oleh

Tonin Tachta Akui KPU Gelembungkan Suara di 9 Provinsi Untuk Jokowi-Ma’ruf

Kabartoday, Jakarta – Aksi penolakan Pilpers 2019 bergaung seantero jagad. Rakyat bersikap normative dan memandang perlu mengikuti aksi-aksi sebagai bentuk keprihatinan berkembangnya demokrasi yang jujur dan adil (Jurdil).

Persoalan tersebut bukan lantaran 01 atau 02, ini merupakan pesta demokrasi yang mengharuskan tidak adanya unsur kecurangan dari penyelenggara pemilu di Indonesia.

Semisal Hulfa Ceria, wanita Indonesia yang membacakan teks deklarasi Emak Militan Sedunia beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurutnya sengketa Pilpers 2019 yang telah digugat Paslon Capres/Cawapres 02 Prabowo-Sandiaga Ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 untuk melawan KPU merupakan langkah konstitusi hukum yang berkedaulatan, dan bukan Berdasarkan Ego.

Meskipun berkeliarannya opini yang berpendapat negatif dilontarkan KPU, TKN, serta beberapa pengamat politik menyebut percuma dan sudah pasti akan kalah, namun faktanya kebenaran akan terungkap.

Pemilih 02 pun meminta kepada Advokat Rakyat Semesta (ARS) untuk memformalkan hasil rekapitulasi KPU Nasional yang diajukan ke Prabowo-Sandiaga. ARS menilai kemenangan capres seharusnya di atas 50% dan menang minimal di 19 Provinsi.

Untuk itu, Advokat Rakyat Semesta (ARS) memohon kepada Mahkamah mempertimbangkan keuangan negara, keadaan emosi rakyat dan kepastian hukum, maka secara berjenjang dapat memberikan keputusannya terhadap rekapitulasi oleh KPU Pusat sebagaimana berikut ini:

• Perhitungan suara ulang, dan atau (terbaik)
• Pemungutan suara ulang, atau (terburuk)
• Pemilu ulang (tidak diharapkan)

Hulfa Ceria, Emak-Emak Sedunia

Menurut emak-emak kepada Tim ARS, Tonin Tachta Singarimbun, SH., meminta Mahkamah Konstitusi (MK) harus mempertimbangkan Putusan Sela, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

BACA JUGA:  Polres Bekasi Kota Belum Mampu Ungkap Pelaku Kematian RF

“Dengan telah diajukannya sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh paslon capres 02 dalam selang waktu tiga hari setelah penyelenggara pemilu (KPU) mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sepatutnya MK melaksanakan putusan sela. “kata Tonin ketika dikonfirmasi kabartoday.co.id, Minggu (9/6/2019) pagi.

Dijelaskan Tonin, ada lima (5) pernyataan emak-emak dalam putusan sela Mahkamah Konsitutusi (MK) dengan amarnya sebagai berikut;

1). Memerintahkan Termohon (KPU) selama MK memeriksa perkara sengketa untuk membersihkan ucapan-ucapan berupa papan bunga, spanduk, iklan dan ucapan yang pada pokoknya mengucapkan atas terpilihnya Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tanpa kecuali di wilayah hukum Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

2). Menyatakan Calon Presiden 01 Saudara Joko Widodo tidak pernah mengajukan cuti selama masa kampanye.

3). Menyatakan fasilitas pengawalan tidak pernah diberikan oleh Termohon in casu KPU kepada Calon Presiden 01 Saudara Joko Widodo.

4). Menyatakan Calon Presiden 01 telah menggunakan fasilitas Negara dalam melakukan kampanye.

5). Menyatakan Termohon (KPU) telah lalai dalam pelaksanaan kampanye.

Hilangnya suara hasil pemilihan sebesar 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu suara) dibeberkan Tonin harus menjadi perhatian khusus Mahkamah untuk menelisik dan mengkaji ulang, bahwa hal itu perlu diungkap, mengingat selisih suara 01 dan 02 dari situng KPU hampir sama diangka 17 jutaan suara.

BACA JUGA:  Ngaku Reskirm Polsek Kemaraya Sultra Sebut Prabowo Capres Abal-Abal

“Dalam persidangan MK harus dilakukan pembuktian dengan cara Perhitungan suara ulang, Pemungutan suara ulang, Pemilu ulang dan oleh karena keadaan pemilih yang secepatnya memerlukan hasil keputusan oleh Yang Mulia Majelis Hakim MK. “urai Tonin.

Tonin juga meminta dalam permohonan hanya disebutkan yang terukur dan dapat dibuktikan secara sederhana saja dalam persidangan nanti, seperti jumlah suara Pemohon (Prabowo-Sandiaga) yang telah dihilangkan oleh Termohon (KPU) dan diletakkan menjadi suara ke pasangan 01 sebesar ± 13,480,688 (kurang lebih tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan).

“Ada Sembilan (9) Provinsi yang terdata mengalami pengelembungan suara untuk paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, yakni DKI Jakarta, Bengkulu, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Papua. “papar Tonin.

Berdasarkan hasil Rekapitulasi yang terjadi pada KPU, masing-masing provinsi sebagaimana disebutkan maka suara sah dari Pemohon (Prabowo-Sandiaga) adalah 33,168,043.

“Ke-9 Provinsi itu suaranya telah dialihkan ke paslon capres/cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, maka MK harus nyatakan tidak sah. “ucapnya.

Terkait hal itu juga dibeberkan Tonin bahwa scanner Rekapitulasi KPU Provinsi yang kemudian dicetak di atas kertas C1 bersegel (ada kode) yang mana Rekapitulasi KPU Provinsi (C1) dibuat pada kertas yang tidak bersegel, sehingga pada waktu dilakukan scanner dan merubah hasil pemilihan kemudian mencetak pada kertas C1 bersegel, maka akan diakuinya yang merupakan Ci dicetak dari hasil scanner C1 KPU Provinsi.

BACA JUGA:  Solidaritas Perempuan Absen dari Agenda Calon Pemimpin Bangsa

“Pengajuan bukti P-1 s/d P-9 sebagai C1 KPU Provinsi dan Bukti P-1a s/d P-9a sebagai C1 Termohon (KPU), tapi kita juga sudah mengajukan Bukti P-10 s/d P-15 sebagai telah adanya Laporan di Kepolisian atas perbuatan membuat atau memasukkan keterangan atau merubah pada AKTA OTENTIK dengan terlapor adalah Para Komisioner KPU, bahkan kita juga sudah mengajukan bukti P-1 s/d P-21 sebagai bukti C1 KPU Provinsi telah dipalsukan adalah Laporan Polisi pada ke-34 Provinsi di Indonesia. “papar Tonin.

Tonin juga menyebut dalam pelaksanaan Pleno di KPU Provinsi, pemohon (Prabowo-Sandiaga) telah mengajukan keberatannya sebagai akibat Rekapitulasi oleh KPU Provinsi yang tidak sesuai dengan hasil kompilasi C-1 Kecamatan.

“Kita memiliki perbedaan hasil pemilihan suara pada tingkat Kabupaten Kota, bahwa pemilu/pilpers 2019 ini telah terjadi kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh KPU dan/atau pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, pada pokoknya untuk menaikkan suaranya secara sendiri dan atau dibantu oleh Aparatur Penyelenggaran Negara, mulai dari tahap kampanye, tahap DPT, tahap kertas suara, tahap pelaksanaan pemilihan, tahapan Perhitungan Suara, tahap Rekapitulasi, dan seterusnya sampai tahap pengamanan kotak suara. “beber Tonin.(Op/red)

Komentar