oleh

Tonin Menilai Penangkapan Ruslan Buton Terlalu Premateur

Kabartoday, Jakarta – Viralnya surat terbuka untuk Jokowi yang dibuat eks anggota TNI berpangkat Kapten, Ruslan Buton di sosial media FB milik akunnya pada tanggal 20 Mei 2020 diduga telah menjadi ancaman kedudukan orang nomor satu di Indonesia.

Setelah ramai, Ruslan Buton mengetahui dirinya dilaporkan di Bareskrim pertanggal 22 Mei 2020, dengan Nomo LP 207 di Bareskrim. Pelapor yang diduga bernama Aulia yang berdomisili sesuai KTP di DKI Jakarta telah beredar dan menjadi buah bibir masyarakat.

Menyikapi hal itu, Adv Gomes dan Adv Suta juga telah menyambangi Bareskrim Polri pada tanggal 26 Mei 2020 hari selasa lalu guna memastikan hoax atau tidaknya laporan tersebut, namun ternyata tidak ada petugas terkait yang bersedia memberikan informasi kecuali Rislan menunggu panggilan polisi.

BACA JUGA:  Von Edison Sebut Walau Menang Elektabilitas, Jokowi Bisa Kalah

Gayung bersambut, Ruslan Buton juga telah meminta Advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH untuk menjadi Penasihat Hukumnya jika benar muncul laporan kepolisian untuk dirinya, dan telah menyerahkan copy ktp dan e-signature sehingga tindakan pertama memastikan LP tersebut.

“Berkenaan dengan rekaman suara dan fotonya yang beredar, maka jika benar hari ini Sdr Ruslan dijemput berdasarkan LP itu, maka Penyidik dari Polres, Polda dan Mabes telah menggunakan kekuasaan yang berlebihan, hal itu dikarenakan surat panggilan belum pernah dilayangkan kecuali peristiwa hari ini berkaitan dengan yang lain maka itu bukan kuasa yang diberikan kepada kami. “Jelas Tonin melalui siaran pers nya di Jakarta, Kamis (28/5/2020) sore.

Tonin menjelaskan penangkapan terhadap Ruslan Buton tidak adanya komunikasi, bahkan ia menuding pihak kepolisian telah menyulitkan pihaknya. “Jikalau Ruslan memang dijemput karena rekaman suara dan foto yang beredar, itu kan masih pas guna klarifikasi oleh polisi cyber, tetapi kalau berkaitan dengan laporan kepolisian maka itu terlalu prematur sebagaimana penyelidikan ke penyidikan. Kan ada rentang waktunya begitu juga agak jamak, ini pasal 14, 15 UU 1/46 jo pasal 28 ay 2 UU ITE karena belum pernah ada panggilan untuk klarifikasi alias penyelidikan. “Papar Tonin.

BACA JUGA:  70 Tahun Kerjasama Indonesia Filipina, Perkuat Ekonomi dan Pendidikan

Sambung Tonin, jika dilihat kontennya, pasti ada Ahli yang menyatakan masih dalam koridor konstitual pasal 28 UUD, sementara UU ITE nya masih perlu pendalaman bahwa siapa yang menaikkan ke sosial media dan suarakan mesti di cari keabsahan dengan uji lab terlebih dahulu.

“Ruslan itu ada di Ternate dalam rangka merawat orangtua yang sakit, jadi bisa dibayangkan bagaimana pengabdian kepada orang tua. “Ulasnya.

BACA JUGA:  Di Duga Hina Rasul, Andre Taulany Sebut Wangi Nabi Muhammad Seperti Kebon

Mengenai isi rekaman yang dipersoalkan oleh pelapor, Tonin menyimpulkan hal itu belum tentu menjadi masalah terhadap oranglain, apa lagi dalam masa covid-19. “kan semuanya melalui elektronik, jadi sudahlah banyak persoalan hukum yang lebih penting dari Ruslan Buton semoga hari ini setelah klarifikasi dia bebas disuruh pulang karena kewenangan menahan hanya 1×24 jam kecuali yang bersangkutan teroris atau koruptor. “Ujar Tonin.

Dalam skenario penangkapan Ruslan, Tonin menilai sosok Ruslan sangat tenang, dan dari ketenangan itu Ruslan menyebut PKI telah masuk kesemua lini pemerintahan, maka ini yang harus lebih diprioritaskan serta didalami, sehingga tidak lagi bangsa Indonesia terpecah karena isue PKI.[]Op/red

Komentar