oleh

Surat Terbuka

Yth. Pimpinan KPK

di-
Jakarta

Di tengah banyaknya masyarakat dihimpit kesulitan hidup ternyata tidak membuat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) merasa ikut prihatin. Buktinya Minggu (17/11) pagi mulai pukul 11 hingga 14 siang mengadakan pesta pernikahan putranya di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta.

Beredar kabar ratusan aparatur Negara dari Kaltara datang untuk menghadiri pesta pernikahan putra dari orang nomor satu di Propinsi kaya Kalimantan Utara. Benarkah Provinsi Kaltara digolongkan sebagai provinsi kaya?

BACA JUGA:  Budiyanto : Pemda Kabupaten Bekasi Harusnya Melek Terkait Bangunan Negara Banyak yang Bobrok

Ternyata tidak! Propinsi termuda ini ternyata masih disubsidi oleh Pemerintah Pusat. Bila demikian, pantaskah bila Gubernur Kaltara mengadakan pesta pernikahan yang super mewah ini? Apakah yang menyebabkan Gubernur Kalimantan Utara mengadakan resepsi di Jakarta?

Pertama, kekayaan yang dimiliki oleh Gubernur Kalimantan Utara memungkinkan untuk membiayai pesta pernikahan super mewah tersebut. Kedua, resepsi di Jakarta memungkinkan untuk mengundang beberapa gubernur, petinggi TNI/Polri, menteri, KSP, bahkan Presiden Jokowi sekalipun.

BACA JUGA:  Target Kinerja Kepala BPN Tangsel Patut di Apresiasi

Ketiga, dalam rangka konsolidasi untuk Pilkada tahun 2020 sehingga bisa saja kesempatan ke Jakarta dijadikan lobi bertemu dengan Ketua Umum Partai pengusung.

Sebagai Pemerhati sosial ekonomi, saya _*Hans Suta*_ menyayangkan ketidakpekaan yang ditunjukkan oleh Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. Menurut saya, ternyata anjuran yang disampaikan oleh Presiden untuk hidup hemat dan tidak mengadakan pesta mewah tidak diindahkan. Hanya lips _service_.

Menurut Hans Suta, seandainya pesta dilangsungkan di Kaltara tentu ratusan juta bahkan miliaran rupiah dapat dihemat karena tidak ada pengeluaran tiket pesawat yang full booking dari Kaltara ke Jakarta PP. Juga memberikan lowongan kerja dan penghasilan bagi warga Kaltara.

BACA JUGA:  Bupati Ajak Semua Sektor Komitmen Bangun Situbondo Menuju Kabupaten ODF

Mungkin KPK bisa menilai fenomena yang ditunjukkan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Apakah pantas di tengah keprihatinan saat ini, tapi ada pejabat yang boros seakan tidak peduli pada rakyatnya di Kaltara yang mayoritas miskin?

Komentar