oleh

Rapat Pleno KPU Kabupaten Garut Diwarnai Walk Out Pimpinan Partai

-Daerah, Hukum-327 views

Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu 2019 di Kantor KPU Kabupaten Garut

Kabartoday, Garut – Rekapitulasi penghitungan surat suara hasil Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Garut sudah sampai ke tingkat kabupaten dan ditindaklanjuti oleh KPUD.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Garut yang digelar di Gedung Intan Balarea, Jalan Patriot, Kabupaten Garut diwarnai aksi Walk Out (WO) dari para Ketua partai politik (Parpol).

Informasi yang berhasil dihimpun, para Ketua Parpol di Kabupaten Garut tidak melanjutkan kehadirannya pada sidang pleno terbuka dikarenakan tidak digubrisnya surat permintaan yang sehari sebelumnya dilayangkan oleh seluruh Ketua Parpol, yang mana isi surat tersebut meminta perhitungan perolehan suara tersebut dilaksanakan dengan membuka C1 Plano dan tidak mengacu pada data DA1 hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan.

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Garut, Lina Rochayati membenarkan seluruh ketua Parpol yang hadir pada pleno langsung keluar dari Gedung Intan Balarea dan tidak ikut melanjutkan proses sidang pleno terbuka atas hasil tahapan penghitungan suara Se-Kabupaten pada Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Garut.

BACA JUGA:  Ini Dia Hubungan Partai Garuda dengan Gerindra

“Para Ketua Parpol sehari sebelumnya mendatangi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Garut untuk meminta rekomendasi agar penghitungan suara mengacu kepada C1 Plano dan tidak mengacu pada DA1 hasil rekapitulasi Kecamatan yang mana data tersebut diindikasikan ada kecurangan,” kata Lina, Selasa (30/4).

Lina menambahkan, permintaan rekomendasi perhitungan suara mengacu kepada C1 Plano didorong oleh seluruh Ketua Parpol di Garut, diantaranya Ketua DPC PDIP Garut, Ketua DPD Golkar, Ketua DPC PPP, Ketua DPC Gerindra, Ketua DPC Demokrat, Ketua DPD PSI, Ketua DPC Hanura, Ketua DPD Nasdem dan Ketua DPC Partai Berkarya.

Namun pada saat hendak mulai penghitungan suara permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh Bawaslu Garut untuk disampaikan ke KPU Garut.

“Sebagai lembaga pengawasan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Bawaslu Kabupaten Garut sudah tidak konstitutif. Kami yakin terdapat kecurangan dalam proses penghitungan suara ditingkat Kecamatan, “tegas Lina.

Hal senada diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri. Menurutnya, yang harus dilihatnya sikap dari Bawaslu atas permintaan yang telah disampaikan oleh para Ketua parpol di Kabupaten Garut. Padahal untuk kepentingan netralitas dalam Pemilu, Bawaslu bisa menjalankan apa yang diminta oleh para Ketua Parpol.

BACA JUGA:  Satresnarkoba Polres Serang Ringkus Pengguna Sabu

”Permintaan kami tidak melanggar, justru akan menjadi sesuatu hal yang benar-benar membuktikan Pemilu Jurdil, karena kalau berbicara fakta dilapangan semua bisa mendengar, baik Bawaslu maupun KPU bahwa ada permainan pergeseran suara dari rekap TPS ke DAA1 dan ke DA1 itu memang terjadi,” sebut Bajuri.

Dikatakan Bajuri, saat ini mekanisme PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tidak berjalan. Data hasil raihan suara yang saat ini dipasang di desa, DAA1 itu yang hasil dari rapat pleno ditingkat Kecamatan yang disesuaikan dengan DA1.

”Alur yang seharusnya itu rekap C1 Plano masuk ke C1 kemudian ke DAA1 lalu ke DA1. Tapi fakta hari ini jomplang, kebanyakan DAA1 itu disesuaikan dari hasil DA1, karena itulah kita melihat Bawaslu dan KPU tidak menjalankan kontitusinya dengan benar,” terangnya.

Bajuri menuding, dalam dugaan pergeseran suara ini ada keterlibatan Panwascam dalam melegalkan pengesahan hasil pleno tingkat Kecamatan.

“Ya, kami melihat dari bukti yang ada, C1 saksi datanya tidak sama dengan DAA1 desa serta terjadi kejomplangan lagi saat masuk ke DA1,” tegas Bajuri.

BACA JUGA:  Kapolres Jakarta Pusat Benarkan Ada Penyusup Copet Bikin Ricuh Munajat 212

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) lintas partai politik Garut yang juga Ketua KPP Partai Demokrat, Heri Rustiana menilai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Garut sudah tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019.

“Kami sepakat agar Bawaslu Kabupaten Garut menjalankan konstitusinya sebagai lembaga pengawasan dalam Pemilu, yang mana harus berani untuk mengembalikan sesuai dengan aturan. Kami sudah melayangkan surat permintaan yang ditanda tangani oleh para Ketua Parpol, namun kita melihat belum ada tanda-tanda permintaan tersebut akan didengar,” sebut Heri.

Direncanakan, lanjut Heri jika permintaan para Ketua Parpol dikabupaten Garut untuk menghitung suara berdasarkan C1 Plano tidak diindahkan maka kami sepakat untuk melaporkan seluruh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Garut ke Bawaslu Jabar dan ke DKPP.

”Jika permintaan kami tak digubris, maka kami sepakat akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan semua penyelenggara Pemilu di Garut ke Bawaslu Jabar dan DKPP,” pungkasnya. (Alam)

Komentar