oleh

Sengketa Lahan Puslarpur TNI AL Kembali Panas, Warga Tolak Relokasi

Kabartoday, PASURUAN – Sengketa lahan di kawasan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL, di Grati, Kabupaten Pasuruan kembali memanas. Ribuan warga yang bermukim diatas lahan sengketa berunjukrasa di Kantor Bupati Pasuruan.

Warga menolak rencana relokasi yang ditawarkan TNI AL dan menuntut pengembalian tanah warisan nenek moyangnya. Lahan tersebut saat ini dalam penguasaan Komando Latihan Tempur Marinir (Kolatmar) TNI AL di Grati, Kabupaten Pasuruan.

Aksi unjukrasa warga yang bermukim di 10 desa di Kecamatan Nguling dan Lekok ini sebagai reaksi atas kesewenangan TNI AL. Bahkan sengketa lahan berkepanjangan ini telah menimbulkan korban luka maupun tewas akibat peluru tajam TNI AL.

Dengan mengusung keranda mayat, ribuan massa yang menamakan Forum Komunikasi Tani antar Desa (Fakta) menolak rencana relokasi yang ditawarkan TNI AL. Mereka juga mendesak Bupati Pasuruan segera bersikap dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan yang tak kunjung usai.

BACA JUGA:  Semarak Pawai Budaya di HUT Hari Jadi Kota Blitar ke 113

“Kami menuntut Pemkab Pasuruan menolak rencana relokasi oleh TNI AL di 10 desa sengketa,” tegas Lasminto, Kordinator Fakta dalam orasinya.

Menurutnya, penolakan relokasi  itu sangatlah berdasar. Sebab, warga sudah mendiami kampung halamannya tersebut secara turun temurun. Namun sejak kehadiran TNI AL tahun 1960 lalu, warga justru dianggap sebagai warga pendatang, selalu ditindas dan dilanggar haknya.

“Sebagai warga negara, kami tidak bisa menikmati hasil pembangunan di desa. Karena dengan sewenang-wenang TNI AL melarang Sengketa Lahan Puslarpur TNI AL Kembali Panas, Warga Tolak Relokasi

Sengketa lahan di kawasan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL, di Grati, Kabupaten Pasuruan kembali memanas. Ribuan warga yang bermukim diatas lahan sengketa berunjukrasa di Kantor Bupati Pasuruan.

BACA JUGA:  Gubernur Jateng Dukung Paguyuban P4G Dalam Berkompetisi

Warga menolak rencana relokasi yang ditawarkan TNI AL dan menuntut pengembalian tanah warisan nenek moyangnya. Lahan tersebut saat ini dalam penguasaan Komando Latihan Tempur Marinir (Kolatmar) TNI AL di Grati, Kabupaten Pasuruan.

Aksi unjukrasa warga yang bermukim di 10 desa di Kecamatan Nguling dan Lekok ini sebagai reaksi atas kesewenangan TNI AL. Bahkan sengketa lahan berkepanjangan ini telah menimbulkan korban luka maupun tewas akibat peluru tajam TNI AL.

Dengan mengusung keranda mayat, ribuan massa yang menamakan Forum Komunikasi Tani antar Desa (Fakta) menolak rencana relokasi yang ditawarkan TNI AL. Mereka juga mendesak Bupati Pasuruan segera bersikap dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan yang tak kunjung usai.

BACA JUGA:  Soal Penambang Pasir Ilegal Batu Besar, Ini Kata IPW Kepri

“Kami menuntut Pemkab Pasuruan menolak rencana relokasi oleh TNI AL di 10 desa sengketa,” tegas Lasminto, Kordinator Fakta dalam orasinya.

Menurutnya, penolakan relokasi itu sangatlah berdasar. Sebab, warga sudah mendiami kampung halamannya tersebut secara turun temurun. Namun sejak kehadiran TNI AL tahun 1960 lalu, warga justru dianggap sebagai warga pendatang, selalu ditindas dan dilanggar haknya.

“Sebagai warga negara, kami tidak bisa menikmati hasil pembangunan di desa. Karena dengan sewenang-wenang TNI AL melarang segala kegiatan pembangunan,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, menyatakan jaminannya untuk melindungi hak-hak masyarakat. Pihaknya kembali berjanji untuk segera berkoordinasi dan memfasilitasi penyelesaian lahan sengketa tersebut. (Oni) 

Caption : Warga Alastlogo unjukrasa di Kantor Bupati Pasuruan

Komentar

News Feed