oleh

Sekjen Front Pribumi Sikapi Delegitimasi Pemilu 2019 

Kabartoday, Jakarta – Polisi Panggil Ani Hasibuan Dokter yang membongkar misteri kematian Anggota KPPS. Sebelumnya, surat panggilan yang berasal dari Polda Metro Jaya sulit dipercaya. Namun, meski belum jelas kebenarannya surat tersebut, beberapa anggota DPR telah memberikan tanggapan atas beredarnya surat panggilan polisi terhadap dr. Ani Hasibuan yang membongkar kematian ratusan anggota KPPS.

Dokter Ani Hasibuan tiba-tiba muncul viral sebagai dokter yang berhasil bongkar kematian anggota KPPS, bakal berususan dengan pihak berwajib.

Dokter ahli syaraf Ani Hasibuan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait pernyataannya di seputar kejadian yang ganjil dan sulit diterima akal sehat.

BACA JUGA:  Pamit Pulang ke Jateng, Ditemukan Tewas di Kebun Jeruk

Surat panggilan kepada dokter yang telah melaporkan adanya kejanggalan kematian penyelenggara Pemilu 2019 ke pimpinan DPR itu beredar di media sosial dan menjadi viral.

Menurut Sekjen Front Pribumi Hans Suta Widhya, apa yang dilakukan oleh dokter Ani justru menghancurkan kebekuan sikap dari pemerintah.

“Bayangkan Ikatan Keluar Besar Universitas Indonesia (IKB-UI) sudah demo Bawaslu sejak Selasa (7/5), Kamis (9/5) dan Jumat (10/5) untuk minta sikap Bawaslu terkait kematian massal lebih dari 600 orang anggota KPPS, namun belum juga ada rekomendasi dari Bawaslu yang ditujukan kepada KPU, “Kata Hans Suta, Kamis (15/5/2019) di Jakarta.

BACA JUGA:  Aksi Damai Kedaulatan Rakyat di Bawaslu Sempat Diwarnai Kericuhan

Menurut Hans Suta, polisi hendaknya cepat tanggap ungkap kasus kematian tersebut. Bukan mendiamkan, karena kejadian itu bukan delik aduan yang harus menunggu laporan anggota masyarakat.

“Termasuk kejadian 16 orang yang keracunan kue pembuka saat demo di depan Bawaslu pada Jumat (10/5) lalu, sepatutnya polisi bertindak pro aktif sesuai semboyan Promoter, profesional modern dan terpercaya.”Lanjut Hans Suta.

BACA JUGA:  YBM PLN Apresiasi Edukasi Pertanian dan Rumah Maggot

Hans Suta saat ini bersama Tim Bantuan Hukum yang dipimpin oleh Djudju Purwantoro SH mendampingi klien Mayjen TNI Purn. Kivlan Zen yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait demonstrasi yang menjurus melakukan people power.

“Kata people power ada baiknya diterjemahkan sebagai Kedaulatan Rakyat, sehingga tidak ada kekuatiran pemerintah terhadap kata “sakti” people power yang tujuannya berujung pada delegitimasi pada Pemilu 2019, “Tutup Hans Suta.(Op)

Komentar