oleh

Tak Kunjung Proses SHM, Warga Karangnongko Demo ATR/BPN Blitar

Kabartoday, Blitar – Dengan mengendarai beberapa sepeda motor dan angkutan umum, puluhan warga petani penggarap lahan perkebunan di Desa Karangnongko Kecamatan Nglegok datangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATRBPN) Kabupaten Blitar, Senin (7/9/2020).

Kedatangan massa yang di dampingi LSM Jaring dan Investigasi Kejahatan Aparat (JIHAT) tersebut menuntut pihak BPN untuk segera menerbitkan sertifikat Tanah Redist yang sudah mereka tempati selama puluhan tahun.

Massa yang mendatangi Kantor Pertanahan tersebut selain membawa berbagai spanduk bertulisan tuntutan dan sindiran terhadap Pihak terkait, massa juga membawa hasil ladang serta membawa soundsystem sebagai alat pengeras suara dalam melakukan orasi.

Joko trisno koordinartor LSM JIHAT mengatakan, warga yang datang ke kantor BPN Blitar adalah perwakilan dari 600 Kepala Keluarga yang sudah puluhan tahun menempati dan menggarap lahan perkebunan yang dulunya di kelola belanda.

BACA JUGA:  VS dan S Masih Saksi, NA dan MK Jadi Tersangka Prostitusi Artis

“Kami mewakili warga yang sudah puluhan tahun menempati dan menggarap lahan, meminta Pihak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) untuk segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah lama dijanji-janjikan pihak BPN Kabupaten Blitar. Semua harus jelas dan punya status kepemilikan tanah. “terang Joko.

Joko juga menyebut tanah perkebunan yang dulunya di kelola Belanda tersebut telah dikelola oleh Pihak swasta, dalam hal ini PT Veteran Sri Dewi dengan sistem Hak Guna Usaha (HGU). Saat itulah muncul konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola lahan. hingga terjadinya sengketa tanah tersebut menjadikanya status quo sejak tahun 1999.

BACA JUGA:  Kapolda Banten Cek Pengamanan Rekapitulasi Pemilu 2019

Putusan hukumpun akhirnya keluar dalam Berita Acara Eksekusi No: 68/BA. Pdt.G/1999/PN Blt.pada tanggal 27 oktober 2008, serta Berita Acara mediasi No :01/BA.35.05/GTRA /1/2020.tertanggal 24 januari 2020.

Berdasarkan keputusan hukum yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi (BAE) dan mediasi itulah Tanah Hak Guna Usaha (HGU) seluas 233 hektar yang di kelola PT Veteran sri dewi tersebut pada akhirnya di berikan kepada warga penggugat seluas 80 hektar.

“Sudah jelas adanya putusan Hukum yang final, untuk itu kami minta Gugus Tugas Reformasi Agraria segera memproses keputusan tersebut. “Pinta Joko.

Sementara itu, usai melakukan dialog dengan perwakilan massa, Budi Handoyo selaku Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) BPN Kabupaten Blitar menemui massa untuk menyampaikan jika pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan pihak terkait.

BACA JUGA:  PKS Bekali Para Saksi TPS Se Kelurahan Binong

“Kami akan segera mnindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan saudara, kami akan lakukan pertemuan dengan Gugus Tugas dan Pemerintah agar permasalahan segera selesai. “ujar Budi.

Sucipto, Perwakilan Warga Penggarap Lahan

Terpisah, Sucipto yang juga perwakilan warga penggarap lahan mengaku heran dengan kinerja Gugus Tugas Reformasi Agraria. Dikatakanya, waktu sekian lama hingga kini belum ada action. “Dengan adanya berita acara Eksekusi dan mediasi tersebut, maka bisa dikatakan telah memiliki kekuatan hukum yang final. mestinya bisa dijadikan dasar bagi mereka untuk segera menerbitkan Sertifikat Tanah Redist tersebut, namun mengapa sejak 2008 kok belum kelar Juga??. “Pungkasnya.[]Dwi

Komentar