oleh

Sejumlah Kritikan Pedas Soal Penghargaan Kemerdekaan Pers Diberikan Ke Jokowi

Kabartoday, Jakarta – Sejumlah pekerja profesi wartawan menilai pemberian penghargaan kemerdekaan pers untuk Jokowi di Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di Jawa Timur, Sabtu (9/2/2019) merupakan kemunduran pers Indonesia.

Dikatakan Ketua Umum organisasi kewartawanan KWRI Ozzy Sulaiman Sudiro yang juga disebut-sebut sebagai pelaku pers perjuangan Indonesia menilai penghargaan yang diberikan ke Jokowi dihari yang sangat sakral bagi umat pers ini di yakininya hanya sebagai retorika dan euphoria politik saja.

Ozzy juga mengatakan kemerdekaan pers Indonesia sejak dulu hingga sekarang selalu mendapatkan pengekangan penguasa, terlebih setelah zamannya orde baru.

BACA JUGA:  Istri Ditawar 200 Ribu Pria Ini Kalap Bunuh Bosnya

“Sebenarnya pantas tidak pantas penghargaan kemerdekaan pers itu untuk Jokowi, hanya saja tidak tepat pemberiannya. “Ucap Ozzy saat dihubungi kabartoday.co.id, Sabtu (9/2/2019).

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga mengkritik pemberian penghargaan kemerdekaan pers untuk Presiden Jokowi. Ia menilai pemberian penghargaan itu sangat ironis. Bahkan dikatakan Fadli Zon seharusnya pers Indonesia merasa prihatin.

“Penghargaan itu diberikan ketika kita ketahui maraknya fenomena ‘blackout’ untuk teman-teman media dan berita-berita yang dinilai bisa merugikan penguasa. “Singgung Fadli.

BACA JUGA:  Kabar Pembobol ATM Dikatakan Keponakan Prabowo Gerindra Menjawab

Fadli juga menyinggung hangatnya pemberian terkait remisi yang diberikan Jokowi kepada otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. “Penghargaan kepada Pak Jokowi itu pantas dikritik, perlukah pers menjilat pada kekuasaan yang seharusnya mereka kontrol dan awasi?”ungkap Fadli.

Lebih lanjut kata Fadli, semua pihak harusnya menyadari bahwa institusi pers bukan hanya mewakili para pekerja pers atau pemilik industri media semata. Melainkan juga mewakili suara dan kepentingan publik. “Pers sebagai penyambung lidah publik, dalam kajian demokrasi atau ilmu politik, pers selalu mendapatkan atribut yang istimewa. Fadli meminta pers tidak terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal dan penguasa. “Paparnya.

BACA JUGA:  Fortuner Nabrak Truk di Tol Madiun, Satu Keluarga Meninggal Dunia

Ancaman terbesar terhadap kemerdekaan pers hari ini kata Fadli mungkin tak berasal dari penguasa. Melainkan dari sikap partisan insan pers itu sendiri. “Harusnya, di Hari Pers Nasional ini, kita berharap agar kembali khittah-nya sebagai ‘fourth estate’, alias pilar keempat demokrasi. “ujarnya.

Komentar