oleh

Suta Menduga Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Langgar Aturan

kabartoday, Jakarta – Proses seleksi anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sedikit kisruh. Sebagaimana telah diberitakan di berbagai media bahwa Supadiyanto menunjukkan tidak kurang dari 17 hal penting yang menimbulkan tanda tanya besar tentang proses seleksi calon anggota KPI Pusat.

Sejumlah pihak menganggap kistuhnya seleksi calon anggota komisioner KPI terindikasi adanya ketidak-transparanan panitia. Banyak pihak mencermati dan dijawab oleh para pihak terkait juga, termasuk DPR RI.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, bahwa Supadiyanto, salah seorang peserta seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyampaikan keberatannya atas proses seleksi tersebut, ia beranggapan panitia seleksi diduga melakukan pelanggaran, baik secara administratif maupun teknis pelaksaan tes.

BACA JUGA:  Sulawesi Selatan Tuan Rumah Penyelenggaraan Satu Dekade FAN

Supadiyanto menyampaikan alasan keberatan atau protesnya itu melalui video yang dikirimkan redaksi beberapa media massa pada hari Rabu 10 Juli 2019.

Direktur Eksekutif Konsorsium untuk Transparansi Informasi Publik (KUTIP) Hans Suta

Menurut Direktur Eksekutif Konsorsium untuk Transparansi Informasi Publik (KUTIP) Hans Suta, Kamis (11/7/2019) pagi di Jakarta, ia menyebut paparan Supadiyanto dengan jelas membeberkan beberapa fakta pelanggaran perundangan dan peraturan yang dilakukan oleh tiga pihak, yakni Panitia Seleksi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta DPR-RI.

Kegusaran salah seorang dosen Fikom dari Yogyakarta Supadiyanto itu menyatakan temuannya sudah dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia terkait mal-administrasi dan dugaan kecurangan yang dilakukan dalam proses seleksi anggota KPI Pusat periode 2019-2022 itu.

BACA JUGA:  Peringati Harlah WAP-PRESS KE 12 Dengan Penuh Kebersamaan

Adrianus Meliala, salah seorang anggota Ombudsman telah mendatangi Komisi I DPR RI untuk menyampaikan temuan Supadiyanto itu. Namun, anehnya ada dugaan yang terlihat, DPR RI tetap melanjutkan proses seleksi “fit and proper test” dari tanggal 8 s/d 10 Juli 2019 dan telah mengabaikan rekomendasi Ombudsman. Ada apa?

KPI di masa mendatang sangat penting peranannya terkait dengan Proxy war yang masuk lewat aneka macam bentuk infiltrasi budaya asing. Bila tidak kuat para pemuka adat nusantara, maka niscaya penjajahan lewat budaya akan masuk dan mendominasi pikiran anak bangsa yang ada.

BACA JUGA:  Mr Kan Sebut Permintaan Amnesti Baiq Nurul ke Presiden Kurang Tepat

“Apa yang disampaikan Supadiyanto di akhir video press conference di Yogyakarta, mendesak agar DPR RI tidak melanjutkan proses seleksi calon anggota KPI Pusat, dan membatalkan seluruh proses yang sudah dilakukan. Hal itu penting agar hasil seleksi nantinya tidak cacat hukum yang akan mempengaruhi legitimasi dan akuntabilitas anggota KPI Pusat terpilih. Kita perlu kawal proses seleksi KPI, karena terlihat banyak keanehan di negeri ini dengan maraknya aneka kecurangan dalam seleksi apapun. “Tegas Suta.(Op/Hsw)

Komentar