oleh

Tonin Berharap Pasca Penetapan Presiden RI, Kivlan Zen Dibebaskan

kabartoday, Jakarta – Ketua tim kuasa hukum Kivlan Zen, Advokat Tonin Tachta Singarimbun SH menyinggung status penahanan kliennya hingga kini permohonan penahanannya belum dikabulkan penyidik Polri. Hal itu dikatakan Tonin di Jakarta, Senin (1/7/2019) malam.

Tonin menyebut para Perwira Tinggi TNI aktif dan purnawirawan TNI yang belum memberikan jaminan guna penangguhan penahanan Kivlan Zen untuk prihatin dan memberikan jaminan terhadap Kivlan.

Ia juga berharap setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 30 Juni 2019 kemaren ada kesamaan pemahaman bahwa konflik politik telah usai dan Kivlan bisa dibebaskan.

Tonin mengulas permohonan penahanan Kivlan Zen sebelumnya telah diajukan sejak 3 Juni 2019 ke Direskrimum Polda Metro Jakarta dan diulangi lagi pada tanggal 11 Juni 2019 kepada Kapolda Metro Jakarta, Kapolri dst.

“Saat itu tersiar di media soal pernyataan pihak Polri bahwa tidak memberikan penangguhan terhadap Kivlan dengan alasan karena tidak koperatif. “Kata Tonin.

BACA JUGA:  Penyelundupan Sabu 47 Kg Berhasil Digagalkan Tim F1QR Koarmada 1 Lanal Batam

Pernyataan tersebut disikapi Tonin dengan menasehatkan kliennya (Kivlan Zen.red) untuk membuat surat ke Panglima TNI dan Luhut Binsar Panjaitan agar Pernyataan tidak koperatif menjadi koperatif, karena ada jaminan sebagaimana Mayjen TNI (Purn) Soenarko telah diberikan jaminan tersebut.

“Pak Wiranto sudah memaafkan Pak Kivlan, itu yang tersiar sebagaimana disampaikannya melalui media. Dan hal ini menjadi perhatian publik sebenarnya apa yang menyandera Kivlan Zen dihubungkan dengan pernyataan maaf tersebut. “Ulas Tonin.

lanjut Tonin, Menteri Pertahanan mantan Pangkostrad juga telah memberikan jawaban terhadap surat permohonan perlindungan hukum dan penjamin jaminan penahanan berdasarkan surat Tim Pembela Hukum Kivlan Zen “Advokat Rakyat Semesta” tanggal 11 Juni 2019, namun hingga kini Kivlan masih belum bisa ditangguhkan.

“Polisi kan telah bekerja keras tuh mancari dalang kerusuhan 21/22 Mei 2019, tapi sampai hari ini polisi tidak dapat mengumumkan siapa dalangnya seperti yang dilontarkan dalam konferensi pers mereka tanggal 28 Mei 2019 dan 11 Juni 2019, yang melatar belakangi kerusuhan 21/22 mei dengan kisah rencana pembunuhan Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Yunarto Wijaya dan kepemilikan senjata api. “ujar Tonin.

BACA JUGA:  Konsistensi Forkabi Dukung Capres Sesuai Ijtima Ulama

Tonin menyinggung pihak kepolisian telah menstatuskan Kivlan sebagai tersangka, lalu dilakukan penahanan pasca press conference oleh Wiranto dan Tito Karnivian selaku Kapolri di Kantor Menkopolhukam Jalan Medan Medeka Barat beberapa pekan lalu.

“Ini rangkaian yang sebenarnya harus dihentikan, karena Pak Kivlan telah rela dan mewakafkan waktu maupun badannya dalam penahanan oleh Penyidik Direskrim Polda Metro Jakarta sejak tangga 29 mei ditangkap dan ditahan tanggal 30 mei. “Urainya.

Tonin mengatakan terkait kicauan Helmi Kurniawan als Iwan yang dituangkan dalam BAP Projustisia dan sudah mengalami beberapa kali perubahan, maka isinya sudah tidak relevan lagi dengan testimoni yang disebarkan oleh Kepolisian dan bahkan telah menjadi topik pemberitaan di media massa.

BACA JUGA:  Lagi-lagi Jago Merah Melalap Sebuah Pabrik, karyawan berhamburan

Bahkan Tonin juga menyoalkan Tahjudin yang dalam testimoni disuruh oleh Kivlan Zen melalui Iwan melakukan pembunuhan terhadap Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan dan Gorece Mere pada BAP Projustisia konfrontasi tanggal 18 Juni 2019, namun dalam pernyataan Tahjudin tidak menyatakan menerima 25 juta sebagai upah pembunuhan.

“Oleh sebab itu, banyaknya kejanggalan-kejanggalan dan skenario yang terus diulang oleh pihak kepolisian, dan Wiranto, sudah sepatutnya kasus Kivlan dihentikan saja. Karena sesungguhnya Pak Kivlan Zen juga tau kalau dirinya dikandangi maka tidak akan terjadi demo-demo yang dikuatirkan oleh Pemerintah pasca pengumuman KPU dan Mahkamah Konstitusi. “Beber Tonin.(Op/red)

Komentar