oleh

Sejumlah Aset Milik Pemkab Sidoarjo Mulai di Awasi Pansus Aset DPRD Sidoarjo

Kabartoday.sidoarjo –  Sejumlah barang dan aset milik Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo,berupa bangunan, barang, dan tanah(lahan),sudah mulai di awasi oleh Panitia Khusus (pansus) II Pengelolaan Barang Daerah.

Untuk menyelamatkan barang dan aset tersebut, mereka menyiapkan Peraturan Daerah(perda).Karena perda ini, dapat menyelamatkan dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari aset ini,” ucap Adhi Samsetyo Ketua Pansus II Aset DPRD sidoarjo,Kamis(7/11/2019).

Menurutnya bahwa kita bukan hanya membahas penyelamatan aset Pemkab Sidoarjo, yang ada di dalam peta terdampak Lumpur Lapindo.Contohnya seperti aset lahan, sekolah, lapangan yang belum mendapatkan ganti rugi, tetapi juga membahas sejumlah aset yang aset bukti kepemilikannya yang belum dilengkapi bukti kepemilikan yang sah.

BACA JUGA:  Siskamling Desa Tanah Merah Wakili Riau Ketingkat Nasional

“Khusus aset yang di dalam peta terdampak Lumpur Lapindo. Nanti kami akan panggil para pejabat PPLS untuk pendataan sekaligus memastikan kapan ganti rugi diberikan ke Pemkab Sidoarjo,” ungkapnya.

lanjut Adhi, pihaknya juga akan meneliti sejumlah lahan milik Pemkab Sidoarjo yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Mulai yang kontrak kerjasamanya habis, kerjasamanya mandeg hingga lahan yang dikelolah pihak ketiga tetapi masih mangkrak. Misalnya lahan di sekitar Ramayana Bungurasih, Kecamatan Waru, Sidoarjo yang mencapai sekitar 5 hektar lebih.

BACA JUGA:  Pesan Khusus Limbad Lewat Peluk Eggi Sudjana

“Perda ini soal pengelolaanya. Tapi Jangan sampai aset dikerjasamakan dengan pihak ketiga tetapi tidak produktif atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga tapi tak dikerjakan atau mangkrak,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo ini, menegaskan hingga kini kinerja Pansus Aset masih berkisar 30 persen. Akan tetapi tetap bakal terus menggali potensi pendapatan dari aset yang dimiliki Pemkab Sidparjo itu.

BACA JUGA:  Kapolda Kalbar Pantau Rapat Pleno KPU Singkawang

“Semua aset daerah yang ngak ada profitnya, harus dikelolah. Maka aset harus dikerjakasama dengan pihak ketiga agar pendapatan daerah meningkat dari sisi aset. Kami pun akan cek kontrak kerjasama yang nilainya dianggap merugikan Pemkab Sidoarjo,” tegasnya.[] Try/Waw

Komentar