oleh

Sikapi Perkembangan Politik Paska Pemilu dan Pemilihan Presiden 2019, IPKI Dorong Pemerintah Wujudkan Pancasila Yang Ideal

Kabartoday, Jakarta,- Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 baru saja selesai, tahapan demi tahapan penghitungan suara hingga pengumuman hasil Pemilu maupun Pilpres 2019 menjadi momen yang politik yang dinanti seluruh rakyat Indonesia bahkan menjadi sorotan internasional.

Munculnya gerakan ketidakpercayaan terhadap hasil Pilpres 2019 ini telah menjadi satu hal yang patut dirisaukan, dimana terjadi pembelahan sosial sebagai konsekuensi dari pemihakan dan posisi politik yang berlangsung ketika momen pilpres tersebut. Yang paling merisaukan, bukanlah semata-mata pembelahan sosial antara pendukung 01 dan 02 yang semakin menguat, tapi juga bumbu ujaran-ujaran kebencian yang mengeraskan pembelahan itu.

Pembelahan lain yang juga merisaukan terjadi di kalangan gerakan yang mengatasnamakan People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat dalam bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi penyelenggara Pemilu maupun Pilpres, peruncingan sikap yang masih menguat sampai saat ini menyebabkan rasa kekawatiran masyarakat akan dampak yang timbul akibat gerakan tersebut.

BACA JUGA:  Dion M: Transportasi Bandara Kertajati Pusat Destinasi Wisata

Dalam menyikapi kemungkinan merebaknya gerakan People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) meminta Pemerintah bisa menegakkan Hukum dan memberikan keadilan rakyat.

Ketua Umum IPKI, HM Bambang Sulistomo, S.Ip,M.Si menegaskan bahwa Gerakan people power merupakan gerakan dalam menyikapi dinamika politik, dan hal tersebut pernah dilakukan ditahun 1966 dan 1968.

BACA JUGA:  Kesaksian Hairul Anas di MK, Yusril dan Moeldoko Jadi Baper

Saya kira, gerakan Kedaulatan Rakyat, kita harus melihat bahwa gerakan itu terjadi akibat adanya dinamika politik sekarang ini, yang diakibatkan oleh kisruhnya Pilpres, ini sebetulnya alasan yang utama, adanya krisis kepercayaan pada penegak hukum dan keadilan itu, tegas Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo ini.

Mereka melihat bahwa keadilan tidak bisa diwujudkan sekarang, jadi hasil Pemilu dan Pilpres bahkan saat Pilkada diukur dari situ, yang kita pertanyakan mana contoh keharmonisan elit politik, mana contoh kesungguhan kita untuk bersama-sama memperbaiki negeri ini, itulah bukti bahwa bangsa ini belum mampu mewujudkan Pancasila yang ideal, jadi kalau mau jujur sebenarnya bangsa ini punya modal yang besar yaitu Pancasila.

BACA JUGA:  Menteri Yohana Dorong Percepatan Penetapan Batas Usia Minimal Perkawinan

Bagi IP-KI ada people power atau tidak, bukan masalah, toh yang menang nanti yang akan jadi penguasa, yang kita tidak inginkan agar jangan ada yang membenturkan antar kekuatan rakyat, dan tegakkan hukum dan keadilan, tegas HM Bambang Sulistomo, S.Ip,M.Si. (Red)

Komentar