oleh

Tonin Sebut Pelantikan Presiden 20 Oktober Langgar Konstitusi UUD’45

Kabartoday, Jakarta – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dilantik karena konstitusi UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) mengandung makna bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, dan itulah konsekuensi dari Konstitusi UUD 1945 yang pada prakteknya tidak demikian karena keberutalan rakyat yang menduduki posisi penting sehingga mereka juga mengklaim sebagai rakyat karena sejak menduduki posisi Abdi Negara/ Pemerintah tersebut tidak pernah dicabut status rakyatnya. Hal itu dikatakan Tonin Tachta Singarimbun kepada wartawan, Jum’at (18/10/2019) sore tadi di Jakarta.

“Benar telah ditetapkan siapa yang mendapatkan suara terbanyak dalam Pilpres 2019 dengan dasar pelaksanaannya adalah UU No. 7 tahun 2017, sehingga adalah keliru jika memberlakukan ketentuan UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres dalam menetapkan siapa yang sah untuk dilantik baik di dalam konstitusi maupun UU Nomor 7 Tahun 2017. pasangan Jokowi-Maruf terganjal di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Nangro Aceh, demikian juga Prabowo-Sandi tersandung di Provinsi Bali akibat ke-2 nya tidak lolos ketentuan 20% minimum pada setiap Provinsi. “Papar Tonin.

Lebih lanjut Tonin menjelaskan, mengenai ketentuan minimum suara 20% pada setiap provinsi tersebut tidak pernah dipatuhi oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP dalam menyatakan pemenang sebagaimana diktum ke-4 nomor 1 pada Surat Keputusan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 sehingga seolah-olah Paslon 1 sah menjadi pemenang dan Paslon 2 sah menjadi kalah yang mana ketentuan 20% tersebut diabaikan dengan sengaja atau tanpa sadar.

BACA JUGA:  Ngaji Bab Banyu Lan Sistem Metabolisme

Diajukannya sengketa Pilpers oleh Paslon 2 terhadap diktum ke-4 nomor 1 Surat Keputusan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 telah membuat Mahkamah Konstitusi (MK) terjebak dalam aturan untuk mensahkan Paslon 1 yang sah, karena gugatan Paslon 2 ditolak. Sementara Mahkamah tidak pernah memeriksa legal standing diktum ke-4 nomor 1 Surat Keputusan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 telah berdasar kepada konstitusi pasal 6 A ayat (3), atau tidak, karena sepatutnya Mahkamah Konstitusi sebagai pintu akhir penjaga UUD membuat pemeriksaan terlebih dulu sebelum mengambil keputusan berdasarkan Pasal 6A, sehingga dengan demikian putusan MK benar telah dimanipulasi oleh KPU dengan menerbitkan Surat Keputusan atau Sertifikat tanggal 30 Juni 2019 Nomor 1185/PL.01.9_KPT/06/KPU/VI/2019​ berdasarkan Putusan MK Nomor: 01/PHPU.PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019​.

Sesungguhya MK dalam perkara Nomor: 01/PHPU.PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019​ belum memeriksa ketentuan konstitusi pasal 6A ayat (3) dimaksud dan telah terbius dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 yang mana putusan itu terbatas berlaku dengan UU 42 tahun 2008 yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan pemilu serentak.

BACA JUGA:  Kinerja Berprestasi, 1 PJU dan 3 Kapolres Polda Banten Mendapatkan Promosi Jabatan

Gonjang ganjing pelantikan yang tidak konstitusional sudah diambang, yakni tanggal 20 Oktober 2019, karena TNI , Polisi dan MPR telah menyiapkan 30,000 personil untuk pengamanan. Hal ini menurut Tonin sangat tidak menarik karena diujung pesta demokrasi keadaan menjadi mencekam. Kekuasaan Polri dan TNI yang didepan pada hakikatnya bukan kedaulatan rakyat lagi.

Apakah para Pimpinan MPR beserta para Anggota MPR telah mengetahui kewenangan mereka hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara minimal 20% di setiap Provinsi? Menarik jika MPR menanyakan ini dalam verifikasi validasi kepada KPU atau Jokowi dan Ma’ruf pada tanggal 20-10-2019 ini guna memastikan sebelum dilantik ketentuan konstitusi diungkapkan, karena dari seluruh isi UUD hanya satu norma lantik.

Para pendukung gugatan MPH

“Saya masih memberi empati kepada rakyat yang manaruh peduli mengenai kedaulatan memiliki Presiden dan Wakil Presiden dilantik dengann perolehan suara minimal 20% pada setiap provinsi, dan tidak seksi-lah jika ketentuan tersebut oleh pemahaman KPU atau MK terbatas jika capres lebih dari 2 paslon, sementara 1 atau 2 paslon tidak berlaku. Sangat naif membuat interprestasi terhadap Konstitusi, karena pada waktu membuat UUD 1945 amandemen pasal 6A ayat (3) tentang 20% setiap provinsi, tentunya berlaku dalam seluruh keadaan jumlah paslon. Itu namanya MK menguji UUD amandemen 2002 terhadap UUD’45 yang asli. ” ungkap Tonin.

BACA JUGA:  Pesan Prabowo; Jangan Sampai Kemenangan Kita Dirampok Lagi

Gugatan class action dengan Penggugat Rakyat Indonesia dan Tergugat I adalah KPU serta Tergugat II adalah Pimpinan MPR yang terdaftar di PN jakarta pusat nomor 632/Pdt.ClassAction/2019/PN.JKT.PST tanggal 15 Oktober 2019 cukup jelas, sehingga perlu menjadi Agenda MPR dalam persidangannya untuk dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pelantikan agar rasa damai terwujud untuk seluruh unsur di NKRI ini.

“Saya menuangkan pendapat agar rakyat yang memerlukan pemahaman selaian yang telah digembar-gemborkan mengenai 20% tidak berlaku pada pelantikan tanggal 20 Oktober 2019, “pungkasnya[]Suta

Komentar