Humas mengatakan bahwa pelayanan pada masyarakat tidak terganggu atas peristiwa di atas.

BACA JUGA:  Ingin Jadi Calon Polri? Pendaftaran 2019  Dibuka, Syarat Jangan aneh -aneh Disosmed

“Pihak manajemen PT. KAI telah memberi contoh yang baik, yaitu jujur, transparan, akuntabel dalam menjalin komunikasi dengan konsumen, “tambah Hans lagi.

Andai sikap manajemen PT. KAI juga dilakukan oleh KPU dan Bawaslu saat laporan dari Ali Maksum, Mustofa, Pitoeng, dan lainnya terhadap DPT Siluman dan dugaan kecurangan, tentu tidak ada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Bukankah pemilih (rakyat) bisa dianalogikan sebagai konsumen politik? Tapi apa mau dikata, PT KAI jauh lebih profesional daripada KPU dan Bawaslu yang ada kali ini.

Sayangnya mereka tidak ajak Front Pribumi sebagai bagian untuk ikut melakukan pemikiran hukum dalam gugatan MK. Kalau Front Pribumi yang rumuskan akan berbeda jauh dengan petitum mereka, kita punya rumusan hukum akan sulit dibantah, terutama akan kita rumuskan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang tidak diproses hukum dari kasus surat suara tercoblos di Malaysia, kematian massal, rangkap jabatan di KPU.(Op/Hsw)

Komentar