oleh

Tonin Tachta Sebut Budi Karya Sumadi Terlibat Pusaran Sengketa Ancol Beach City

Kabartoday, Jakarta – Mantan Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol, Budi Karya Sumadi kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, Budi disebut-sebut berada dalam lingkaran sengketa Ancol Beach City atau Mata Elang Internasional Internasional Stadium, hal itu terdeteksi dengan adanya beberapa kali dalam Laporan Tahunan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang tidak sesuai.

Tempat yang pernah menghipnotis para Event Organizer maupun investor ini karena kemegahannya yang bertaraf Internasional telah menjadi cibiran dengan publik kembali dikagetkan adanya gugatan PT. Mata Elang Internasional Propertindo dengan menunjuk Kuasa Hukum ANDITA’S LAW FIRM untuk mengajukan sengketa secara perdata dan pidana atas kerugian yang telah dialami akibat investasi sekitar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) pada tahun 2011–2012.

Ketua ANDITA’S Law Firm, Tonin Tachta Singarimbun mengatakan, telah terjadi adanya perbuatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana pemalsuan surat atau membuat keterangan palsu, atau menyembunyikan keadaan sebenarnya dalam akta otentik, menggunakan surat palsu, penipuan dan penggelapan yang terjadi dengan object dugaan pelaku pidana FREDIE TAN selaku pribadi dan pengurus perseroan sebagaimana diuraikan dalam memori gugatan perdata laporan kepolisian di SPKT Bareskrim Mabes Polri dengan surat tanda terima Laporan Nomor: STTL/0573/XII/2019/BARESKRIM, serta Laporan Polisi Nomor: LP/B/1040/XII/2019/BARESKRIM tanggal 10 Desember 2019 dalam tindak pidana Penipuan atau Perbuatan Curang melanggar UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 378 KUHP, dan Penggelapan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 372 KUHP. “Beber Tonin ketika dihubungi media ini, Kamis (12/12/2019).

Tonin juga membenarkan diakhir tahun 2019 ini perkara perdata tersebut mulai masuk proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan nomor 791/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, yang telah didaftarkan pada tanggal 9 Desember 2019, dimana sebagai Penggugat PT. Mata Elang Internasional Stadium.

“Dilaporan itu juga ada Budi Karya Sumadi, dan Fredie Tan sebagai tergugat, dan turut Tergugat juga pastinya PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang telah kami daftarkan sesuai Nomor 779/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 3 Dec 2019 lalu. “Ucap Tonin.

Dikatakan Tonin, penggugat yakni kliennya PT. Mata Elang Internasional Stadium, dan Tergugat: PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (Perseroan), dengan Nomor laporan 772/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, yang juga telah didaftarkan pada tanggal 2 Desember 2019. Dalam hal ini, dijelaskan Tonin, nama Fredi Tan juga kembali sebagai turut tergugat bersama-sama Edison Lingga, SH.

Tonin juga memaparkan, selain perkara perdata yang akan bersidang di hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, ia menyebut ada perkara pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan nomor perkara 148/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL, yang juga telah didaftarkan pada tanggal 26 November 2019. Dimana objek pra-peradilan ini akan menentukan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap Fredie Tan alias Awi dalam tindak pidana penipuan pasal 378 KUHPidana.

BACA JUGA:  Partai NasDem Kabupaten Karawang Memanas

Meski diketahui sejak tahun 2014, tepatnya tanggal 26 Mei 2014 telah dilakukan penghentian konser atau kegiatan dilokasi tersebut dengan pengembok-kan ramp pintu masuk kedalam Stadium Musik ABC di area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk, dengan Pemohon Hendra Lie dan Termohon ke Kepala Kepolisian Meteo Jaya, Cq Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah membuahkan hasil adanya penutupan Ancol Beach City pada tanggal 26 Mei 2014.

“Sebagaimana dikutip dari perkara pidana dan perdata yang ada, ternyata Fredie Tan alias Awi melakukan modusnya dengan membuat perseroan atas nama PT. Putra Teguh Perkasa Propertindo, PT. Wahana Agung Indonesia (WAI) yang berakta Notaris Daniel Parganda Marpaung, No. 86 tertanggal 20 Agustus 2001, SK Pengesahan C-13482 HT.01.01.TH.2001, tanggal 16 September 2001, lalu PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS) oleh Notaris Edison Jingga SH, Nomor 19 tanggal 10 Desember 2003, SK Menteri Hukum dan HAM nomor: C-01517 HT.01.01.TH.2004, tanggal 20 Januari 2004. Selain itu, Fredie Tan juga melakukan modusnya atas penerbitan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan Akta Notaris Edison Jingga SH, No. 55 tanggal 16 November 2006, SK Pengesahan W7-02741 HT.01.01-TH.2007, tanggal 20 Maret 2007.

Keterlibatan Budi Karya dalam sengketa Ancol Beach City, berawal dari PT. Putra Teguh Perkasa Propertindo yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2004 dengan surat nomor 001/Prop/PTPP/I/04, perihal pengembangan ancol beach mall and convention center, maka telah mengajukan kepada turut tergugat yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Ali Yoga Setiawan SE selaku Direktur Utama dan penggantinya yakni Ir. Budi Karya Sumadi.

Sesuai ketentuan yang telah dibuat Akta oleh Notaris Sutjipto SH Mkn., Nomor 50, tanggal 10 Agustus 2004 Tentang Pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk., dengan Fredie Tan sebagai Direktur Utama PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana dengan jangka waktu 25 tahun, namun Fredie Tan tidak dapat melakukan pembangunan konstruksi Music Stadium, maka Budi Karya dengan memerintahkan Drs. H. Bambang Riyanto MM pada tanggal 17 Oktober 2006, sesuai surat Nomor 291/DIR-PJA/X/2006 memutus atau pengakhiran kerjasama dengan PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana dalam segala akibat hukumnya paling lama tanggal 16 November 2006.

BACA JUGA:  Banyak Kesan Yang Tak Terlupakan Bagi Warga Kupang Jabon

Tonin menilai adanya kejanggalan dalam peristiwa penandatanganan Akta oleh Notaris Sutjipto SH Mkn., Nomor 50, tanggal 10 Agustus 2004, tentang Pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk., oleh Fredie Tan dan Ir. Budi Karya Sumadi.

“Diberkas terbaca sementara pengakhiran/pemutusan kontrak antara Harjanto Widjaja dengan Drs. H. Bambang Riyanto MM., dan kejanggalan tersebut terjawab dengan lahirnya kembali Akta Notaris Sutipto SH., Nomor 208, tanggal 26 April 2007 tentang Pengalihan Kerjasama Pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium di Area PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., yang ditanda tangani oleh 3 pihak, yakni PT. Pembangunan Jaya Ancol diwakili oleh Ir. Budi karya Sumadi Direktur Utama dan Ir. Djumhana, Tjakrawiralaksana selaku Direktur, Drs. Winarto selaku Direktur. Kemudian PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS) yang diwakili oleh Sim Antony Komisaris PBCS dan mewakili PBCS sebagai kuasa dari Harjanto Widjaja selaku Direktur Operasional berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 26 April 2007. Nama FREDIE TAN selaku Direktur Utama PT. Wahana Agung Indonesia kembali mencuat. “Papar Tonin.

Menurutnya, permasalahan Ancol Beach City menjadi jelas saat pemutusan keduanya menguasakan kepada orang lain dengan harapan dapat masuk kembali Fredie Tan dengan baju perusahaan yang ditandatangani Budi Karya Sumadi selaku Direktur Utama.

“Sejak 16 November 2006 sampai 26 April 2007 tidak diketahui mengapa setelah akta nomor 2008 tersebut dibuat perjanjian dibawah tangan tentang pengalihan kerjasama pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Musik Stadium (Build, Transfer, Operate) di Area PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk., semakin terlihat adanya dugaan konspirasi curang. “Jelas Tonin.

Diketahui pada tanggal 28 Agustus 2009 antara PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk., yang diwakili Budi Karya Sumadi selaku Direktur Utama, Wishnu Subagia Yusuf selaku Direktur dan Winarto selaku Direktur, telah melakukan kesepakatan dengan PT. Wahana Agung Indonesia (WAI) yang diwakili oleh Johnson Yaptonaga dan Bernardi Lukmansyah selaku Direktur, dimana ke duanya juga turut melakukan penandatanganan dengan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) yang diwakili oleh FREDIE TAN selaku Direktur Utama pada WAI.

“Apa sebenarnya yang menyebabkan dan ada kesepakatan dapat terjadinya Fredie Tan berganti payung perseroan dan dengan mudahnya PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. diwakili oleh Ir. Budi Karya Sumadi mau melakukanya sehingga dari Akta Notaris dapat menjadi perjanjian di bawah tangan? “Tanya Tonin.

BACA JUGA:  Polres Buru Ciduk Tujuh Penambang Emas Ilegal

Tonin melihat adanya dugaan melawan hukum dari 4 perseroan tersebut. Hal itu dengan adanya putus sambung Fredie Tan dengan Ir. Budi Karya Sumadi yang tidak pernah dijelaskan oleh Notaris Edison Jingga SH dalam Akta nomor 78 tanggal 21 Maret 2012 tentang perjanjian sewa menyewa antara Fredie Tan dan Hendri Lie masing-masing sebagi Direktur Utama telah berakibat.

“Kalau seperti itu kan namanya modus 378, jelas klien kami kena tipu, sehingga mau saja menginvestasikan sampai 300 milyar rupiah dari tahun 2011-2012. Meski sebelumnya klien kami juga sudah kena tipu di tanggal 26 Mei 2014 terkait jalan masuk telah ditutup dengan mengembok ramp dan dikuatkan lagi mengenai tidak didukungya klien kami untuk mendapatkan HO (Ijin Gangguan). “Ulas Tonin.

Berdasarkan laporan keuangan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk., yang dipublikasikan, maka dapat dibaca mengenai pergerakan dari tahun ke tahun mengenai perjanjian yang ditandatangani oleh Budi Karya Sumadi dengan Fredie Tan, termasuk kewajiban Rp. 80 milyar perseroan yang diwakili oleh Fredie Tan kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol yang terbayar Rp. 40 milyar saja, sedangkan mengenai sisanya tidak pernah disebut. Demikian juga dengan adanya pengalihan Rp. 40 milyar yang disembunyikan di rekening Escrow, sehingga dapat dipergunakan dan tidak diketahui lagi kemana uang tersebut dalam laporan tahunan.

“Belum lagi adanya temuan laporan pengalihan asset yang di BOTkan menjadi investasi propersti dalam laporan tahunan itu. “Urainya.

Sementara Julianta Sembiring Gurukinayan SH selaku Kuasa Hukum PT. MEIS dalam waktu yang sama juga menambahkan konsekuensi beralihnya pencatatan maupun pembukuan tersebut menjadi tidak adanya kejelasan kerjasama perjanjian dibawah tangan oleh 3 pihak tertanggal 28 Agustus 2009 antara PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. dengan PT. Wahana Agung Indonesia (WAI), dan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP).

“Sudah jelaskan, bahwa PT. MEIS yang tidak pernah lagi dapat beroperasi sejak Mei 2014 dibuat untuk hengkang tanpa pernah dapat dikembalikannya investasi yang telah mengendap sebesar 300 milyar rupiah, sehingga diakhir tahun 2019 menuju tahun 2020 pihaknya akan meakukan perlawanan secara hukum untuk mengembalikan hak-hak kliennya. “Pungkas Julianta.[]Op

Komentar