oleh

Terlalu Banyak Kecurangan, Komando Garda Depan Minta KPU Di Audit

-Aktual, Hukum-530 views

Kabartoday, Jakarta – Banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres Serentak 2019, bukan hanya memprihatinkan, tapi juga menimbulkan kecurigaan banyak pihak bahwa telah terjadi persekongkolan jahat oleh oknum penyelenggara Pemilu/Pilpres demi memenangkan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Capres.

Dugaan kecurangan itu sulit dibantah bukan saja karena banyaknya temuan kecurangan yang terjadi di tingkat TPS pada saat pencoblosan, tapi juga di tingkat PPK saat pengumpulan data formulir C1 dan di tingkat KPU saat dilakukan input data suara pemilih melalui server resmi KPU.

Sampai saat ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sudah menemukan 1.200 kasus dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu dikatakan Komandan Garda Depan, Lieus Sungkharisma di Rumah Aspirasi, Jl.Cut Meutia Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Atas banyaknya dugaan kecurangan itu, Komando Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Komando Garda Depan) mendesak segera dilakukan audit forensik terhadap KPU dan segera dibentuk Tim Pencari Fakta untuk menemukan kebenaran material tentang apa sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres tahun 2019 ini.

BACA JUGA:  Sikapi Wabah Covid 19 Wapres Ma'ruf Amin Minta Semua Warga Taati Imbauan Pemerintah

Menurut Lieus, audit forensik dan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) menjadi sangat mendesak, bukan saja agar Pemilu dan Pilpres yang sudah menghabiskan biaya triliunan rupiah itu tidak menjadi sia-sia, tapi juga agar proses suksesi kepemimpinan nasional di negeri ini berjalan dengan benar, jujur, adil, dan demokratis.

“Terlalu mahal ongkos yang harus kita bayar jika ternyata Pilpres kali ini dikotori oleh ambisi pribadi dan kepentingan sekelompok orang, “kata Lieus.

Ditambahkan Lieus, indikasi adanya kecurangan itu semakin menyolok ketika sudah lebih dari sepuluh hari pemilu berlangsung, namun persentase perolehan suara pasangan calon Capres/Cawapres di real count KPU tidak berubah significan.

“Dari pertama real count ditayangkan KPU, sampai hari ini jumlah persentase suara di server KPU tak beranjak dari angka yang sejak pertama kali mereka tampilkan, “ujar Lieus.

Bahkan kata Lieus, ditemukan banyak sekali jumlah perolehan suara di real count KPU yang tidak sesuai dengan data C1 yang ada di masyarakat.

BACA JUGA:  BW Sebut KPU Sudah Gagal Fundamental

“Tragisnya, yang jumlahnya selalu kurang adalah suara Paslon 02. Sedangkan suara paslon 01 terus bertambah, “jelas Lieus.

Lebih jauh dipaparkan Lieus bahwa Tim IT Garda Depan telah menemukan banyak sekali penambahan suara yang jumlahnya tak masuk akal untuk paslon 01 dan sangat berbeda jauh dari angka yang ada di form C1.

“Bayangkan, bagaimana suara Prabowo-Sandi di Aceh, yang merupakan basis pemilih paslon 02, bisa berubah significan di real count KPU. Padahal, seperti di Sumatera Barat, di Aceh suara untuk paslon 01 di tak sampai puluhan persen, “urai Lieus.

Meski semua temuan adanya dugaan kecurangan, hal itu sudah dilaporkan ke Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), namun itu tidak menutup pihaknya untuk mendesak agar segera dilakukan audit terhadap KPU dan segera dibentuk tim pencari fakta Pilpres 2019.

“Apa pun alasan yang diberikan KPU, faktanya angka-angka perolehan suara pasangan calon presiden di server KPU tidak juga berobah. Ini semakin menguatkan dugaan kami adanya kesengajaan KPU untuk mencurangi suara rakyat dalam Pilpres 2019 ini, “paparnya.

BACA JUGA:  Bus PO MGI Terbalik di Tol Jagorawi

Lieus menegaskan, komando Garda Depan sebagai gabungan relawan Prabowo-Sandi yang mengawal tegaknya Demokrasi Pancasila, tidak butuh pernyataan Ketua KPU yang mengatakan siap dikutuk jadi batu bila dia curang.

“Itu pernyataan kekanak-kanakan. Jika dia memang tidak punya niat curang, buktikan saja dengan memperbaiki kinerja lembaga yang dipimpinnya. Ingat, ratusan juta rakyat Indonesia kini menggantungkan harapannya pada kerja KPU. Jadi jangan main-main, “kecam Lieus.

Lieus menegaskan, Komando Garda Depan sampai saat ini terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan itu. Baik di tingkat PPS, PPK, KPU Daerah maupun KPU Pusat, dan berharap Bawaslu serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merespon temuan atas dugaan kecurangan yang ada.

“Kita tidak ingin proses demokrasi yang berbiaya sangat mahal ini tercederai oleh karena ketidak netralan KPU. Karena dampaknya akan sangat besar. Pemimpin Indonesia mendatang akan kehilangan legitimasinya, itu karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara sistemik dan masif, “tutup Lieus.(Bbg)

Komentar