oleh

Relawan Jokowi Sediakan 100 Miliar Bagi Kubu 02 Yang Bisa Buktikan Kecurangan Pemilu

Lebih lanjut dikatakan Diki Candra bahwa sejak Pilpres 2019, berbagai narasi dan konten fitnah atau hoax telah diciptakan untuk menjatuhkan Joko Widodo, baik fitnah surat nikah sebagai warga tionghoa, komunis, kaki tangan negara cina, antek asing-asing, ijasah SMU nya palsu, pemimpin gagal dan puluhan konten fitnah lainnya sehingga membuat masyarakat terpecah dengan kondisi yang mengkhawatirkan.

Sejak munculnya konten dan nasrasi hoax saat Pilpres 2019, dimulai lagi diakhir tahun 2018 pemberitaan tentang pembajakan e-KTP, maka isu kecurangan

mulai menggema, termasuk berita yang cukup menghebohkan, yaitu mengenai 7 kontainer kertas suara yang sudah tercoblos untuk Pasangan Calon nomor urut 01.

BACA JUGA:  Gadis Cilik 11 Tahun Berikan Tabungannya untuk Perjuangan Prabowo-Sandiaga di Acara Deklarasi Alumni SMAN 46 'Texas' Kebayoran Baru

Setelah pemilihan berlangsung 17 April 2019, narasi isu kecurangan terus berlangsung dialamatkan kepada Pasangan Calon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin, bahkan menurut Diki, bermunculan opini untuk tidak mempercayai penyelegara lembaga Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Lembaga lainnya.Hasil hitung cepat yang diakukan sejumlah lembaga survei yang disiarkan melalui televisi nasional disebutkan tidak sesuai dan trrindikasi memenangkan petahana.

Klaim kemenangan dari Paslon nomer urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno terus menerus dilakukan dalam berbagai acara dan tempat.

“Mereka tidak hanya klaim kemenangan, akan tetapi juga berbagai pernyataan Prabowo sudah jadi presiden. Ini hanya didasarkan pada awal hitungan real count internal dengan klaim telah menang dengan angka 62%, yang pada akhirnya mereka tidak bersedia buka- bukaan data. “Beber Diki.

Diki menyebut pernyataan sebagai Presiden terpilih hanya boleh dinyatakan oleh KPU.

Pernyataan Prabowo sudah jadi Presiden ini Narasi yang diciptakan sejak sebelum Pemilu 17 April 2019, dilakukan sampai saat ini dan berbagai langkah yang dilakukan pada poin-poin diatas membuat kondisi masyarakat terpolarisasi begitu kuat sehingga dapat menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat.

BACA JUGA:  Mobil Ambulance Dihadang dan Ditembaki Gerombolan Oknum Polisi Brimob

Diki Candra juga menuding banyaknya tokoh-tokoh pendukung pasangan calon O2 memberikan statementnya, baik dalam bentuk video, tulisan, pernyataan-pernyataan ajakan dan ancaman untuk melakukan people power yang dapat menimbulkan perpecahan dan perang saudara di Republik tercinta ini.

Maka didasari itu semua, kami yang terdiri dari beberapa relawan peduli akan hasil pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil, yakni Dr. Anwar Husin SH.MM (Militan 34), Diki Candra MM (Muslim Cyber Army jokowi), Dr. KH. Manarul Hidayat MA. (Pengasuh Pondok Pesantren Al- Mahbubiyah), H.R. Muhidin ,SH (Jawara Dukung Jokowi), Ir. Haris Mardiyansyah (sahabat jokowi), KH. TB. M .Ali Nurdin Quraisy, dan Ardli Primana (forum Kajian & Fitnah Akhir zaman), menyatakan bahwa;

Pertama, Mengakui masih ada berbagai peristiwa baik yang disengaja maupun tidak di sengaja di TPS atau dalam entry data yang dilakukan KPU, yang merugikan kedua belah Pihak, tidak hanya merugikan pihak 02, juga merugikan pasangan 01 namun kami anggap jumlahnya tidak terlalu signifikan dibandingkan jumlah TPS dan jumlah pemilh yang ada. Dan sudah dilakukan pemilihan atau entry ulang.

BACA JUGA:  Mantan Ketua MK Sebut C1 dan TSM Sengketa Pilpers Paling Sulit Dibuktikan

Kedua, Kami menghormati dan wajar, jika ada Pihak dari pasangan Calon Presiden 02 untuk terus membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak 01, sehingga merugikan Pihak 02, dalam upaya hak yang dilindungi oleh undang -undang.

Ketiga, Terkain poin-poin diatas, beberapa pengusaha muslim, yang sangat prihatin dengan maraknya fitnah yang beredar, memberikan kuasa kepada kami, untuk menginformasikan bahwa para pengusaha muslim ini siap memberikan bonus sebesar 100.000.000.000 (seratus milyar rupaih) kepada siapapun dari pihak 02 yang bisa membuktikan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 ini secara masif dan terstruktur yang dilakukan oleh Pihak 01, dengan jumlah hasil kecurangan minimal 5% saja dari jumlah pemilih yang sudah melakukan pilihannya.

Keempat, Devinisi atau batasan nilai kecurangan yang lima persen (5%) ini adalah angka dari hasil hitungan real count hitungan manual yang dilakukan oleh KPU, yang angkanya dianggap hasil kecurangan yang tidak dilakukan dikoresi oleh KPU, sehingga perbedaan hasil real count hitungan manual tersebut menjadi salah berjumlah lima persen (5%) yang merugikan pihak 02.(Lmn/Op)

Komentar