oleh

Survei Nasional, Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018

Kabartoday, Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018). Hasil Survei menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional.

Selanjutnya 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Hasil SNPHAR 2018 juga menunjukkan anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tapi juga menjadi pelaku kekerasan. Faktanya, 3 dari 4 anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan emosional dan kekerasan fisik adalah teman atau sebaya. Bahkan, pelaku kekerasan seksual baik kontak ataupun non kontak paling banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya (47%-73%) dan sekitar 12%-29% pacar menjadi pelaku kekerasan seksual.

BACA JUGA:  Paska Pilpres Ma'aruf Amin Minta Tak Ada Lagi Sebutan Cebong Dan Kampret

“Data yang dihasilkan dari SNPHAR 2018 ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masuk dalam daftar kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. “Jelas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Ia juga mengulas kejahatan tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik antar Kementerian/ Lembaga, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat termasuk Keluarga.

Lebih lanjut dikatakan Yohana. semua pihak harus mengambil peran terhadap upaya perlindungan anak, khususnya mencegah agar anak-anak tersebut tidak menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan.

“Fenomena kekerasan terhadap anak seperti layaknya fenomena gunung es. Apa yang terlihat di permukaan jauh lebih kecil dari yang tidak terlihat. “Ucapnya.

Yohana juga merinci data kekerasan yang banyak digunakan sampai saat ini adalah data terlaporkan melalui lembaga layanan yang ada di Kabupaten/Kota. pihaknya mengaku tidak tahu berapa data kekerasan terhadap anak yang sebenarnya.

BACA JUGA:  PT. Mahesha Cakra Mandiri Gandeng Polda Metro Jaya Soal Ijazah Gada Pratama

“Kemungkinan besar data yang tidak terlaporkan jauh lebih banyak dibandingkan data yang terlaporkan. ”ujarnya.

SNPHAR 2018 mengukur prevalensi tindak kekerasan emosi, fisik dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, mengidentifikasi faktor risiko dan faktor perlindungan dari tindak-kekerasan dan berbagai konsekuensi kesehatan, sosial yang ditimbulkan dari tindakkekerasan terhadap anak-anak.

Yohana menyatakan hasil survey diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan pemenuhan hak anak dan program perlindungan anak dan khususnya.

Sementara Deputi Bidang Perlindungan Anak, Nahar menyatakan untuk melengkapi proses pelaksanaan SNPHAR 2018, Kemen PPPA menyusun Response Plan bagi responden yang memerlukan pelayanan lanjutan.

“Sebagai penanggungjawab Response Plan, Kemen PPPA menerima 151 Kasus yang terjadi pada 73 Kabupaten/Kota di 22 Provinsi. Semua laporan kasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan rincian data 31,78% kasus dapat ditangani dan diselesaikan, 6,62% lokasi kasus tidak berhasil dilacak atau ditemukan oleh DP3A setempat dan 61,58% kasus tidak mendapatkan feedback dari DP3A Kabupaten/ Kota. ”ujar Nahar.

BACA JUGA:  Prabowo Tepati Janji, Timbul dan Tenggelam Bersama Rakyat

Survei ini kata Nahar merupakan survei yang dirancang untuk estimasi level nasional dan menjadi bahan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024. Populasi survei yang diukur adalah individu yang tinggal di Indonesia dengan rentang usia antara 13–24 tahun.

SNPHAR 2018 adalah Survei Rumah Tangga Nasional yang dilaksanakan di 150 kabupaten/kota dari 32 provinsi. Survei mencakup 11.410 rumah tangga yang tersebar di 1.390 blok sensus.

“Untuk melakukan SNPHAR 2018, Kemen PPPA bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Pusat Kebijakan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gajah Mada (PKMK UGM) serta Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI). “Ungkap Nahar.(Bbg)

Komentar