oleh

Tonin Ungkap Bareskrim Polri Menggantung Perkara Kivlan Zen

kabartoday, Jakarta – Kivlan Zen yang pernah mendapatkan SK Pengangkatan sebagai KASAD di era Presiden Gusdur, karena tidak ada lagi perwira tinggi yang mau mendukung Gusdur saat itu, namun sekarang seorang Kivlan merasakan kesulitan mendapakan hak-hak hukumnya. Hal itu dikatakan kuasa hukum Kivlan, Tonin Singarimbun di Jakarta, Rabu (10/7/2019) sore.

Tonin menilai kepolisian seharusnya memberikan hak hukum Kivlan Zen untuk mendapatkan gelar perkara khusus secepatnya, setelah ia mengajukan surat ke wassdik.

“Secara patut seharusnya pengadilan memberikan jadwal persidangan yang menguntungkan pak Kivlan dong. “Kata Tonin Singarimbun.

Tonin juga menyayangkan hak hukum Kivlan Zen menjadi sirna dan dirinya harus pasrah mendekam dalam penjara menunggu nasib dari kekuasaan atau subjektifitas kepolisian dan pengadilan.

Dikatakan Tonin, saat ini Julianta Sembiring hari ini telah menjabani wassidik Mabes Polri dengan menelan jawaban enteng padanya.

“kami tidak dapat menyelenggarakan gelar perkara yang diminta, karena menunggu hasil praperadilan yang telah diputuskan oleh Hakim Guntur yang ditunda tanggal 22 Juli 2019 tanpa memperdulikan batas penahanan 40 hari akan berakhir tanggal 27 Juli 2019. “Ucap Julianta yang ditirukan Tonin.

BACA JUGA:  Politisi Demokrat Ditangkap Polisi di Hotel Peninsula Karena Narkoba

TIM Pembela Hukum Kivlan Zen Advokat Rakyat Semesta menyadari Pembelaan Hukum yang sekarang dimintakan adalah hal-hal yang belum masuk ke materil, hanya kebenaran profesionalitas penyidik Polri yang menangani penyidikan Kivlan, sehingga sepatutnya Polisi tidak perlu takut sebagaimana administrasi penyidikan bisa diperbaiki dengan mudah.

“Jika dalil kami benar adanya, karena seorang ditangkap, di tetapkan sebagai tersangka dan ditahan dilindungi oleh UU, dan itu tidak ada kewenangan subjektif melanggar administrasi/ prosedur penyidikan, karenp Polisikan sudah profesional. “ujar Tonin.

Tonin menyebut Kivlan Zen tidak melanggar apapun sehingga penyidik polri harus melepaskan Kivlan Zen demi hukum.

“Kami akan mendatangi lagi Ketua PN Jakarta Selatan dan Wassidik Mabes Polri besok hari kamis (11/7/2019) sebelum menentukan arah dan strategi pembelaan lainnya sebagaimana Kivlan Zen jelas tidak pernah memberikan uang yang berasal dari Habil Marati untuk pembiayaan pembelian Mayer, Revolver, Taurus Fabrica dan Laras Panjang dari Adnil dan Fivi dengan peluru/ amunisi dari anggota Brimob yang diterangkan oleh Helmi Kurniawan alias Iwan pada waktu BAP Projustisia konfrontasi tanggal 18 Juni 2019 di Unit 3 Subdit 4 Jatanras Direskrimum Polda Metro Jakarta antara Kivlan Zen, Helmi Kirniawan alias Iwan dan Tahjudin sebagai saksi dengan Tersangka Habil Marati dalam pidana kepemilikan senjata api pasal 1 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951. “Beber Tonin.

BACA JUGA:  KGP Singgung Menang di MK Tapi Tidak Dihormati

Tonin juga menyampaikan tentang laporan di Propam pertanggal 17 Juni 2019 dengan Terlapor Irjen M Iqbal Kadiv Humas Polri sebenarnya diajukan ke Bareskrim sebagai pidana ITE

“Laporan penyebaran fitnah/hoax sudah kami ajukan ke Propam Mabes Polri, tetapi oleh petugas di tolak dengan yang dilaporkan polisi aktif dan menjadi kewenangan Propam. “Ulasnya.

Kompolnas juga sudah mengeluarkan rekomendasinya kepada TPH Kivlan Zen untuk mengajukan laporan ke propam terhadap apa-apa yang telah dilaporkan, dan jika propam polri tidak menindak lanjuti maka kewenangan Kompolnas akan lahir sehingga TIM sedang menyusun laporan berikutnya ke Propam terhadap penyidik yang dinilai tidak profesional tersebut.

BACA JUGA:  Humas BNPB Sutopo Meninggal Di Cina

“Langkah hukum kami mengajukan penghapusan hak penuntutan sebagaiaman KUHAPidana yang juga sudah diajukan ke Jaksa Agung beberapa hari yang lalu. “jelas Tonin.

Hal itu dijabarkannya agar kejaksaan semakin cepat mengetahui apa yang sebanarnya terjadi atas sangkaan kepolisian terhadap Kivlan Zen tersebut  sehingga tidak hanya mengolah pemberitaan tanggal 28 Mei 2019 dan 11 Juni 2019 dari Kantor Menkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat.

“Jaksa sangat profesional yang tidak akan memproses fitnah sebagaimana diucapkan Pak Kivlan pada tanggal 18 Juni 2019 setelah BAP Konfrontir. “Tuturnya.

Sebelumnya Tonin dkk sudah beberapa kali menyambangi Kejaksaan Tinggi guna bertemu dengan Jaksa yang telah ditunjuk oleh Kajati  sehingga diharapkan perkara ini bisa selesai sesuai hukum yang sah.(Op/red)

Komentar