oleh

Rektor UIN Suska Riau Bentur PP 53/2010 Soal Pemecatan Dr Kusnadi

Kabartoday, Riau – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menanggapi laporan Wakil Rektor II UIN Suska Riau, Dr Kusnadi terkait pemberhentian dirinya oleh Rektor UIN Suska Riau, Prof Akhmad Mujahidin. Keduanya akan dipanggil KASN untuk menjelaskan duduk persoalan pemberhentian Kusnadi sebagai wakil rektor, pada 29 April mendatang di Jakarta.

Wakil Rektor II UIN Suska Riau, Dr Kusnadi membenarkan hal tersebut, seperti cakaplah.cakaplah.come, “saya sudah terima surat panggilan dari KASN, dan saya akan datang nanti ke KASN, “katanya, Jumat (26/4/2019).

Pemanggilan Kusnadi dan Akhmad Mujahidin oleh KASN merupakan tindaklanjut dari laporan Kusnadi atas kasus pemecatannya sebagai Wakil Rektor II UIN Suska Riau beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:  Demo Aktivis dan Mahasiswa Banyuwangi Tolak RUU Bermasalah dan Pelemahan KPK

Menurutnya, dalam persoalan yang dihadapinya KASN suatu lembaga yang berhak memberikan penilaian terhadap kinerja aparatur dalam hal pelanggaran kode etik.

“Rektor UIN kemarin memecat saya yang tak sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, makanya saya laporan KASN. Sebab di situ ada hak saya, dimana sebelum ASN diberi hukuman disiplin, itu wajib dipanggil dulu, “kata Kusnadi.

Kusnadi juga menuding rektor gagal paham dengan langsung memberi hukuman pemecatan, “kan kalau memang saya salah ada teguran. Teguran itu hukuman bukan panggilan, tapi rektor itu mengatakan panggilan. Karena dalam undang-undang teguran itu hukuman. Kalau rektor menghukum saya harusnya tertera hasil pemeriksaan, padahal saya tidak ada diperiksa. Tentu ini menyalahi aturan, “beber Kusnadi.

BACA JUGA:  Narasi Pertiwi Diperkosa dan Pertiwi Berprestasi Trend Orasi Kampanye

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelumnya dirinya juga sempat banding administrasi di Kemenag terkait pemecatannya sebagai wakil rektor.

“Banding administrasi di Kemenag ini merupakan hak seorang ASN diberhentikan seperti saya. Banding ini kita diberi waktu 14 hari setelah pemberhentian. Kalau sampai waktu yang ditentukan tidak ada banding, maka saya anggap menerima pemberhentian dari rektor. Tapi pada hari ketujuh, saya sudah banding ke Kemenag, dan sampai saat ini sudah terhitung satu bulan belum ada keputusan dari Menteri Agama. “Paparnya.

BACA JUGA:  Polisi dan Warga Grebek 3 Pasangan Mesum

Di dalam aturannya PP Nomor 53 Tahun 2010, Menteri Agama sebagai atasan dari wajib mengambil keputusan atau memberi jawaban apakah pemecatan saya sah atau tidak.

“Ternyata sampai satu bulan belum ada jawaban. Namun dalam aturan ditegaskan, jika lebih dari 21 hari menteri belum memberi jawaban, maka secara otomatis pemecatan saya kemarin dianggap tidak sah. Artinya banding saya dianggap diterima, “Ungkapnya.(Nbl)

Komentar