oleh

Rezim Jokowi Melebihi Otoriter di Zaman Orba

Kabartoday, Jakarta – Benarkah Rezim Jokowi melebihi Otoriter Orba? Lengsernya Soeharto karena desakan rakyat dan mahasiswa. Dalam aksi reformasi 98 pun tidak sedikit korban berjatuhan, namun tindakan aparat terhadap jurnalis dan tim medis saling menghargai dan tidak bertolak belakang.

Beda dengan di rezim Jokowi. Tercatat aksi 21-22 Mei 2019 kemaren, aksi kedaulatan rakyat yang awalnya damai bermartabat dirusak oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab, bahkan para jurnalis dan tim medis merupakan bagian dari komunitas utama yang dibutuhkan dalam sebuah perisitiwa telah menjadi korban kebrutalan aparat kepolisian, sehingga memicu konflik sosial.

Beberapa lembaga jurnalispun protes keras terhadap tindakan brutal kepolisian dalam mengamankan aksi kedaulatan rakyat, bahkan publik juga mengecam atas terjadinya penghancuran armada kendaraan tim medis dan dua orang tim medis yang akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit.

Contoh kasus, tim medis Dompet Dhuafa yang terkena sasaran kebrutalan aparat kepolisian di aksi tersebut.

Dalam Hukum Humaniter Internasional mengikat tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan pada korban dari pihak manapun tanpa pandang bulu. Mereka memberikan bantuan kesehatan kepada penduduk sipil yang terluka dalam konflik tanpa membedakan suku, ras dan agama.

BACA JUGA:  Ki Gendeng Pamungkas Sebut KPU Dikejar Dosa

Dalam Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 melindungi tenaga kesehatan dari serangan langsung saat perang atau konflik, selama mereka tidak ikut berperang atau konflik secara langsung.

Namun dalam kenyataanya masih banyak petugas medis yang menjadi korban atau menjadi sasaran perang dengan serangan. Itu terlihat pada demo damai dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNRC) di depan Bawaslu, Selasa (21/5) dan Rabu (22/5/2019).

Petugas medis yang termasuk dalam Palang Merah Internasional, Perhimpunan Relawan harus dihormati dan dilindungi. Hal ini terdapat di dalam Konvenis Jenewa I 1949 dalam Pasal 24: Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit maupun personil yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.

Hal ini juga dipertegas oleh Protokol Tambahan I 1977 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan: bahwa satuan-satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.

BACA JUGA:  Sekda Kabupaten Gresik Abaikan Panggilan Kajari Gresik Untuk Ketiga Kalinya

“Yang terjadi pada para medis yang bertugas di mobil Dompet Dhuafa kami nilai luar biasa kejam dan brutal. Bayangkan saja, bukan saja kaca-kaca yang dihancurkan oleh aparat beseragam hitam – hitam, tapi juga para medis yang bertugas kemanusiaan dihajar secara brutal secara bersama – sama. “Kata Suta Widhya SH dari IKB-UI pada Jumat (24/5/3019) siang di Jakarta.

Lanjut Suta, selayaknya petugas keamanan yang diterjunkan dengan dibekali pengetahuan bagaimana perlindungan petugas medis. Petugas medis harus mendapat perlindungan dalam konflik. Perlindungan Petugas Medis dalam Konflik di Afgahnistan, Konvensi Jenewa I – 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.

Menurutnya, rezim yang berkuasa saat ini seakan haus darah, sehingga korban tewas dan hilang tidak jelas hari ini berapa sesungguhnya. Zaman Orde Baru (Orba) tidak separah rezim yang ada saat ini.

Suta membandingkan perlakuan aparat saat Rezim Orde Baru, berhenti memukul setelah massa lari. Tapi, saat ini sampai ke kampung – kampung bahkan massa yang sudah masuk ke b dalam mesjid pun diserang petugas.

BACA JUGA:  Ngaku Sebagai Ketua LBH LSM Topan RI Banten, Orang Ini Berucap Kotor di Facebook

Dirinya miris melihat video anak muda yang dianiaya di tanah lapang tanpa berbuat apapun. Tendangan sepatu laras besi, pentungan popor senjata, dan tinju pasukan hitam – hitam viral dimana – mana.

“Ini harus dihentikan. Tidak boleh ada senjata dengan peluru tajam. Untuk itu kami himbau agar Komnas HAM segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).” Tutup Suta.

Saat ini telah terjadi krisis kepercayaan terhadap hasil Pemilu 2019 yang diduga keras terjadi aneka pelanggaran dan kejahatan politik. Mulai dari pemberian amplop oleh petahana, contekan atau kisi-kisi pertanyaan yang telah dibocorkan KPU kepada petahana, pemberian amplop oleh oknum caleg sebanyak 400.000 amplop, memakai fasilitas negara, menggalang birokrat untuk mendukung petahana, menggalang kades, pencoblosan awal untuk Pemilu Luar Negeri di Malaysia dan banyak lainnya.

“Semua itu belum termasuk permainan dari institusi penegak hukum yang seharusnya netral namun ternyata berpihak pada petahana. Ini semua nyata dan terlihat vulgar di depan mata rakyat. Bagaimana mungkin itu bukan kecurangan bahkan kejahatan Demokrasi?” Heran Suta menutup pembicaraan.(Op/red)

Komentar