oleh

Tonin Tachta: Aroma Pilpres Menyeret Sejumlah Tokoh dan 2 Pati TNI AD ke Penjara

Kabartoday, Jakarta – Pemilu 2019 telah menyisahkan banyak tragedi dan perisitiwa memilukan. Hal itu terungkap ketika penyelenggara pemilu telah melakukan banyak kecurangan baik sebelum pelaksanaan, pelaksanaan di 17 April 2019 hingga pasca Pemilu.

Duniapun menyoroti pemilu Indonesia tahun 2019 adalah pemilu paling bobrok dan hancur.

Pemilu 2019 menjadi catatan hitam, dengan ratusan orang petugas KPPS meninggal dunia, para pendemo ditembaki peluru tajam, 8 orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka dan puluhan orang dikatakan hilang, bahkan para tokoh ditangkapi dan ditahan dengan tuduhan kepemilikan senjata api ilegal hingga Makar.

Muncul tanpa adanya komando, rakyat bersatu. Berbagai elemen menggelar aksi menolak kecurangan pemilu 2019 di depan kantor Bawaslu RI Jakarta, bahkan sejumlah wilayah di Indonesia pun menggelar aksi yang sama.

Runtuhnya demokrasi bangsa telah menyeret para aktivis dan tokoh Nasional. Sebut saja Eggi Sudjana, Mustofa Nahrawardaya, Lieus Sungkharisma, Soenarko, Kivlan Zen dan beberapa ulama lainnya yang kritis menolak kecurangan pemilu 2019.

Saat ini, mantan Jenderal TNI AD yang telah tercatat dalam sejarah sukses melepaskan tawanan WNI di Filipina dan tersohor juga sebagai Pembela NKRI dalam menentang hidupnya PKI di Indonesia harus jalani penahanan dirinya di POM Guntur yang dimunculkan oleh sekelompok orang dengan memfitnah KIvlan Zen, dan dibentuk framing kebohongan publik (Hoax) untuk publik membencinya.

Diusianya yang ke 73 tahun, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen membeberkan kepada Pembela Hukum (TPH) Advokat Rakyat Semesta (ARS) alasan tak masuk akal dirinya dijadikan tersangka dan ditahan.

Dihadapan advokat, Kivlan juga menyebut dirinya telah menjadi korban fitnah dan telah dijadikan terrsangka dalam 3 (tiga) laporan polisi, yakni 1 laporan yang menjadikan dirinya sebagai tersangka yang sekarang dikenakan penahanan terhadap dirinya, dan 2 perkara lainnya tidak terbukti atas tuduhan makar.

BACA JUGA:  Tonin Berharap Pasca Penetapan Presiden RI, Kivlan Zen Dibebaskan

Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., yang juga sebagai Ketua Umum Ormas Paska Mesima menyayangkan begitu mudahnya sekaliber Kivlan Zen dijadikan tersangka atas laporan Jalaludin, dengan Nomor LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tanggal 07 Mei 2019, dalam perkara tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dan atau makar dan atau penghasutan.

Selanjutnya, Kasubdit 4 (Jatanras) unit 1 Direskrimum Polda Metro Jakarta dan telah dialihkan sejak Senin tanggal 3 Mei 2019 dari unit 1 ke unit 2 dalam laporan polisi oleh internal Kepolisian dengan nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan laporan Mada Dimas SH dengan terlapor H. Kurniawan als Iwan dalam pasal 1 UU Darurat Nomor 12 /1951 dan yang ke-3 dan/atau ke-4 masih dalam penelitian TPH terkait dengan LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan Tindak Pidana Pengaduan Palsu UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 220 KUHP.

“Dan ketiga soal tuduhan pencemaran nama baik UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 310 KUHP dengan pelapor adalah Supriyanto atau Suriyanto seorang relawan dari Jokowi – Maruf Center (Pro Jomac) yang juga berprofesi sebagai ketua umun organisasi kewartawanan PWRI, nomor LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus dugaan pemufakatan jahat atau makar, dan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaporkan seorang kader PDIP Dewi Tanjung. “Kata Tonin Tachta.

Namun dikatakan Tonin, Kivlan harus menjalani penahanan selama 20 hari sampai dengan 19 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Hn/737/V/2019/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh a.n Direskrimum Polda Metro Jaya oleh Wakil AKBP H. Ade Ary Syam Indradi SH SIK MH dengan NRP 76090773 dan dititipkan di rumah tahanan militer Pomdam Jaya Guntur atas tuduhan terkait kerusuhan aksi 21-22 Mei dan kepemilikan senjata api ilegal.

BACA JUGA:  Walau Sudah Didukung Tokoh SulSel Suara Petahana Tetap Keok

“Kamj telah meneliti bagaimana pemberitaan demi pemberitaan di media mengenai pak Kivlan. Meski Kepala Polri telah merilis di hadapan Wiranto di kantor Menko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019) lalu, bahwa ada 4 Jenderal target pembunuhan yang dikaitkan dengan pak Kivlan. “Urai Tonin.

Beredarnya informasi mengenai penerimaan uang sejumlah Rp.150 juta dari Kivlan Zen pada Oktober 2018 untuk pembiayaan rencana pembunuhan 4 Jenderal tersebut, dan dikaitkan dengan pembelian senjata api ilegal diutarakan Tonin adalah sebuah framing jahat dan hoax.

“Itu jelas framing jahat yang dituduhkan ke pak Kivlan yaa, karena Pak Kivlan memberikan uang sejumlah US Sing 11.000 di setarakan dengan Rp 150.000.000,- sebagai biaya untuk transportasi, konsumsi, peralatan maupun simbol-simbol kepada Helmi Kurniawan sekitar Januari 2019 guna mengadakan/ mengkordinir orasi peringatan supersemar dengan menghadirkan 1,000 orang di Monas. “Beber Tonin Tachta.

Tonin juga mengulas tentang pasal 1 UU Darurat Nomor 12 /1951 yang terdiri dari 3 ayat tidak ada yang menyebutkan mengenai pembunuhan atau rencana pembunuhan atau mendanai rencana pembunuhan atau akar kata pembunuhunan kecuali mengenai senjata api saja.

BACA JUGA:  Rommy Mengeluh, Sel KPK Pengap

“Kami akan kaji BAP pak Kivlan nanti, karena dengan tidak disebutkan ayatnya maka deliknya kabur demi hukum. “Ucap Tonin.

Dikatakan Tonin, Konstitusi UUD 1945 melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek Van Strafrecht menyatakan Pasal 1 ayat (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, dengan demikian sepatutnya Penyidik melepaskan Mantan Kepala Staf Kostrad tersebut.

“Kami harap penyidik segera melepaskan pak Kivlan sebelum kami membuka kekeliruan dan kekaburan yang lain. Jadi pak Kivlan ada hak konstitusinya, dan itu telah dilanggar penegak hukum sendiri, dengan demikian mau kemana nantinya arah hukum ini menjadi murni atau ada pendomplengnya. “Tegas Tonin.

Tonin juga mengulas sebagaimana yang dikatakan presenter salah satu stasiun TV. Disituh mengatakan sejak Oktober 2018 rencana pembunuhan untuk dilakukan setelah Pilpers, maka kalau waktu pilpres belum terjadi atau berlangsung sebelum Oktober 2018, Kivlan Zen akan dimasukkan ke penjara bersama mantan Danjen Kopasus?

“Kami sudah ajukan permohonan penangguhan untuk Kivlan Zen tanggal 3 Juni 2019 kemaren, lengkap dengan tanda terima oleh staf Direktur Reskrimum Polda Metro Jakarta karena penahanan terjadi bukan oleh Kapolda tetapi oleh Wadir atas nama Direskrimum sehingga wajar sajalah Pak Kapolda tidak mengetahui adanya permohonan penangguhan kami tanggal 3 Juni 2019 Nomor: 02/TPHKZ-ARS/PMJ-Pnghn/19. “Jelasnya.

Tonin juga meminta untuk dilakukannya gelar perkara berdasarkan surat tanggal 3 Juni 2019 Nomor: 01/TPHKZ-ARS/PMJ-GP/19, “Kami sangat koperatif dengan Penyidik sehingga demi hukum dapat ditetapkan SP3 dari persangkaan pasal 1 UU Darurat nomor 12/1951. “Ujarnya.(Op/red)

Komentar