oleh

Tolak Aksi Massa, SPPI Memilik Memberi Masukan Bagi RUU Omnibus Law

 

Jakarta (Kabartoday) Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indoesia (SPPI), Achdiyanto Ilyas Pangestu menyatakan akan mendukung dan siap untuk memberikan masukan kepada DPR dan Pemerintah dalam pembahasan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.

“Beberapa masukan kepada DPR dan Pemerintah terkait dengan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini tentu yang terkait dengan nasib para pekerja di sektor perikanan, khususnya yang bekerja di luar negeri atau pekerja migran,” kata Achdiyanto melalui siaran pers, Senin (01/04/2020).

Lebih lanjut ia menjelaskan, pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor perikanan yang saat ini berada di berbagai wilayah belahan dunia juga tidak terlepas dari berbagai persoalan. Misalnya, masalah kultur budaya dan aturan hukum yang berbeda di negara tempat bekerja dengan Indonesia yang seringkali menjadi persoalan.

BACA JUGA:  Namanya Widodo, Ngaku Dibayar 10 ribu Ikut Aksi di DPR, Kata WargaNet, Masa seehhh

“Persoalan diatas kemudian dijadikan celah oleh pihak-pihak yang semata-mata hanya mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan nasib pekerja. Apalagi, pengawasan negara masih lemah terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor perikanan ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, melalui RUU Omnibus Cipta Kerja ini, pihaknya berharap DPR mengakomodir aspirasi-aspirasi dari kalangan serikat pekerja perikanan yang selama ini terabaikan.

“Perlindungan terhadap pekerja wajib diutamakan dari berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hukum. Negara harus berpihak kepada buruh atau pekerja tak terkecuali di sektor perikanan,” ungkapnya.

Menurut Achdiyanto, salah satu negara tujuan favorit pekerja perikanan Indonesia adalah Korea Selatan dan Jepang. Di negeri ginseng sendiri, tercatat ada sekitar 11.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sektor perikanan. Sektor perikanan sendiri di korea merupakan salah satu pekerjaan paling populer selain manufaktur.

BACA JUGA:  YBM PLN Apresiasi Edukasi Pertanian dan Rumah Maggot

“PMI yang bekerja diatas kapal penangkapan ikan hampir tersebar di seluruh dunia. Yang ditempatkan oleh Manning Agency dengan skema G to G atau Government to Government untuk sebagian ke Korsel dan Jepang,” jelasnya.

SPPI sebagai organisasi pekerja nelayan berharap adanya kemerdekaan dan kepastian hukum di sektor perikanan tangkap yang selama ini masih rentan dipusaran slavery modern and human traffiking,

“Untuk yang keluar negeri harus ditempatkan oleh perusahaan berijin dan mempunyai perjanjian kerjasama dengan agrncy atau pemberi kerja yang diketahui perwakilan RI”tegasnya.

Negara harus segera mengatur gaji sektoral bagi pekerja perikanan/nelayan yang ada di dalam negeri. Karena, lanjutnya, perikanan sebagai sektor strategis jangan sampai hanya berorientasi pada bisnisnya tetapi juga harus berorientasi pada pengembangan SDM. Misalnya, ABK-nya juga harus mendapatkan kesejahteraan dan perhatian juga,

Keterlibatan negara tersebut, menurut Achdiyanto tidak berlebihan, karena terbukti dengan adanya guncangan ekonomi global seperti sekarang ini, salah satu pilar penyangga ekonomi negara adalah devisa dari PMI,

BACA JUGA:  Kombes Pol Agro Yuwono Resmi Menjabat Karopenmas Polri

“Jadi, hal ini harus menjadi refrensi bagi para pengambil kebijakan dengan membuat aturan. Jangan karena hanya lebih fokus kepada iklim investasi saja, sehingga ketika buruh memperjuangkan hak kesejahteraanya seolah-olah dianggap menghambat investasi,” pungksnya.

Untuk diketahui, Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat ini sudah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. sesuai dengan mekanisme pembuatan UU (proses legislasi), DPR akan membahasnya bersama-sama dengan pemerintah untuk kemudian disahkan menjandi UU.

Ada 11 klaster yang terdapat dalam Omnibus Law antara lain; Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.(Bbg)

Komentar