oleh

Tergugat Jokowi dan Menristekdikti Tak Hadiri Sidang ke 4 Terkait Ijazah Palsu Rektor Unima

kabartoday, Jakarta – Tergugat tunggal Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Riset dan Tehnologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) mangkir di sidang ke empat (4) guna melakukan mediasi terkait Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) atas rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan bahwa Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA), Julyeta Paulina A Runtuwena bermasalah Ijazah palsu (mal-atministrasi).

Sidang lanjutan tersebut digelar di PN Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2019 atas gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI).

Kepada tergugat Pemerintah Indonesia, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menristekdikti berbuntut pidana.

Menurut Harris Azhar sudah sepantasnya pihak PN Jakpus mengambil sikap putusan cepat (Verzet). Hal itu dimaksudkan sudah 3 kali tergugat tidak hadir dalam persidangan atau mangkir.

“Itukan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan bahwa Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA), Julyeta Paulina A Runtuwena bermasalah Ijazah palsu (mal-atministrasi). Sudah semesetinya pihak Menristekdikti meng-eksekusi (rektor unima), ”kata Hanny Massie yang juga salahsatu warga Unima saat ditemui di PN Jakpus, Senin (27/5/2019).

BACA JUGA:  KAI Gandeng Universitas Esa Unggul Gelar TKD

Hanny juga menyayangkan kasus Unima yang sudah berjalan sejak tahun 2018 lalu itu sangat Mencoreng civitas akademika di Univ Negeri Manado (Unima). Rekomendasi ORI yang sudah jelas dan nyata tidak digubris oleh Menristekdikti.

“Ristekdikti ada apa ini? Saya dan teman-teman, baik LSM, dosen, mahasiswa dan warga Unima mempertanyakan kejelasan rekom ORI yang pasti akan berujung pada pidana, ”jelas Hanny.

Hanny juga menyebut mandulnya Menristekdikti untuk meng-eksekusi Julyeta Paulina A Runtuwena sebagai rektor Unima diduga masuk angin, padahal jika Menristekdikti tegas, maka dijalankannya rekomendasi ORI tidak akan rumit seperti saat ini.

Berdasarkan pantauan media ini saat gelar sidang ke-4, pihak ketua Hakim PN Jakpus mengumumkan akan melanjutkan pembacaan keputusan dan pembuktian bulan juni mendatang.

Sementara dihubungi via telpon, penggugat Romi Rumengan Kamba mengatakan atas tidak hadirnya tergugat sampai sidang ke empat tersebut, maka kasus ini telah mutlak dimenangkan penggugat.

“Yaaa tergugat tunggal dalam hal ini presiden RI Jokowi dan Menristekdikti telah mangkir dalam empat kali sidang, jadi kami yakin putusan hakim nanti di bulan Juni akan memenangkan penggugat. “Ucap Romi, Kamis (30/5/2019) malam.

BACA JUGA:  Peringatan Hari Ibu, Menteri Bintang Ajak Masyarakat Dorong Kemajuan Perempuan dalam Pembangunan

Dilansir cnnindonesia, Sebelumnya Ombudsman RI telah memberikan surat rekomendasi kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai mal-administrasi penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi Guru Besar Universitas Negeri Manado (Unima) Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

Melalui pernyataan, anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan Kemenristekdikti harus mencabut jabatan Julyeta sebagai guru besar Unima dan melakukan evaluasi serta perbaikan.

“Berkenaan dengan penyetaraan ijazah Julyeta, maka Kemenristekdikti harus mencabut guru besar saudari Julyeta sebagai profesor dan guru besar di Universitas Negeri Manado,” kata Ninik Rahayu di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin (2/7).

Ninik menyatakan bahwa Ombudsman RI telah menemukan bukti Julyeta tidak melengkapi visa pelajar pada saat penyetaraan ijazah doktor yang ia dapatkan di salah satu perguran tinggi di Perancis sehingga prosesnya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menristekdikti Mohammad Nasir pun mengakui bahwa telah terjadi maladministrasi dalam penyeleksian guru besar perguruan tinggi negeri di Manado. Alasannya, surat penyetaraan ijazah yang dikeluarkan dari perguruan tinggi Perancis lebih lambat daripada saat pendaftaran.

BACA JUGA:  Enumerator Kab. Garut Laksanakan Pendataan Konsumsi Perikanan Bagi Masyarakat

“Dia lulus tahun 2008, pada bulan Juni. Penyetaraan ijazah dilakukan baru pada bulan Oktober 2010. Pengangkatan guru besar Unima terjadi pada bulan Agustus 2010. Tim menyatakan proses telah benar tetapi ijazah penyetaraannya lebih lambat maka terjadi maladministrasi,” kata Mohammad Nasir.

Mohammad Nasir mengatakan bahwa saat ini pihaknya akan terus melakukan evaluasi berkenaan dengan administrasi Julyeta. Selain itu dia akan secara tegas memberikan sanksi kepada pihak yang telah melanggar.

Meski sebelumnya Ombudsman RI mendapatkan laporan dari salah satu dosen Unima Stanly Hendry Ering yang mengatakan bahwa Julyeta memiliki ijazah palsu. Ijazah tersebut kemudian digunakan untuk mengikuti seleksi pemilihan rektor.

Kemudian Ombudsman RI telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menyatakan bahwa ditemukan maladministrasi dan menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Menrisktekdikti pada Juni tahun lalu. Namun LAHP tersebut tidak dilaksanakan.(Op/red)

Komentar